Tuntutan Rahmat Wibowo kepada AWS Indonesia, termasuk permintaan maaf publik dari seluruh karyawan AWS di AWS Summit Jakarta 2026, dengan Rahmat hadir langsung untuk menerimanya

Tentang dokumen ini

Sebagian dari satu halaman daftar tuntutan Rahmat Wibowo kepada PT Amazon Web Services Indonesia, mantan pemberi kerjanya yang memberhentikannya di masa percobaan pada September 2023. Halaman ini memuat Tuntutan 3 dan 4, masing-masing dengan “Dasar hukum” dan “Uraian”. Dokumen ini ditulis untuk “forum klarifikasi Sudinaker ini”, yaitu proses perselisihan hubungan industrial di Sudinaker Jakarta Selatan, yang sidang mediasi pertamanya dijadwalkan pada 6 Agustus 2026 (doc-20260729-001). Dokumen ini merujuk surat kuasa hukum AWS tanggal 14 Juli 2026 dan meminta permintaan maaf di AWS Summit Jakarta pada 6 Agustus 2026, sehingga ditulis di antara kedua tanggal itu. Halaman ini diunggah di Instagram Rahmat Wibowo. Bagian lain dokumen belum ditemukan, dan nomor halaman di sini dari kami.

Isi dokumen

• Tuntutan 3, “Penarikan Resmi Tuntutan Pencabutan Pengaduan dalam Surat Tanggapan 14 Juli 2026”.
  • Dasar hukum: Pasal 5 ayat (1) huruf d jo. Pasal 28 jo. Pasal 143 huruf r jo. Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016.
  • Uraian: AWS, melalui kuasa hukumnya, harus menarik secara resmi dan tertulis tuntutan pada angka 12.b Surat Tanggapan 14 Juli 2026, yang meminta Rahmat mencabut “seluruh klaim, tuduhan, dan tuntutan… kepada instansi atau otoritas manapun”. Menurutnya tuntutan itu “secara langsung menghalangi hak Rahmat Wibowo sebagai Penyandang Disabilitas Mental untuk mengakses forum keadilan yang sah”, termasuk forum Sudinaker dan “laporan pidana yang telah diterima Polres Metro Jakarta Selatan”.
• Tuntutan 4, “Permintaan Maaf Tertulis dan Permintaan Maaf Publik Terbuka”.
  • Dasar hukum: Pasal 153 ayat (1) huruf i dan k UU No. 6 Tahun 2023, serta “prinsip pemulihan nama baik yang lazim menyertai ganti rugi immateriil”.
  • Uraian: AWS harus meminta maaf dalam dua bentuk, sebagai “pemulihan non-finansial”:
    • permintaan maaf tertulis secara resmi kepada Rahmat, yang mengakui kekurangan proses PHK 2023 dan dampaknya terhadap kesehatan mental Rahmat; dan
    • permintaan maaf publik, disampaikan langsung oleh “seluruh karyawan PT Amazon Web Services Indonesia” yang hadir di AWS Summit Jakarta, 6 Agustus 2026, di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, “dengan Rahmat Wibowo hadir secara langsung pada acara tersebut untuk menerima permintaan maaf tersebut”. Tujuannya memulihkan nama baiknya “di hadapan komunitas profesional yang sama di mana dampak reputasional dari PHK dan perundungan pasca-PHK sebelumnya terjadi”.

Pengamatan

1. Permintaan maaf dari seluruh karyawan di acara AWS sendiri. Ia meminta seluruh staf AWS Indonesia di acara utama perusahaan tahun itu meminta maaf kepadanya di depan umum sementara ia berdiri di sana untuk menerimanya. Di AWS Cloud Day 2023, petugas keamanan mengambil kembali kartu aksesnya dan mengantarnya keluar, yang dalam aduannya ke polisi pada September 2026 ia sebut “pengancaman dengan kekerasan terang-terangan dengan tenaga bersama” (doc-20260908-001).
2. Diminta mencabut klaim berubah menjadi penghalangan hak disabilitas. Surat kuasa hukum yang memintanya mencabut klaim-klaimnya ia sebut menghalangi penyandang disabilitas mendapatkan keadilan, dan ia menuntut agar permintaan itu sendiri ditarik secara resmi. Surat itu tidak menghentikannya. Sebulan kemudian ia meminta Polda Metro Jaya memproses sebelas sangkaan pidana terhadap AWS, presiden direkturnya, seorang direktur, dan seorang staf HR (doc-20260908-001).
3. Permintaan maafnya harus membenarkan versinya. AWS harus mengakui kekurangan dalam PHK 2023 dan dampaknya terhadap kesehatan mentalnya. Dalam mediasi yang sama, AWS menyatakan bahwa ia berkali-kali diberi teguran lisan selama masa percobaannya yang lima minggu. Dalam aduannya ke polisi ia tidak membantah bahwa kondisinya belum terdokumentasi secara medis sebagai disabilitas ketika ia diberhentikan (doc-20260908-001).
4. Dari mana rusaknya nama baiknya. Ia ingin nama baiknya dipulihkan di hadapan komunitas profesional tempat “perundungan pasca-PHK” terjadi. Dua minggu sebelum diberhentikan, ia mengunggah Instagram Story yang menyumpahi bayi dalam kandungan mantan rekan kerjanya agar lahir autis, sambil menandai AWS User Group Jakarta dan Amazon Web Services (ev-20230901-001). Pada hari yang sama ia mengunggah foto empat mantan rekan kerja perempuan dengan polling yang meminta pengikutnya memilih satu untuk “dicintai” (ev-20230901-002).
5. Dasar hukum yang tidak cocok. Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah UU 6/2023, mengatur alasan-alasan yang tidak boleh dipakai pengusaha untuk melakukan PHK, dalam huruf a sampai j. Pasal itu tidak memiliki huruf k dan tidak menyebut permintaan maaf sama sekali.
6. Laporan polisi yang tidak ditunjukkan. Ia menyebut laporan pidananya “telah diterima” Polres Metro Jakarta Selatan. Halaman yang ditemukan tidak mencantumkan nomor laporan.

Rujukan hukum diperiksa berdasarkan ringkasan yang dipublikasikan, bukan teks resmi.

Halaman yang masih dicari

Bagian lain dokumen, termasuk Tuntutan 1 dan 2, tuntutan setelah nomor 4 jika ada, dan tanggalnya.