Aduan Rahmat Wibowo kepada Presiden Prabowo Subianto yang meminta pengawalan Presiden atas semua perselisihannya sejak 2023, serta mengusulkan agar negara memungut hingga Rp30 triliun per tahun dari denda atas orang yang membagikan unggahan seperti unggahan tentang dirinya

Tentang dokumen ini

Laporan Aduan Masyarakat setebal 8 halaman kepada Presiden Prabowo Subianto, bertanggal Bekasi, 17 Agustus 2026, Hari Kemerdekaan, ditandatangani Rahmat Wibowo sebagai pelapor dan “korban langsung”, yang menyebut dirinya penyandang disabilitas mental (bipolar affective disorder dan ADHD). Surat ini ditandai sebagai versi publik dengan data pribadinya disamarkan, tanpa nomor surat, dan disebut dikirim tanpa lampiran. Halaman 1, 2, 3, 6, dan 7 sudah ditemukan; halaman 4, 5, dan 8 belum.

Isi dokumen

• Permohonan. “Pengawalan” Presiden atas “rangkaian perkara” yang menurutnya bermula dari pemutusan hubungan kerjanya pada September 2023: perlindungan sebagai penyandang disabilitas mental, koordinasi antarlembaga, dan kajian atas usulannya tentang penerimaan negara dari denda. Surat ini menegaskan tidak meminta Presiden menyatakan siapa pun bersalah.
• Kronologi (bagian III).
  • 2023: pemutusan hubungan kerjanya dan unggahan @sicupuh serta akun X lain.
  • 2024–2025: “personal blacklist”, label “toxic talent”, dan unggahan yang menjadikan situasinya “lore”.
  • 2026: spam WhatsApp, namanya dalam bahan ajar Etika Profesi ITB, pengeluaran dari grup alumni ITB dan kanal KORIKA, kredensial Abigail Aryaputra Sudarman dan pengusirannya dari AIX ID di JIExpo, perselisihannya dengan PT Nomnie Technologies Indonesia (Liven), serta laporan-laporan polisi oleh Machrio Achmad Nurhatta.
• Delapan “klaster” (bagian IV):
  1. PT Amazon Web Services Indonesia: PHK 2023, pengusiran dari AWS Cloud Day, dan surat kuasa hukumnya.
  2. @sicupuh dan akun-akun lain.
  3. Spam dan “teror” WhatsApp.
  4. STEI ITB dan bahan ajarnya.
  5. Abigail Aryaputra Sudarman dan AIX ID, termasuk pembayaran Rp150.000 dan pengusirannya dari JIExpo “meski memiliki visitor badge”.
  6. Dinda Rhapsodya dan PT Nomnie Technologies Indonesia (Liven): PHK, ucapan “gila/rsj”, somasi, laporan polisi, dan perjanjian damai 14 Juli 2026.
  7. Ikatan Alumni Informatika ITB dan KORIKA: pengeluaran dari grup, vote pengucilan, dan pernyataan tentang ADHD, bipolar, dan autisme.
  8. Machrio Achmad Nurhatta: ujaran kasar, penyebutan status bipolar, dan “sedikitnya delapan” laporan polisi.
• Pihak yang diadukan (bagian VI, sebagian ditemukan). PT AWS Indonesia dan kuasa hukumnya Makarim & Taira S.; STEI ITB dan tim mata kuliah etika profesi; akun komunitas berlabel “IT Bandung” dan GovTech Edu, berdasarkan nama tampil; serta PT Inti Indonesia Makmur, penyelenggara AIX ID.
• Dua belas permohonan kepada Presiden (bagian IX). Di antaranya:
  • satu titik koordinasi di Kantor Staf Presiden atau kementerian koordinator;
  • gelar administrasi konsolidasi oleh Bareskrim atas delapan LP oleh Machrio Achmad Nurhatta;
  • akomodasi yang layak dalam setiap pemeriksaan, termasuk pencegahan “pemeriksaan berulang yang tidak perlu”;
  • audit oleh Kemendiktisaintek atas bahan ajar STEI ITB dan kredensial Abigail Aryaputra Sudarman;
  • pelibatan Kemnaker dalam perkara AWS dan Liven (perkara AWS sudah dimediasi di Sudinaker Jakarta Selatan sejak 6 Agustus, doc-20260729-001), Komdigi dan aparat siber, LPSK, serta Komisi Nasional Disabilitas;
  • pembaruan perkembangan kepadanya setiap 30 hari;
  • jaminan “tidak ada retaliasi” atau tekanan untuk mencabut aduannya.
• Usulan denda (bagian X). “Model hukum-ekonomi” dengan studi kasus akun @KawalRahmatwi: lima unggahan tentang dirinya, 3.161 repost, dan lebih dari 766.000 tayangan. Mengalikan repost dengan denda maksimum menghasilkan “Rp210,77–843,09 miliar”; skenario nasional menghasilkan “Rp30 triliun per tahun”. Ia melaporkan bahwa uji adversarial miliknya sendiri (“AEGIS”) menilai gagasan ini “Conditional Pass – Major Corrections Required”, 6/10. Ia mencantumkan sepuluh koreksi, di antaranya bahwa repost bukan otomatis tindak pidana, denda maksimal bukan nilai tagihan, 3.161 repost bukan 3.161 orang, dan kasusnya sendiri “tidak boleh menjadi pilot”. Ia meminta kajian lintas lembaga oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komnas HAM, dan lainnya.

Pengamatan

1. Surat kepada kepala negara tentang perselisihan daringnya. Pada Hari Kemerdekaan ia meminta Presiden membentuk titik koordinasi, yang melibatkan sedikitnya sepuluh kementerian dan lembaga, untuk perselisihan pribadinya dengan mantan pemberi kerja, kampusnya, sebuah startup, sebuah acara AI, grup alumni, dan perorangan.
2. Mendenda orang yang membagikan unggahan tentang dirinya. Studi kasus untuk penerimaan negara dari denda adalah repost atas unggahan tentang Rahmat sendiri. Angkanya, Rp843 miliar dari lima unggahan dan Rp30 triliun per tahun, berasal dari mengalikan setiap repost dengan denda maksimum. Uji miliknya sendiri mengakui perhitungan ini menghitung ganda, bukan tagihan, dan tidak punya dasar empiris. Ia juga menyebut bahwa pelaku repost bisa jadi akun palsu atau bot, padahal sebelumnya ia menuduh @KawalRahmatwi dan lebih dari 50 akun yang merepost-nya melakukan pencemaran nama baik (ev-20260728-039).
3. “Judicial harassment” oleh orang lain. Ia meminta negara mengaudit apakah laporan-laporan polisi Machrio Achmad Nurhatta merupakan “judicial harassment”. Surat ini tidak menyebut somasi dan aduan polisinya sendiri pada bulan-bulan yang sama terhadap Yassirullah Muhammad (doc-20260828-001), Julyana Sonia Darmawati (doc-20260828-003), dan Ghozy Ul Haq (doc-20260828-004), semuanya bertanggal 28 Agustus 2026; terhadap Ferry Irwandi (doc-20260911-001); serta terhadap AWS Indonesia dan stafnya (doc-20260908-001).
4. Disabilitas kembali dijadikan tameng. Ia meminta akomodasi dalam setiap pemeriksaan dan pencegahan “pemeriksaan berulang” yang membebani kesehatan mentalnya. Dua bulan kemudian ia mengadu ke Propam bahwa penyidik tidak boleh memeriksanya tanpa pertimbangan dokternya (doc-20261014-001), padahal psikiaternya sendiri menyatakan ia stabil dan fit to work (doc-20260513-001).
5. Semua orang yang pernah berselisih dengannya, dalam satu surat. Delapan klaster ini mencakup sebagian besar orang dan lembaga di situs ini: AWS, ITB, Abigail Aryaputra Sudarman, Liven dan Dinda Rhapsodya, ikatan alumni ITB dan KORIKA, Machrio Achmad Nurhatta, serta akun-akun anonim. Ia sudah mengadukan masing-masing secara terpisah ke polisi, kementerian, atau Disnaker. Di sini ia meminta Presiden mengawal semuanya sekaligus.
6. Yang tidak ia sebut. Surat ini menggambarkan pengusirannya dari AWS Cloud Day, grup alumni, kanal KORIKA, dan sebuah acara AI hanya sebagai sesuatu yang dilakukan terhadapnya. Surat ini tidak menyebut perilakunya sendiri di tempat-tempat itu. Misalnya, di grup WhatsApp KORIKA ia mengancam anggota dengan “professional blacklist”, DPR, dan polisi sebelum dikeluarkan (doc-20260920-001). Pada September 2023 ia di depan umum menyumpahi anak dalam kandungan seorang mantan kolega agar lahir autis (ev-20230901-001).

Rujukan hukum tidak diperiksa terhadap teks resmi.

Halaman yang masih dicari

Halaman 4, 5, dan 8.