“Legal notice dan pengaduan resmi” Rahmat Wibowo kepada PERADI yang menuduh advokat Machrio Achmad Nurhatta melanggar kode etik advokat, yang “temuan AEGIS”-nya sendiri menilai sebagian besar tuduhannya lemah atau belum dapat ditentukan

Tentang dokumen ini

Pengaduan berjudul Legal Notice dan Pengaduan Resmi, dengan judul “Dugaan Pelanggaran Kode Etik Advokat oleh R. Machrio Achmad Nurhatta”, berkop “Infraloka Legal Research” milik Rahmat Wibowo. Pengaduan ini ditujukan kepada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) dan Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta.

Tiga halaman sudah ditemukan: sampul, dan dua halaman berurutan dari bagian VI, “Dua Puluh Enam Temuan AEGIS”, yang memuat temuan T-01 sampai T-14. Pengaduan ini bertanggal 16 Agustus 2026. Halaman-halamannya tidak memuat nomor halaman atau nomor surat, sehingga jumlah halaman tidak diketahui; nomor halaman di sini dari kami. Di sampul, fotonya sendiri menutupi alamatnya; sisa alamat dan nomor teleponnya yang masih terlihat kami tutup.

Isi dokumen

• Perihal: legal notice, pengaduan dugaan pelanggaran kode etik advokat, serta permohonan verifikasi keanggotaan Machrio, pemeriksaan, penindakan “proporsional”, dan penerusan putusan kepada instansi berwenang.
• Bagian VI merangkum berkas audit, report/peradi-aegis-findings.md, dengan kontra-argumentasi dan kekuatan bukti untuk setiap isu (“agar Majelis tidak diarahkan pada kesimpulan sepihak”). Temuan yang ditemukan:
  • Sedang:
    • T-01, kepatutan bahasa dalam komunikasi profesional;
    • T-02, dugaan ancaman meludahi, yang mungkin “hiperbola emosional”;
    • T-03, pelibatan keluarga dalam penghinaan, meski “awal percakapan tidak tersedia dan pihak yang pertama melibatkan keluarga belum diketahui”.
  • Lemah:
    • T-04, nada meremehkan (“liat lu ngelawak”), mungkin candaan, dengan identitas pengirim tidak tampak;
    • T-06, prioritas penyelesaian damai;
    • T-07, frasa “Silahkan bro kalo ke ITE nya”, yang “tidak boleh otomatis disebut ancaman” dan mungkin merupakan respons atas jalur yang diajukan Rahmat sendiri;
    • T-10, ketepatan istilah prosedural;
    • T-11, komunikasi langsung dengan pihak yang berkuasa hukum, yang hanya relevan jika Rahmat telah menunjuk advokat, “bukti itu belum ada”;
    • T-13, konsistensi status kuasa Machrio.
  • Belum dapat ditentukan:
    • T-05, proporsionalitas “lapor balik” dan “LP in aja”, dengan catatan bahwa menjelaskan opsi pidana “dapat menjadi pembelaan hukum yang sah”;
    • T-08, invokasi laporan pidana sebagai tekanan;
    • T-09, akurasi klaim Machrio soal proses di Mabes Polri, dengan catatan bahwa tidak adanya dokumen di tangan Rahmat “tidak membuktikan laporan tidak pernah ada”;
    • T-12, permintaan Machrio agar Rahmat tidak menghubungi kliennya secara langsung, yang “dapat sah”.

Pengamatan

1. Analisisnya sendiri tidak mendukung pengaduannya. Dari empat belas temuan yang ditemukan, tidak satu pun dinilai kuat. Tiga “sedang”, enam “lemah”, dan empat “belum dapat ditentukan”. Kontra-argumennya ia tulis sendiri: pesan mungkin tidak dapat diatribusikan kepada Machrio, mungkin di luar kapasitas profesinya, mungkin merespons provokasi yang tidak tampak, atau mungkin candaan. Ia tetap mengirim pengaduan ini.
2. Konteks yang hilang. Temuan T-03 mengakui bahwa awal percakapan tidak tersedia dan tidak diketahui siapa yang pertama melibatkan keluarga dalam penghinaan. T-07 mengakui bahwa “silahkan kalo ke ITE nya” mungkin merupakan respons atas jalur yang diajukan Rahmat sendiri.
3. Mengeluhkan orang lain memakai laporan pidana sebagai tekanan. T-05 dan T-08 membingkai ucapan Machrio soal laporan polisi sebagai kemungkinan tekanan. Pada minggu-minggu berikutnya, Rahmat sendiri mengancam laporan polisi, status DPO, dan ekstradisi dalam somasi demi somasi, misalnya terhadap seorang mahasiswa doktoral di Beijing (doc-20260920-001) dan terhadap Ghozy Ul Haq (doc-20260828-004).
4. Menghubungi klien pihak lain. T-12 mencatat bahwa Machrio meminta Rahmat berkomunikasi melalui kuasa hukum, bukan menghubungi kliennya secara langsung. Rahmat memperlakukan permintaan itu sebagai kemungkinan pelanggaran etik.
5. Bagian dari sebuah pola. Ia juga pernah mengadukan advokat lain ke PERADI: seorang advokat yang tidak disebut namanya pada Mei 2026 (ev-20260511-005) dan empat advokat JHP Law Firm (ev-20260728-046). Machrio adalah advokat yang melaporkan Rahmat ke polisi; Rahmat kemudian membalas dengan laporan polisinya sendiri terhadap Machrio (doc-20260927-001) dan pengaduan terhadap penyidik yang menangani laporan Machrio (doc-20261014-001).

Rujukan hukum tidak diperiksa terhadap teks resmi.

Halaman yang masih dicari

Semua halaman lainnya, termasuk bagian I–V, temuan T-14 dan seterusnya, serta halaman tanda tangan.