Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang tanggal 14 Juli 2026 dalam perselisihan Rahmat Wibowo dengan PT Nomnie Technologies Indonesia, yang mencatat tuntutannya atas komisi referral Rp100 juta untuk kandidat yang menurut perusahaan semuanya ditolak

Tentang dokumen ini

Anjuran tertulis dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, bernomor B/500.15.15.2/1178/VII/DISNAKER/2026 dan bertanggal Tangerang, 14 Juli 2026, kepada pimpinan/direktur PT Nomnie Technologies Indonesia (Nomni AI, sebelumnya Liven) dan kepada Rahmat Wibowo. Menurut Pasal 13 ayat (2) UU 2/2004, mediator mengeluarkan anjuran tertulis bila mediasi tidak mencapai kesepakatan; sebelum anjurannya, surat ini memuat keterangan kedua pihak.

Rahmat mengunggah halaman 1–4 di Threads pada 1 November 2026, lalu halaman 5, berupa rekaman layar PDF setebal 7 halaman. Alamat di bawah namanya terpotong, dan nominal gaji, opportunity cost, serta kompensasi yang ia tuntut dikosongkan. Di halaman 5, alasan perusahaan mengakhiri masa percobaannya juga dikosongkan. Halaman 6 dan 7, yang memuat pertimbangan mediator dan isi anjurannya, belum ditemukan.

Ia juga menampilkan halaman 5 dalam sebuah video YouTube, sudah dalam keadaan dikosongkan, berupa PDF bernama “CamScanner 1-11-26 03.27” (halaman 5 dari 7), di samping artikel LinkedIn-nya “When an Employment Dispute Becomes a Criminal Complaint” tanggal 26 Juni 2026 (ev-20260626-001):

Isi dokumen

A. Keterangan pekerja (Rahmat)

1. Janji lisan. CEO, “Shaz” (kemungkinan co-CEO Shahrooz Chowdhury), secara lisan mengatakan bahwa “bekerja 3 tahun di perusahaan PT. Nomnie Technologies Indonesia setara dengan 10 tahun di perusahaan lain”. Berdasarkan janji ini ia menolak tawaran kerja dari perusahaan lain, yang ia hitung sebagai kerugian finansial langsung (opportunity cost).
2. Bisnis pribadinya. Ia memberi tahu manajemen tentang bisnis pribadi dan saluran YouTube-nya, yang disetujui secara tertulis dengan syarat tidak menggunakan aset maupun merek perusahaan.
3. Sebelum hari pertamanya. Meskipun belum resmi bekerja, ia diikutsertakan dalam saluran komunikasi internal perusahaan, membuat laporan sistem incident response untuk isu prioritas, dan memberikan referensi untuk lebih dari 50 kandidat, beberapa di antaranya mencapai tahap akhir wawancara.
4. Perjanjian kerja. Ia menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada 2 Maret 2026, untuk masa kerja mulai 1 April 2026, sebagai Senior DevOps Engineer dengan masa percobaan tiga bulan.
5. Pemberhentian. Pada 21 April 2026 perusahaan “secara mendadak” mengakhiri hubungan kerjanya dalam masa percobaan, tanpa peringatan sebelumnya, membatasi aksesnya ke sistem perusahaan, dan memintanya menghapus data pekerjaan pribadi, yang menurutnya menghalanginya mengamankan bukti referral dan kontribusinya.
6. Pemberitahuan dan komisi. PHK berlaku efektif 28 April 2026, yang menurutnya hanya memberi lima hari kerja, bukan tujuh sebagaimana diatur Pasal 37 ayat (4) PP 35/2021. Ia juga menyebut perusahaan membatalkan komisi referral untuk 50+ kandidat, dengan kerugian Rp100.000.000, yang ia kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
7. Bipartit dan mediasi. Undangan bipartitnya untuk 4 dan 8 Mei tidak ditanggapi, dan perusahaan tidak hadir pada 8 Mei. Ia mencatatkan perselisihan pada 11 Mei. Pada 2 Juni 2026, melalui kuasa hukumnya, ia mengirim somasi formal kepada perusahaan untuk menuntut kompensasi. Klarifikasi dan perundingan bipartit di Disnaker pada 3 Juni berakhir deadlock, dengan perusahaan menolak seluruh tuntutannya, dan sidang mediasi 10 dan 24 Juni tidak menghasilkan kesepakatan.
8. Tuntutannya. Pelanggaran ketentuan pemberitahuan PHK; perbuatan melawan hukum atas komisi referral (Pasal 1365 KUH Perdata); dan wanprestasi atas janji lisan CEO (Pasal 1338 dan 1320), untuk opportunity cost.
9. Permohonannya. Agar mediator menerbitkan anjuran tertulis dan risalah mediasi sebagai syarat administratif untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

B. Keterangan pihak perusahaan

1. Perjanjian kerja ditandatangani pada 2 Maret 2026, dengan masa kerja mulai 1 April 2026.
2. Perjanjian itu menetapkan masa percobaan tiga bulan, ketika masing-masing pihak berhak mengakhiri hubungan kerja dengan pemberitahuan tertulis tanpa kewajiban ganti rugi dalam bentuk apa pun (pasal 3 ayat 1–3).
3. Dalam masa percobaan, perusahaan menemukan hal-hal yang membuatnya memutuskan hubungan kerja sebelum masa percobaan selesai, dengan memperhatikan pasal 3 ayat 3.
4. Pada 21 April 2026 perusahaan memberitahukan bahwa hubungan kerjanya berakhir efektif 28 April 2026, dan pemberitahuan itu “ditanda tangan dan diterima baik oleh pekerja”.
5. Pada 27 April 2026, sebelum PHK berlaku, perusahaan telah membayar upah proporsional hingga tanggal berakhirnya hubungan kerja (21 hari kerja).
6. PHK itu sesuai dengan hukum ketenagakerjaan, dan perusahaan tidak memiliki kewajiban lagi kepadanya.
7. Semua tuntutannya, termasuk bonus referral, “tidak berdasar hukum dan hanya dibuat-buat oleh pekerja”: merekrut bukan kewenangan maupun tugas pokoknya, perusahaan tidak pernah menyuruhnya mencari kandidat, ia melakukannya atas kemauannya sendiri, dan tidak ada calon yang ia rekomendasikan yang sesuai dengan kriteria perusahaan; semuanya ditolak.
8. Alasannya (halaman 5, poin 9). “Bahwa adapun inti dari pengakhiran masa percobaan pekerja yaitu:”, diikuti ruang kosong tempat beberapa baris telah dihapus, dan satu butir yang tersisa sebagian: “perilaku public di masa lalu dan …”, yang sisanya juga dikosongkan.
9. Permintaan perusahaan (halaman 5, poin 10). Agar Disnaker memberikan anjuran (1) menolak seluruh tuntutan pekerja karena tidak berdasar hukum dan ia telah menerima upah proporsional dalam masa percobaan, dan (2) menerima permohonan perusahaan dalam surat kronologi ini dan membebaskan perusahaan dari semua tuntutan hak pekerja yang tidak berdasar hukum.

Pengamatan

1. Empat minggu bekerja. Kedua pihak sepakat ia menandatangani perjanjian pada 2 Maret dan mulai bekerja 1 April 2026, dan PHK berlaku 28 April: empat minggu, yang dibayar 21 hari kerja. Dalam aduan polisinya tanggal 8 September ia menyebut dirinya bekerja “sejak 2 Maret 2026” (doc-20260908-002).
2. Rp100 juta untuk referral yang ditolak. Ia menuntut komisi referral Rp100 juta untuk lebih dari 50 kandidat yang katanya ia rekomendasikan sebelum hari pertamanya bekerja. Perusahaan menyatakan tidak pernah memintanya merekrut dan menolak semua kandidat yang ia ajukan. Pada Juni ia menulis di LinkedIn bahwa ia “referred 50+ people” dan “did it for free. … Nobody asked me to” (melakukannya secara gratis, tanpa ada yang menyuruh) (ev-20260604-003, ev-20260604-004); di Disnaker ia menuntut komisi Rp100 juta untuk referral yang sama, dan menyebut hilangnya komisi itu sebagai pengkhianatan (ev-20260625-001). Pengakuannya sendiri bahwa “tidak ada yang menyuruh” sejalan dengan keterangan perusahaan bahwa perusahaan tidak pernah memintanya merekrut.
3. Pujian dianggap kontrak, tawaran yang tak pernah ditunjukkan. Ia juga menuntut ganti rugi wanprestasi karena CEO mengatakan tiga tahun di perusahaan itu setara sepuluh tahun di tempat lain, dan meminta kompensasi atas tawaran kerja yang katanya ia tolak karena ucapan itu. Rahmat terus mengklaim bahwa ia mendapat tawaran dari perusahaan lain, di sini dan dalam unggahan-unggahannya tentang perselisihan ini (ev-20260625-001, ev-20260728-042), tetapi tidak pernah menyebut nama perusahaannya atau menunjukkan tawaran itu di mana pun. Padahal ketika Ibrahim Arief menyebut pernah menolak posisi di Meta London, Rahmat menepisnya sebagai sesat pikir dan bukan bukti (ev-20260607-002), lalu mengejeknya sebagai “Offering Letter King” (ev-20261017-001).
4. Ia menandatangani pemberitahuannya. Ia menyebut PHK-nya “mendadak” dan masa pemberitahuannya terlalu singkat; perusahaan menyatakan ia menandatangani dan menerima pemberitahuan itu dengan baik.
5. Somasinya lebih dulu. Menurut keterangannya sendiri di sini, ia mengirim somasi formal kepada perusahaan melalui kuasa hukumnya pada 2 Juni 2026, sebulan sebelum kuasa hukum perusahaan mengirim somasi mereka (doc-20260701-001). Belakangan ia menyebut somasinya sebagai “pesan perdamaian” agar perusahaan “bertaubat” (ev-20261031-006).
6. Pengadilan yang ia minta, lalu polisi. Ia meminta anjuran ini sebagai syarat membawa perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Menurut keterangannya sendiri, perselisihan ini tidak berlanjut ke pengadilan itu (doc-20260908-002). Ia malah pergi ke polisi: laporan polisinya terhadap Dinda Rhapsodya bertanggal sama dengan anjuran ini, 14 Juli 2026, dan pada September ia mengadukan perusahaan, HR manager-nya, dan kuasa hukumnya.
7. Anjurannya tidak ada. Ia mengunggah keterangan kedua pihak, termasuk seluruh klaimnya sendiri, tetapi tidak pertimbangan mediator maupun isi anjurannya.
8. Alasannya ia kosongkan. Di halaman 5, semua yang ditulis perusahaan di bawah “inti dari pengakhiran masa percobaan pekerja” telah dihapus, kecuali kata-kata awal satu butir: “perilaku public di masa lalu dan…”. Rahmat mengosongkan bagian yang menjelaskan perilakunya yang tidak profesional, sementara klaimnya sendiri di halaman 1–3 ia tampilkan utuh. Meta AI mengutip kata-kata yang sama ketika ia mengunggah halaman itu kepadanya (ev-20261101-001). Ia pernah menyebut pemecatannya “tanpa alasan” (ev-20261031-002). Setelah membacanya, ia tidak membahas perilakunya sendiri, tetapi mengancam, sebagai “Satrio Piningit”, akan membangkrutkan perusahaan itu.

Halaman yang masih dicari

Halaman 6 dan 7: pertimbangan mediator dan isi anjurannya. Alasan yang dikosongkan di halaman 5 juga belum ditemukan.