Tanda terima Komisi Nasional Disabilitas (KND) untuk permohonan “pemantauan, evaluasi dan advokasi” Rahmat Wibowo berdasarkan Pasal 143 dan 145 UU Penyandang Disabilitas, pasal-pasal yang ia kutip dalam aduan dan ancamannya

Tentang dokumen ini

Formulir tanda terima satu halaman, “TANDA TERIMA DOKUMEN — Bukti Penyerahan dan Penerimaan Dokumen”, diisi dengan tulisan tangan dan dicap oleh Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KND). Rahmat mengunggah fotonya di Threads, dengan formulir tergeletak di atas karpet, pada pertengahan September 2026, sekitar sebulan setelah ia menyerahkannya. Tautan unggahannya tidak tercatat.

Tanda terima ini tidak menyebut siapa yang menyerahkan dokumen, tetapi Rahmat yang mengunggahnya, dan judulnya mengutip pasal-pasal UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang ia gunakan dalam aduan-aduannya yang lain.

Isi dokumen

1. Organisasi. Kolom “Nama Perusahaan/Organisasi” dibiarkan kosong.
2. Penerima. “Yassy”, jabatan “PPPK” (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
3. Judul dokumen, ditulis tangan dalam dua baris dan sebagian tidak terbaca: “Pemantauan, evaluasi dan advokasi atas pemenuhan … pasal 143 Jo. pasal 145 UU”. Nomor undang-undangnya tidak ditulis; Pasal 143 dan 145 adalah pasal UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang ia kutip di tempat lain.
4. Tanggal dan waktu penerimaan. 14 Agustus 2026, pukul 10.50 WIB.
5. Tanda tangan dan cap. Tanda tangan penerima dengan nama di bawahnya, dan cap bundar KND di kotak berlabel “Cap/Stempel Perusahaan”.
6. Catatan. “Tanda terima ini hanya membuktikan penyerahan dan penerimaan dokumen. Penerimaan tidak berarti persetujuan, pengakuan, atau pembenaran atas isi dokumen.”

Pengamatan

1. Tanda terima, bukan temuan. Formulir ini hanya mencatat bahwa seorang petugas KND menerima sebuah dokumen. Catatannya sendiri menyebut bahwa hal itu tidak berarti komisi menyetujui, mengakui, atau membenarkan isi dokumen. Belum ditemukan tanggapan apa pun dari KND.
2. Dokumennya sendiri tidak ada. Yang diketahui hanya judul tulisan tangannya. Apa yang ia minta dipantau oleh komisi, terhadap siapa, dan apa hasilnya, tidak diketahui.
3. Satu dari rangkaian aduan dalam pekan itu. Sehari sebelumnya, 13 Agustus, ia mengirim aduan 32 halaman ke Bareskrim terhadap ITB, para dosennya, dan lima orang yang disebut namanya, yang mengutip Pasal 143 dan 145 sebagai pasal yang menghukum “intimidasi, diskriminasi, perundungan siber, dan eksploitasi psikologis”, padahal bukan itu yang dikatakan ringkasan UU yang dipublikasikan (doc-20260813-001). Pada hari yang sama dengan tanda terima ini, ia mengirim aduannya terhadap ITB ke Menteri Pendidikan Tinggi (doc-20260814-001), dan tiga hari kemudian ia menyurati Presiden Prabowo Subianto (doc-20260817-001). Keesokan harinya, ia mengunggah foto tahanan palsu dari admin yang mengeluarkannya dari grup WhatsApp alumni, dengan dakwaan “menendang penyandang disabilitas dari grup WhatsApp” (ev-20260815-001).
4. Pasal yang sama, dipakai sebagai ancaman. Pada Agustus ia mengutip Pasal 143 dan 145 untuk menuntut AWS mencabut surat kuasa hukumnya yang memintanya membatalkan tuntutan (doc-20260806-001). Pada 2 November ia mengancam akan melaporkan siapa pun yang menghentikan “hak untuk berbicara”-nya dengan “Pasal 145 jo 143 UU no 8 Tahun 2016”, dan Meta AI menjawab bahwa pasal-pasal itu tentang menghalang-halangi hak penyandang disabilitas, bukan pasal umum tentang kebebasan berbicara di media sosial (ev-20261102-001).