Somasi Rahmat Wibowo kepada Julyana Sonia Darmawati, dengan tembusan ke tempat kerjanya DOSS, yang menuntut Rp533 juta atas satu kutipan unggahan yang dilihat 519 kali

Tentang dokumen ini

Somasi setebal 10 halaman, bernomor 003/SOMASI/RW/VIII/2026 dan bertanggal Jumat, 28 Agustus 2026, dari Rahmat Wibowo di Bekasi kepada Julyana Sonia Darmawati, pemilik akun X @anaylujjj (“July”), di Jakarta. Somasi ini bersifat “Segera / Penting” dan ditembuskan ke tempat kerjanya, PT Global Sukses Digital Tbk. (DOSS Camera & Gadget). Rahmat mengunggahnya di X. Kesepuluh halaman sudah ditemukan; halaman 8–10 adalah lampiran bukti B-1 sampai B-3, sedangkan B-4 hanya diuraikan.

Isi dokumen

• Unggahannya. Pada 17 Mei 2026 ia mengutip unggahan @KawalRahmatwi — “Answering FAQs about Rahmat, anak pemilik SPPG Jatisari 2. Q: Kenapa Rahmat menyumpahi ibu hamil anaknya autis/gila? A: Saat itu, Rahmat lalai saat acara penting company…” — dengan komentar “AWS never beat the weird employee allegation 🤣 tahun 2022 gw pernah beefing sama salah satu AE mrk. bayangin gw fresh graduate beefing sm ibu2 in her mid 40s over small thing. dibelain ama bos gw katanya ‘sabar aja she’s one of a kind’”. Saat Rahmat mendokumentasikannya pada 28 Agustus pukul 11.18 WIB, unggahan itu memiliki 519 tayangan, 6 suka, 2 unggah ulang, dan 1 balasan.
• Posisinya. Dengan mengutip unggahan itu, penerima dianggap menyebarkan tuduhannya — bahwa ia menyumpahi anak seorang ibu hamil agar “autis/gila” dan lalai dalam pekerjaan — sambil membenarkan dan mengejeknya, serta menyebarkan frasa berkonotasi disabilitas sebagai hinaan.
• Dasar hukum. Pencemaran tertulis menurut Pasal 433 ayat (2) KUHP baru sebagai dakwaan primer dan fitnah menurut Pasal 434 sebagai subsidair, masing-masing diperberat sepertiga menurut Pasal 441 ayat (1); turut serta menurut Pasal 20; serta perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365, 1366, 1367 ayat (3), 1372, dan 1373 KUH Perdata. Pasal 143 dan 145 UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dicantumkan hanya “sebagai penanda normatif”.
• Tuntutan, dalam tiga hari kalender, selambat-lambatnya Senin, 31 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB:
  • menghapus permanen kutipan unggahan itu dan konten lain yang menyerangnya;
  • menerbitkan permintaan maaf terbuka di akun yang sama selama 14 hari, yang mengakui konten itu tidak benar, dan mengirimkan salinannya kepadanya;
  • menghentikan pernyataan lebih lanjut;
  • membayar ganti rugi imateriil sekurang-kurangnya Rp533.333.334, “2 (dua) kali ancaman pidana denda maksimum” atas fitnah menurut Pasal 434 jo. 441 ayat (1) (Rp266.666.666,67 × 2).
• Musyawarah. Penerima wajib menghubunginya lewat surel dalam tiga hari yang sama; ia bersedia bertemu di Kota Bekasi atau secara daring.
• Jika tidak dipenuhi, “tanpa pemberitahuan lebih lanjut”:
  • laporan pidana pertama ke Bareskrim atas pencemaran tertulis, Pasal 433 ayat (2) jo. 441 ayat (1);
  • laporan pidana kedua atas fitnah, Pasal 434 ayat (1) jo. 441 ayat (1), sebagai “dua perkara pidana terpisah”, masing-masing “dituntut pada ancaman maksimal, baik penjara maupun denda”;
  • gugatan perdata dengan PT Global Sukses Digital Tbk. sebagai turut tergugat, disertai permohonan sita jaminan (conservatoir beslag);
  • mempublikasikan somasi beserta seluruh bukti “sebagai bentuk pembelaan diri yang sah menurut hukum”.

Catatan

1. Kata-katanya sendiri tentang orang lain. Satu-satunya kalimat penerima yang mungkin merujuk kepadanya adalah “AWS never beat the weird employee allegation”. Rahmat pernah bekerja di AWS. Selebihnya, komentar itu bercerita tentang perselisihan pada 2022 dengan seorang account executive AWS, seorang perempuan “in her mid 40s”. Somasi ini sendiri, dalam tabel unsurnya (halaman 2), menyatakan “Isu 2022 dengan seorang account executive perusahaan lain adalah persoalan pribadi Saudari”. Riwayat LinkedIn yang ia lampirkan (halaman 10) menunjukkan bahwa pada 2022 penerima bekerja di PT Berca Hardayaperkasa.
2. “Hinaan disabilitas” itu adalah tuduhan terhadap dirinya. Somasi menyatakan penerima menyebarkan frasa “autis/gila” sebagai olok-olok terhadap disabilitas. Penerima tidak menulis kata-kata itu: kata-kata itu ada dalam unggahan @KawalRahmatwi yang ia kutip, yang menggambarkan apa yang dituduhkan pernah ia sumpahkan kepada anak dalam kandungan seorang rekan kerja. Pada Juni 2026 Kilat.com memberitakan video viral ketika Rahmat menyumpahi rekan kerjanya yang sedang hamil agar anaknya autis (media). Somasi menyebut tuduhan itu tidak benar, tetapi tidak menyinggung video tersebut.
3. Rp533 juta untuk 519 tayangan. Menurut hitungannya sendiri, kutipan unggahan itu memiliki 519 tayangan, 6 suka, 2 unggah ulang, dan 1 balasan. Tuntutannya setara sekitar Rp1 juta per tayangan. Nominalnya sama, Rp533.333.334 dengan perhitungan yang sama, seperti dalam somasinya kepada Ghozy Ul Haq, Yassirullah Muhammad, dan Adith Widya Pradipta pada hari yang sama dan kepada Adityo Pratomo keesokan harinya (doc-20260828-004, doc-20260828-001, doc-20260828-002, doc-20260829-001).
4. Dua perkara pidana untuk satu kutipan unggahan. Di halaman 3 ia menyebut fitnah (Pasal 434) hanya sebagai “kualifikasi subsidair” terhadap pencemaran (Pasal 433), yang akan diuji di persidangan. Di halaman 6 ia menyatakan akan mengajukan keduanya sebagai “dua perkara pidana terpisah” dan menuntut ancaman maksimal pada masing-masing, “baik penjara maupun denda”. Pasal-pasal itu, sebagaimana ia kutip sendiri, mengancam pidana penjara atau denda. Dalam hukum acara pidana Indonesia, tuntutan pidana diajukan oleh jaksa penuntut umum, bukan oleh pelapor.
5. Dipublikasikan sebelum tenggatnya sendiri. Somasi memberi penerima waktu sampai 31 Agustus pukul 23.59 WIB dan mencantumkan publikasi somasi sebagai langkah yang baru diambil jika tuntutan tidak dipenuhi. Ia mendokumentasikan unggahan penerima pada 28 Agustus pukul 11.18 WIB (bukti B-1), dan unggahannya di X yang memuat somasi ini, menurut ID unggahannya, bertanggal 28 Agustus sekitar pukul 12.05 WIB — kurang dari satu jam kemudian dan tiga hari sebelum tenggatnya sendiri.
6. Majikan sebagai turut tergugat. Somasi menyatakan bahwa karena penerima mencantumkan jabatan dan tempat kerjanya di profil publik, PT Global Sukses Digital Tbk. dapat ditarik sebagai turut tergugat menurut Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata. Pasal tersebut, sebagaimana dikutip somasi itu sendiri, membuat majikan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan bawahannya “di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”. Komentar di akun pribadi tidak dipaparkan sebagai pekerjaan untuk tempat kerjanya. Dalam somasi berikutnya ia menulis bahwa ia tidak akan memakai majikan penerima sebagai alat tekanan (doc-20261001-001).
7. Ia mengakui UU disabilitas tidak berlaku. Seperti dalam somasi 006 dan 007, ia menulis bahwa fakta-faktanya tidak memenuhi unsur Pasal 145 jo. 143 UU 8/2016 dan bahwa pasal itu “tidak layak dijadikan dasar tuntutan pidana”. Di tempat lain ia mengutip Pasal 145 sebagai tindak pidana, misalnya dalam pengaduannya ke Propam (doc-20261014-001).
8. Lampirannya adalah profil penerima. Bukti B-2 dan B-3 (halaman 9–10) adalah tangkapan layar profil LinkedIn penerima dan riwayat kerjanya sejak 2021, yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tempat kerjanya. Halaman 1 menyebut “3 (tiga)” alat bukti elektronik; lampirannya bernomor B-1 sampai B-4, dan B-4 — catatan aksesnya atas unggahan itu — hanya diuraikan sebagai tersimpan di berkasnya sendiri.
9. Somasi bernomor terkecil yang ditemukan sejauh ini. Ia mendokumentasikan unggahan penerima pada 28 Agustus pukul 11.18 WIB, sekitar satu jam sebelum ia mendokumentasikan balasan untuk somasi 004 (12.13), dua jam sebelum somasi 006 (13.17), dan empat jam sebelum somasi 007 (15.16) (doc-20260828-004); somasi 027 bertanggal keesokan harinya (doc-20260829-001). Namun nomornya bukan hitungan berjalan untuk setahun: aduannya tanggal 14 Agustus menyebut somasi bernomor 035/SOMASI/RW/IV/2026 tertanggal 19 April 2026 (doc-20260814-001).
10. Tidak ada tanda somasi ini dikirim atau dijawab. Ruang tanda tangan di halaman 7 kosong, dan halaman yang terkumpul tidak memuat bukti pengiriman maupun balasan.

Rujukan hukum tidak diperiksa terhadap lembaran negara resmi, yang tidak dapat diakses saat analisis ini ditulis.