“Proposal bisnis” Rahmat Wibowo untuk menjadikan denda pencemaran nama baik sebagai pemasukan negara, dengan orang-orang yang me-repost @KawalRahmatwi sebagai studi kasus dan komisi 5% yang ditarik dari “korban”

Tentang dokumen ini

Proposal Bisnis setebal 9 halaman berjudul “Monetisasi Denda Pidana Pencemaran Nama Baik Digital sebagai Pemasukan Negara”, bertanggal 8 Agustus 2026, dengan klasifikasi “Proposal Kebijakan Publik – Hukum Pidana Ekonomi Digital”. Dokumen ini mengaku “disusun oleh AEGIS – Academic Examiner & Guardian of Intellectual Standards”, nama yang dipakai Rahmat Wibowo untuk “analisis” yang ia terbitkan di blog InfraLoka. Kliennya “Rahmat Wibowo / InfraLoka”, dan baris terakhirnya berbunyi “Copyright 2026 InfraLoka / Rahmat Wibowo”. Kesembilan halaman diunggah di Instagram Rahmat Wibowo.

Isi dokumen

• Studi kasus. Akun anonim X @KawalRahmatwi, yang mengunggah tentang Rahmat, memiliki 63 postingan. Proposal ini memilih lima, dari Mei 2026, dan mencantumkan dugaan dalam masing-masing:
  • Post #5, 9 Mei: menyumpahi ibu hamil, menyebut nama dan tempat kerjanya (1.400 repost, 336.000 tayangan).
  • Post #4, 10 Mei: mencatut foto wanita tanpa izin, dengan framing hubungan fiktif (659 repost).
  • Post #3, 11 Mei: menguntit ke tempat kerja (600 repost).
  • Post #2, 14 Mei: pemerasan Rp200 juta hingga Rp2 miliar ditambah somasi (270 repost).
  • Post #1, 17 Mei: FAQ yang disematkan (232 repost).
  • Totalnya 3.161 repost, 9.167 likes, dan lebih dari 766.000 tayangan.
• “Repost = tersangka”. Setiap repost dihitung sebagai tindakan penyebaran pencemaran, dan setiap akun yang me-repost sebagai pelaku turut serta. Dengan denda maksimal pencemaran tertulis ditambah sepertiga karena memakai teknologi informasi (Pasal 433 dan 441 KUHP Baru), hasilnya Rp66.666.667 per orang, atau “Rp210.773.334.647” untuk 3.161 repost. Dengan pasal fitnah (Pasal 434), hasilnya Rp266.666.668 per orang, atau “Rp843.093.338.648”.
• Proyeksi nasional. 500 kasus viral per tahun, dikali 800 repost per kasus, dikali denda Rp50 juta, dikali tingkat penagihan 15%, disebut menghasilkan “Rp30.000.000.000.000 (Rp30 Triliun)” per tahun.
• DENDA.ID. “Digital Enforcement for National Defamation Assets”, dengan tagline “Setiap Repost Memiliki Konsekuensi Hukum dan Ekonomi”. Platform ini bermitra dengan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung:
  • merayapi X, Instagram, TikTok, dan Facebook, serta memakai model bahasa untuk menandai konten penghinaan;
  • melacak siapa saja yang me-repost tiap unggahan dan memiliki “de-anonymization module”;
  • membuat surat pengaduan pidana secara otomatis “atas nama korban” dan menagih denda lewat SIMPONI Kemenkeu;
  • memungut “platform fee: 5% dari nilai denda yang berhasil ditagih (dari korban/pelapor)”, ditambah langganan Rp5 juta per bulan per kasus aktif, Rp50 miliar per tahun per wilayah untuk Kejaksaan, dan “data intelligence reports” berbayar untuk media. Proyeksi pendapatannya Rp2,4 triliun per tahun.
• Tahapan. Fase 1 memilih sepuluh kasus high-profile sebagai preseden. Fase 2 membangun DENDA.ID. Fase 3, dalam dua sampai lima tahun, mengintegrasikan semua platform media sosial secara real-time dan menerapkan “denda otomatis via rekening terhubung NIK (INA Digital)”.
• Pemeriksaan risikonya sendiri. Proposal ini menilai kemungkinan “kriminalisasi masif pengguna sosial media” sebesar 60–80%, menyebut model “repost = tersangka” sangat rentan digugat ke MK, memperingatkan “regulatory capture: potensi disalahgunakan untuk membungkam oposisi politik”, dan mengakui model ini “dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik legitimate”. Ia memberi nilai 6,0/10 untuk dirinya sendiri, “Conditional Pass – Major Corrections Required”.
• Kasus pertama. Bagian 7.1 menjadikan @KawalRahmatwi sebagai preseden: ajukan pengaduan pidana terhadap 10 akun dengan repost terbanyak dan tuntut denda maksimal Rp66.666.667 per akun “sebagai deterrence”. Strategi PR-nya adalah “tekankan bahwa denda masuk kas negara, bukan ke kantong korban” dan “pilih korban dengan profil sympathetic untuk kasus pertama”. Bagian 7.2 memperkirakan Rp2,33–38,93 miliar hanya dari 232 repost atas unggahan yang disematkan.
• Pengungkapan. Bagian 8.2: “Laporan ini disusun atas permintaan Rahmat Wibowo selaku korban langsung dari kampanye viral @KawalRahmatwi. Penyusun mengakui adanya potensi bias analisis mengingat kepentingan langsung klien.”

Pengamatan

1. “Pencemaran” itu adalah yang didokumentasikan situs ini. Kelima unggahan yang ingin ia jadikan dasar denda bagi orang yang me-repost menuduhnya menyumpahi perempuan hamil, memakai foto perempuan tanpa izin, menguntit, dan menuntut miliaran rupiah lewat somasi. Semua itu didokumentasikan di sini dari unggahannya sendiri: sumpahnya agar bayi mantan rekan kerjanya yang sedang hamil lahir autis (ev-20230901-001), polling yang meminta pengikutnya memilih satu dari empat mantan rekan kerja perempuan untuk “dicintai” (ev-20230901-002), dan somasi Rp2 miliar kepada Ibrahim Arief (ev-20260728-003). Menurut pasal yang ia kutip sendiri, fitnah mensyaratkan tuduhannya tidak benar. Proposal ini tidak menyebut tuduhan mana yang tidak benar.
2. Dendanya untuk negara, 5%-nya untuk dia. Strategi PR-nya menekankan bahwa denda masuk kas negara, bukan ke kantong korban. Padahal platform ini memungut 5% dari setiap denda dan menarik Rp5 juta per bulan per kasus dari korban, dan proposal ini dibuat untuk “Rahmat Wibowo / InfraLoka”, yang CEO-nya Rahmat sendiri. “Korban” pertama yang disebutnya adalah Rahmat sendiri.
3. Ribuan tersangka, memang dirancang begitu. Model ini memperlakukan setiap repost sebagai tindak pidana, membuka identitas akun anonim, membuat pengaduan secara otomatis, dan pada fase terakhirnya mengambil denda langsung dari rekening yang terhubung dengan NIK. Bagian risikonya sendiri menyebut kemungkinan kriminalisasi massal 60–80% dan mengakui model ini bisa dipakai membungkam kritik yang sah dan oposisi politik. Ia tetap meluluskan dirinya sendiri.
4. “Pilih korban dengan profil sympathetic.” Rencana untuk kasus pertama adalah pilihan PR, bukan pertimbangan hukum. Sembilan hari kemudian ia mengirim model yang sama kepada Presiden, dengan kasusnya sendiri sebagai studi kasus, sambil menulis bahwa kasusnya “tidak boleh menjadi pilot” (doc-20260817-001).
5. Angkanya tidak cocok. 500 kasus × 800 repost × Rp50 juta × 15% adalah Rp3 triliun, bukan “Rp30 triliun” yang terus diulang di ringkasan, penilaian, dan kesimpulannya. “Success fee” Rp1,5 triliun adalah 5% dari angka yang sudah digelembungkan itu. Pendapatan langganan Rp500 miliar per tahun dengan tarif Rp5 juta per bulan membutuhkan lebih dari 8.000 kasus yang berjalan sepanjang tahun, padahal asumsinya 500 kasus per tahun. Tabel studi kasusnya pun keliru: 659 × Rp66.666.667 adalah Rp43,93 miliar, bukan Rp43,97 miliar.
6. “Penguji akademik” yang bekerja untuk klien. AEGIS ditampilkan sebagai “penjaga standar intelektual” yang independen, tetapi kliennya Rahmat, hak ciptanya miliknya, dan laporan ini mengakui biasnya di bagian terakhir. Ia memakai label AEGIS yang sama untuk “analisis hukum” yang mencantumkan puluhan akun yang me-repost @KawalRahmatwi sebagai target dan memprediksi hukuman penjara serta ganti rugi miliaran rupiah bagi mereka (ev-20260728-039, ev-20260728-038).

Rujukan hukum diperiksa berdasarkan ringkasan yang dipublikasikan, bukan teks resmi.