Somasi J.H. Partner Law Office kepada Rahmat Wibowo atas nama PT Nomnie Technologies Indonesia, yang menuduhnya menyebarkan informasi tidak benar dan rahasia perusahaan setelah ia diberhentikan pada masa percobaan, dan menyatakan bahwa semua calon yang ia rekomendasikan ditolak

Tentang dokumen ini

Somasi dari J.H. Partner Law Office bernomor 045/Som.JHP-LO/VII/2026, bertanggal Jakarta, 1 Juli 2026, yang ditujukan kepada Rahmat Wibowo. Dalam pengaduan etiknya ke PERADI terhadap kantor hukum ini, Rahmat menyebutnya somasi berperihal “Somasi Teguran Keras Terhadap Penyebaran Informasi”, yang dikirim atas nama PT Nomnie Technologies Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2026 dan ditandatangani empat advokat (ev-20260728-046).

Ia mengunggah halaman 1, 3, dan 4 di Threads pada 31 Oktober 2026, bersama undangan klarifikasi Polsek Cisauk tanggal 5 Juli (doc-20260705-001). Sebagian besar paruh atas halaman 1, dari bawah namanya hingga poin pertama, tertutup foto close-up kucing putih yang ia tempelkan di atasnya (ev-20261031-003).

Isi dokumen

1. Hubungan kerjanya. Ia menandatangani perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dengan perusahaan, dengan masa kerja mulai 1 April 2026 (halaman 1, poin 1, sebagian tertutup). Dalam aduan polisinya sendiri ia menyebut tanggal mulainya 2 Maret 2026 (doc-20260908-002).
2. Masa percobaan. Perjanjian itu menetapkan masa percobaan tiga bulan (pasal 3 ayat 1 dan 2), saat perusahaan menilai kinerja pekerja, dan masing-masing pihak berhak mengakhiri hubungan kerja dengan pemberitahuan tertulis tanpa kewajiban ganti rugi dalam bentuk apa pun (pasal 3 ayat 3).
3. Keputusan. Dalam masa percobaan itu, “ternyata pihak perusahaan menemukan hal-hal yang membuat perusahaan memutuskan hubungan kerja”. Lanjutan poin ini ada di halaman 2 yang belum ditemukan.
4. Rekomendasinya. “…dan semua calon yang di rekomendasikan pekerja tidak ada ada yang sesuai dengan kriteria perusahaan dan kesemuanya ditolak oleh perusahaan.”
5. Perusahaan telah memenuhi kewajibannya sesuai peraturan ketenagakerjaan dan perjanjian kerja (poin 9), tetapi ia diduga terus membuat unggahan dan konten tentang perusahaan yang dapat merusak citra perusahaan dan mendatangkan kerugian.
6. Informasi tidak benar. Berdasarkan kronologi, ia menyebarluaskan informasi yang tidak sesuai dan tidak baik tentang perusahaan dan karyawannya melalui media elektronik, yang dapat merusak nama baik mereka (poin 10), dengan rujukan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, dan Pasal 433 KUHP baru.
7. Rahasia perusahaan. Sebagai karyawan percobaan dengan jabatan Senior Dev. Ops Engineer, ia menyebarkan informasi perusahaan yang bersifat rahasia di muka publik melalui media elektronik (poin 11), dengan rujukan Pasal 444 dan Pasal 322 tentang membuka rahasia perusahaan dan jabatan.
8. Tuntutan. Agar ia (1) berhenti menyebarluaskan informasi yang tidak sesuai dan tidak benar tentang PT Nomnie Technologies Indonesia dan karyawannya, secara personal maupun publik; (2) berhenti menyebarluaskan rahasia perusahaan maupun setiap karyawannya; dan (3) menghapus unggahan dan konten yang masih mengaitkan dirinya dengan perusahaan.
9. Tenggat. Kantor hukum itu “masih meyakini” ia beritikad baik untuk berhenti dan menghapus unggahannya, dan memberinya waktu hingga 6 Juli 2026 (poin 12). Jika tidak, kantor hukum itu akan menempuh jalur hukum pidana dan/atau perdata atas nama kliennya (poin 13).

Pengamatan

1. “50+ rekomendasi”, semuanya ditolak. Rahmat berulang kali membanggakan bahwa ia merekomendasikan lebih dari 50 orang ke perusahaan tempatnya bekerja, dan menjadikannya bukti betapa banyak yang telah ia berikan (ev-20260604-003, ev-20260604-004, ev-20260627-005). Menurut kuasa hukum perusahaan, tidak satu pun calon yang ia rekomendasikan memenuhi kriteria perusahaan, dan semuanya ditolak.
2. Ada alasannya. Surat ini menyatakan perusahaan menemukan hal-hal selama masa percobaannya yang membuat perusahaan mengakhiri hubungan kerja, sebagaimana juga disampaikan Dinda Rhapsodya dalam pesannya. Ia tetap mengklaim dipecat “tanpa alasan” (ev-20261031-002).
3. Lagi-lagi dituduh membocorkan informasi internal. Pada 2023 ia mengakui dipecat AWS karena melanggar kode etik dengan membagikan hal-hal internal di media sosial (ev-20230923-001). Tiga tahun kemudian, setelah hanya beberapa minggu di perusahaan berikutnya, kuasa hukum perusahaan itu menuduhnya membuka informasi rahasia perusahaan di muka publik.
4. Ia tidak berhenti. Tenggatnya 6 Juli 2026. Alih-alih menghapus unggahannya, ia membalas surat kantor hukum itu pada 14 Juli dan mengadukan keempat advokatnya ke PERADI (ev-20260728-046), dan pada 31 Oktober ia masih menyebut perusahaan itu “red flag” dan HR-nya “tidak profesional” (ev-20261031-002).

Halaman yang masih dicari

Halaman 2, yang melanjutkan kronologi dari poin 3 hingga poin 8, dan halaman tanda tangan, yang di sini diasumsikan sebagai halaman 5, yang menurut keterangannya memuat nama dan tanda tangan keempat advokat. Bagian halaman 1 yang tertutup di fotonya juga belum ditemukan.