Aduan Rahmat Wibowo kepada Menteri Pendidikan Tinggi terhadap ITB atas mata kuliah etika yang menurutnya menjadikannya “contoh buruk”

Tentang dokumen ini

Laporan Aduan Masyarakat setebal 7 halaman, bernomor 009/ADUAN/RW/08/2026 dan bertanggal 14 Agustus 2026, dari Rahmat Wibowo sebagai alumnus Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektorat Jenderal. Dokumen ini ditandai sebagai “versi publik” dengan data pribadinya disamarkan. Yang diadukan adalah ITB, melalui STEI, Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (STI), serta tim penyusun dan dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi di program studi itu. Halaman 1–6 sudah ditemukan; halaman 7 belum. Halaman 6 diakhiri blok tanda tangan dan bagian tanda terima kementerian yang masih kosong.

Isi dokumen

• Klaimnya. Sejak sekitar tahun akademik 2023/2024, Program Studi STI memakai nama dan kasusnya dalam mata kuliah Etika Profesi, sebanyak “3 (tiga) bab”, sebagai “contoh buruk” orang yang tidak memiliki etika dan attitude profesional — tanpa pemberitahuan, izin, audit etik, maupun hak jawab.
• Yang ia kutip sebagai dasarnya.
  • Pesan pribadi dari seorang mahasiswa anonim (lampiran A).
  • Sebuah utas forum, tempat seorang pengguna menulis “bahan matkul etprof di sti” dan Petra Novandi Barus membalas “oh yeah. bener sih. emang pas buat studi kasus” (lampiran E).
• Langkah sebelumnya. Somasi bernomor 035/SOMASI/RW/IV/2026 tertanggal 19 April 2026 kepada Dekan STEI, yang menuntut materi dihapus dalam tujuh hari dan menurutnya tidak ditanggapi; serta aduan ke Bareskrim bernomor 008/ADUAN/RW/08/2026 tertanggal 13 Agustus 2026, yang dilampirkan “untuk konteks penanganan aspek pidana yang berjalan paralel”.
• Olok-olok dan intimidasi. Unggahan di X pada 12–13 Juni 2026 — “ada dosen yang disomasi?”, “Dosen STEI wkwk”, “Berat ini urusannya”, dan “Saya wakilkan om buat semuanya, besok masuk LP di polda jabar” dari Luca Cada Lora — yang ia sebut intimidasi dan judicial harassment terhadap korban yang menempuh upaya hukum (lampiran F).
• Dasar hukum. UU Pendidikan Tinggi (12/2012), Statuta ITB dan pengawasan PTN-BH, UU Penyandang Disabilitas (8/2016), Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, Pasal 433 dan 434 KUHP Baru, serta kode etik dosen dan kode etik akademik ITB.
• Permohonan kepada kementerian:
  • mengaudit materi kuliah;
  • memerintahkan ITB menghapus dan menarik semua materi yang memuat nama dan kasusnya;
  • memerintahkan ITB menjelaskan kepada semua angkatan bahwa materi itu tidak berimbang dan tidak terverifikasi;
  • mengevaluasi dosen dan tim penyusun kurikulum berdasarkan kode etik;
  • menerbitkan surat teguran resmi kepada pimpinan ITB;
  • menjawabnya secara tertulis.

Catatan

1. Seluruh klaim bersandar pada satu pesan anonim. Satu-satunya sumber langsung untuk “tiga bab” itu adalah pesan pribadi yang penulisnya membuka dengan “btw ka sorry bgt pake akun bodong”. Aduan ini mengutip pesan tersebut, tetapi tidak mengutip pesan kedua yang terlihat di lampiran A-nya sendiri: “semog bisa berdamai sama diri sendiri dulu ya ka 🙏”. Halaman yang ditemukan tidak mengutip silabus, slide, atau materi kuliah apa pun.
2. “Konfirmasi independen” itu adalah utas forum yang diawali sebuah pertanyaan. Aduan menyatakan sumber materi dikonfirmasi secara independen dan “divalidasi secara terbuka” oleh Petra Novandi Barus. Di lampiran E-nya sendiri, Petra justru bertanya “eh bahan mata kuliah apa?”. Pengguna lain menjawab “gtw, aku bukan anak ITB, cuma dia protes di LinkedIn”, dan pengguna ketiga menulis “bahan matkul etprof di sti mas”. Balasan Petra, “oh yeah. bener sih. emang pas buat studi kasus”, adalah pendapat bahwa kasus itu cocok dijadikan studi kasus. Balasan itu tidak mengonfirmasi bahwa ada mata kuliah yang mengajarkannya. Satu-satunya pengguna yang menyebut sumber merujuk pada unggahan LinkedIn Rahmat sendiri (ev-20260617-001, ev-20260620-007).
3. Tanggapan atas somasinya diadukan sebagai intimidasi. Unggahan di lampiran F adalah tanggapan atas somasinya kepada seorang dekan. “Besok masuk LP di polda jabar” dari Luca Cada Lora menyatakan ia akan membuat laporan polisi — langkah yang diambil Rahmat sendiri sehari sebelum aduan ini, lewat aduannya ke Bareskrim. Pada Juni, Rahmat sudah menyebut ucapan Luca itu ancaman kosong (ev-20260617-004, ev-20260618-003).
4. Surat keterangan medisnya terbit setelah somasi. Aduan menyatakan mata kuliah itu memperparah disabilitas mentalnya dan mengutip surat Eka Hospital BSD tertanggal 13 Mei 2026, tiga minggu setelah somasinya kepada dekan. Surat keterangan psikiatri bertanggal sama yang ia unggah sendiri menyatakan ia sehat untuk bekerja; nama fasilitasnya tidak terlihat pada bagian yang ditemukan (doc-20260513-001).
5. Nomor somasinya bukan satu hitungan untuk setahun. Somasi kepada dekan bernomor 035/SOMASI/RW/IV/2026 dan bertanggal 19 April 2026. Somasinya pada 28 dan 29 Agustus bernomor 003 sampai 027 (doc-20260828-003, doc-20260829-001), sehingga nomornya tidak bisa dibaca sebagai jumlah berjalan somasinya. Aduan-aduannya, 008 pada 13 Agustus dan 009 pada 14 Agustus, memang berurutan.
6. Dua aduan dalam dua hari atas klaim yang sama. Ia memberi tanggal 13 Agustus pada aduannya ke Bareskrim dan 14 Agustus pada aduan ke kementerian ini, lalu melampirkan yang pertama pada yang kedua.
7. Rujukan hukum.
   • Pasal 5 ayat (1) huruf a dan e UU 8/2016 dikutip sebagai hak bebas dari stigmatisasi serta bebas dari bahaya, penelantaran, dan eksploitasi. Dalam teks yang dipublikasikan, huruf a adalah hak hidup; hak bebas dari stigma ada di huruf b dan Pasal 7.
   • Pasal 26 dikutip sebagai hak pelindungan khusus dari perundungan dan kekerasan psikologis, termasuk di lingkungan akademik. Ringkasan yang dipublikasikan menyebut Pasal 26 mengatur hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
8. Tidak ada tanda aduan ini diterima. Bagian tanda terima kementerian di halaman 6 kosong: “Diterima pada tanggal: ______”. Tidak ada apa pun di halaman yang ditemukan yang menunjukkan aduan ini diajukan atau dijawab.

Rujukan hukum diperiksa terhadap ringkasan yang dipublikasikan; lembaran negara resmi tidak dapat diakses saat analisis ini ditulis.

Halaman yang masih dibutuhkan

Halaman 7.