Somasi Rahmat Wibowo kepada Yassirullah Muhammad, dengan tembusan ke tempat kerjanya Pahamify, yang menuntut Rp533 juta atas dua posting ulang di X

Tentang dokumen ini

Somasi setebal 9 halaman, bernomor 006/SOMASI/RW/VIII/2026 dan bertanggal Jumat, 28 Agustus 2026, dari Rahmat Wibowo di Bekasi kepada Yassirullah Muhammad, pemegang akun X @myassirullah yang berdomisili di Växjö, Swedia. Somasi ditembuskan ke Pahamify, “selaku pemberi kerja yang identitas profesionalnya (Head of People Partner) melekat pada jejak digital yang bersangkutan”, dan ke Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tempat ia kuliah psikologi. Kesembilan halaman sudah ditemukan; halaman 6–9 adalah lampiran bukti B-1 sampai B-6.

Isi dokumen

• Posting ulang yang dipersoalkan. Dua posting ulang di X atas unggahan akun anonim @KawalRahmatwi:
  • pada 14 Mei 2026: “Rahmat Wibowo, anak dari pemilik SPPG Jatisari 2, juga seringkali melakukan pemerasan terhadap banyak orang dengan somasi bodongnya itu. Mirisnya lagi, ia terus meneror orang yang ia somasi, dengan tuntutan uang yang nominalnya berkisar dari 200 juta – 2 Miliar.”
  • pada 17 Mei 2026: tanya-jawab yang memuat “Q: Kenapa Rahmat menyumpahi ibu hamil anaknya autis/gila? A: Saat itu, Rahmat lalai saat acara penting company. karena sudah SP2, HR menindak. Ketika rahmat tau HR tsb sedang akan melahirkan, ia menyumpahi HR itu.”
• Sikapnya. Ia menyebut tuduhan pemerasan, “somasi bodong”, meneror orang, dan menyumpahi perempuan hamil itu tidak benar dan tidak pernah dibuktikan, serta menyatakan bahwa dengan memosting ulang, penerima mengadopsinya sebagai pernyataannya sendiri.
• Dasar hukum. Pencemaran dan fitnah menurut Pasal 433, 434, dan 441 KUHP Baru, serta perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365, 1366, 1367 ayat (3), 1372, dan 1373 KUH Perdata. Ia mencantumkan Pasal 143 dan 145 UU 8/2016 tentang disabilitas hanya “sebagai penanda normatif”.
• Tuntutan, dalam tiga hari, paling lambat Senin, 31 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB:
  • menghapus posting ulang dan segala bentuk penyebarluasan unggahan tersebut;
  • menyematkan permintaan maaf terbuka selama 30 hari;
  • menerbitkan klarifikasi bahwa ia tidak memiliki bukti;
  • menghentikan pernyataan lanjutan;
  • membayar Rp533.333.334, “dua kali nilai maksimum pidana denda atas fitnah” menurut Pasal 434 dan 441.
• Jika tidak dipenuhi:
  • dua laporan pidana, atas pencemaran dan atas fitnah;
  • gugatan perdata dengan Pahamify sebagai turut tergugat;
  • pengiriman somasi dan seluruh bukti ke Pahamify dan ikatan alumni;
  • publikasi somasi beserta bukti.

Catatan

1. Nominal yang ia sebut bohong ada dalam somasi ini. Salah satu posting ulang menyatakan ia mengirim somasi dengan tuntutan Rp200 juta hingga Rp2 miliar, dan somasi ini menyebutnya tidak benar. Somasi ini sendiri menuntut Rp533.333.334, dalam rentang tersebut. Begitu pula somasinya kepada Julyana Sonia Darmawati, Ghozy Ul Haq, dan Adith Widya Pradipta pada hari yang sama dan kepada Adityo Pratomo keesokan harinya, dan somasinya kepada Kukuh Setiawan lima minggu kemudian juga mengancam gugatan Rp8 miliar (doc-20260828-003, doc-20260828-004, doc-20260828-002, doc-20260829-001, doc-20261001-001).
2. Kisah rekan kerja yang hamil diberitakan media. Pada Juni 2026 Kilat.com memberitakan video viral ketika Rahmat menyumpahi rekan kerjanya yang sedang hamil agar anaknya autis (media). Somasi menyebut cerita yang diposting ulang itu tidak benar, tetapi tidak menyinggung video tersebut.
3. Majikan sebagai turut tergugat. Somasi menyatakan bahwa karena penerima mencantumkan jabatannya di Pahamify secara publik, Pahamify dapat ditarik sebagai turut tergugat menurut Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata, dan karena itu somasi ditembuskan kepadanya. Pasal tersebut, sebagaimana dikutip somasi itu sendiri, membuat majikan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan bawahannya “di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”. Posting ulang di akun pribadi tidak dipaparkan sebagai pekerjaan untuk Pahamify. Dalam somasi berikutnya ia menulis bahwa ia tidak akan memakai majikan penerima sebagai alat tekanan (doc-20261001-001).
4. Somasi atas posting ulang, bukan unggahan. Penerima tidak menulis kedua unggahan itu; ia memosting ulang. Somasi memperlakukan setiap posting ulang sebagai pencemaran dan menjawab dalih “hanya me-repost” yang ia perkirakan di halaman 4.
5. Ia mengakui UU disabilitas tidak berlaku. Somasi menyatakan fakta-faktanya “tidak memenuhi unsur menghalang-halangi akses hak”, sehingga Pasal 145 jo. 143 UU 8/2016 tidak dijadikan dasar pelaporan pidana. Di tempat lain ia mengutip Pasal 145 sebagai tindak pidana, misalnya terhadap Luca Cada Lora (ev-20260728-010), dan pengaduannya ke Propam juga bersandar padanya (doc-20261014-001).
6. Profil profesional penerima. Somasi menguraikan pekerjaannya, sertifikasi CHRP-nya, universitasnya, dan tempat tinggalnya di luar negeri, dan lampirannya (halaman 8–9) berisi tangkapan layar profil X-nya serta profil, riwayat kerja, dan pendidikannya di LinkedIn, termasuk nilainya.
7. Lima somasi dalam dua hari. Tangkapan layarnya atas posting ulang tersebut diambil pada Jumat, 28 Agustus pukul 13.17 dan 13.21, dan somasi ini bertanggal hari yang sama. Somasinya bernomor 003 kepada Julyana Sonia Darmawati, yang didokumentasikan pukul 11.18, 004 kepada Ghozy Ul Haq, yang didokumentasikan pukul 12.13, dan 007 kepada Adith Widya Pradipta juga bertanggal 28 Agustus, dan 027 kepada Adityo Pratomo bertanggal 29 Agustus (doc-20260828-003, doc-20260828-004). Namun nomornya bukan hitungan berjalan untuk setahun: aduannya tanggal 14 Agustus menyebut somasi bernomor 035/SOMASI/RW/IV/2026 tertanggal 19 April 2026 (doc-20260814-001).
8. Tidak ada tanda somasi ini dikirim atau dijawab. Halaman yang terkumpul tidak memuat bukti pengiriman maupun balasan.

Rujukan hukum tidak diperiksa terhadap lembaran negara resmi, yang tidak dapat diakses saat analisis ini ditulis.