Berita acara perundingan bipartit tanggal 3 Juni 2026 antara PT Nomnie Technologies Indonesia dan Rahmat Wibowo, ketika perusahaan menolak keempat tuntutannya dan ia menyepakati bahwa hubungan kerjanya berakhir dalam masa percobaan, bukan PHK

Tentang dokumen ini

Berita Acara Perundingan Bipartit, tiga halaman, tanpa kop atau nomor. Judul PDF-nya “Berita Acara Perundingan Bipartit - Rah…”. Halaman 1 dan 2 disusun dari bingkai 5 detik video YouTube Rahmat tanggal 31 Oktober 2026 (sekitar menit 2:35–3:50), saat ia menggulirnya di samping artikelnya sendiri tentang perselisihan ini. Halaman 3 berasal dari tangkapan layar terpisah atas dokumen yang sama; tanda tangan perwakilan perusahaan ditutup kotak hitam. Sorotan biru dari layarnya telah dihapus.

Isi dokumen

• Waktu dan tempat. Rabu, 3 Juni 2026, di Kantor Dinas Tenaga Kerja di Tangerang, sebagai perundingan bipartit untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja.
• Para pihak. Pihak pertama: PT Nomnie Technologies Indonesia, diwakili Randy Gunawan, General Manager of Indonesia, dan Salsabila Meidiana Putri, Human Resources Business Partner. Pihak kedua: Rahmat Wibowo, “bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selaku mantan pekerja dalam masa uji coba”.
• I. Latar belakang. Ia bekerja berdasarkan PKWTT; hubungan kerja berakhir karena ia dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kelulusan masa uji coba (failed probation), sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberhentian Masa Percobaan. Perundingan ini membahas keberatan dan tuntutannya atas hak-hak pasca-berakhirnya hubungan kerja.
• II. Empat pokok permasalahan.
  1. Sisa upah. Ia menuntut kekurangan dua hari upah dengan hitungan 7 hari kerja. Perusahaan menolak: pembayaran sisa upah berbasis 7 hari kalender sah, konklusif dan sesuai PKWTT serta surat pemberhentian yang ditandatanganinya tanpa paksaan.
  2. Kualifikasi pengakhiran. Ia meminta dikualifikasikan secara tertulis sebagai PHK; perusahaan menegaskan secara hukum itu pengakhiran dalam masa uji coba sesuai kesepakatan pra-kerja. Kesepakatan: “Di dalam forum perundingan ini, PIHAK KEDUA secara sadar mengakui kekeliruannya dan membenarkan bahwa status terminasi yang terjadi adalah pemberhentian dalam masa uji coba, bukan PHK formal.”
  3. Employee Referral Program. Ia menuntut imbalan atas pencarian kandidat, lebih dari 50 CV yang dikirim ke rekrutmen. Perusahaan menolak: pekerjaan itu di luar lingkup job description dan tanpa instruksi tertulis, dan menurut peraturan perusahaan imbalan referral hanya dibayar untuk kandidat yang direkomendasikan dan diterima; tidak ada kandidatnya yang memenuhi kualifikasi minimum.
  4. Upah pra-kontrak. Ia menuntut upah atas pekerjaan sebelum tanggal efektif kontraknya; perusahaan menolak tegas, karena kewajiban baru berlaku sejak tanggal dalam PKWTT yang ditandatangani bersama.
• III. Hasil perundingan. “Bahwa setelah dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap poin-poin tuntutan di atas”, perundingan dinyatakan tidak mencapai kesepakatan (buntu/deadlock). Para pihak tetap pada pendiriannya, sehingga perselisihan “akan dilanjutkan dan diserahkan proses penyelesaiannya kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang”. Berita acara dibuat “dengan sadar, tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun”.
• Tanda tangan. Pihak pertama, PT Nomnie Technologies Indonesia: ditandatangani Randy Gunawan, General Manager of Indonesia (tanda tangan ditutup di sini). Pihak kedua, “mantan pekerja”: Rahmat Wibowo, dengan baris tanda tangan kosong.

Pengamatan

1. Satu-satunya yang ia akui. Satu-satunya kesepakatan yang tercatat adalah bahwa ia “mengakui kekeliruannya” dan hubungan kerjanya berakhir dalam masa uji coba, bukan PHK. Dalam video yang menampilkan dokumen ini ia tetap memperkenalkan diri sebagai “orang yang dipecat sama Nomni AI” dan menyerukan untuk “membangkrutkan” “perusahaan zalim” itu (ev-20261031-010).
2. Ditolak seluruhnya. Perusahaan menolak keempat tuntutan, termasuk komisi referral lebih dari Rp100 juta yang kemudian ia kejar di mediasi (doc-20260714-001), yang catatan mediatornya memuat keterangan yang sama: tidak ada kandidat rujukannya yang diterima.
3. Tidak ia tandatangani. Pada salinan yang ia tampilkan, perusahaan telah menandatangani sedangkan baris tanda tangannya sendiri kosong, padahal berita acara mencatat pengakuannya bahwa ia berhenti dalam masa uji coba.
4. Staf yang disebut namanya. Ia mempublikasikannya dengan nama dan jabatan dua perwakilan perusahaan, dan kembali menyebut nama staf HR-nya dalam video yang sama.