Somasi Rahmat Wibowo kepada Ghozy Ul Haq, dengan tembusan ke bidang SDM dan kepatuhan internal OJK, yang menuntut Rp533 juta atas satu balasan delapan kata di X

Tentang dokumen ini

Somasi setebal 12 halaman, bernomor 004/SOMASI/RW/VIII/2026 dan bertanggal Jumat, 28 Agustus 2026, dari Rahmat Wibowo di Bekasi kepada Ghozy Ul Haq, pemilik akun X @ghozyulhaq, di Jakarta. Somasi ini bersifat “Segera / Penting” dan ditembuskan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “u.p. Bidang Sumber Daya Manusia / Kepatuhan Internal”, serta ke Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI). Rahmat mengunggahnya di X. Kedua belas halaman sudah ditemukan; halaman 8–12 adalah lampiran bukti B-1 sampai B-7.

Isi dokumen

• Balasannya. Pada 21 Juli 2026 pukul 21.51, di bawah unggahan pengguna lain yang membagikan tangkapan layar unggahan LinkedIn Rahmat tentang Luca Cada Lora, penerima membalas: “sebelum percaya tulisannya, baca2 dulu @KawalRahmatwi”. Saat Rahmat mendokumentasikannya pada 28 Agustus, balasan itu memiliki 1.748 tayangan. Somasi juga menyatakan bahwa, “berdasarkan catatan aktivitas akun”, penerima mengunggah ulang sebuah unggahan “dalam rangkaian kampanye penghitaman yang sama”.
• Posisinya. Dengan mengarahkan pembaca ke @KawalRahmatwi — yang menurut somasi menuduhnya menyumpahi anak seorang ibu hamil agar autis, menyebutnya “anak pemilik SPPG MBG”, dan lalai bekerja — penerima dianggap mendiskreditkannya dan mengadopsi tuduhan-tuduhan itu. Somasi menyatakan kerugiannya diperberat karena ajakan itu datang dari orang yang mencantumkan jabatan analis pada sebuah otoritas negara.
• Dasar hukum. Pencemaran tertulis menurut Pasal 433 ayat (2) KUHP baru sebagai dakwaan primer dan fitnah menurut Pasal 434 sebagai subsidair, masing-masing diperberat sepertiga menurut Pasal 441 ayat (1), dalam bentuk turut serta atau pembantuan menurut Pasal 20 dan 21; serta perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365, 1366, 1372, dan 1373 KUH Perdata. Pasal 143 dan 145 UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dicantumkan hanya “sebagai penanda normatif”.
• Tuntutan, dalam tiga hari kalender, selambat-lambatnya Senin, 31 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB:
  • menghapus permanen balasan itu beserta unggah ulang, komentar, atau balasan lain yang menyerangnya;
  • menerbitkan permintaan maaf terbuka di akun yang sama selama 14 hari, yang mengakui bahwa mengarahkan publik ke akun tersebut dan mendiskreditkannya tidak benar dan tidak patut, dan mengirimkan salinannya lewat surel;
  • menghentikan pernyataan, penautan, unggah ulang, atau publikasi lebih lanjut;
  • membayar ganti rugi imateriil sekurang-kurangnya Rp533.333.334, “2 (dua) kali ancaman pidana denda maksimum” atas fitnah menurut Pasal 434 jo. 441 ayat (1) (Rp266.666.666,67 × 2 = Rp533.333.333,33, “dibulatkan ke atas”).
• Musyawarah. Penerima wajib menghubunginya lewat surel dalam tiga hari yang sama; Rahmat bersedia bertemu di Kota Bekasi atau secara daring.
• Jika tidak dipenuhi, “tanpa pemberitahuan lebih lanjut”:
  • laporan pidana pertama ke Bareskrim atas pencemaran tertulis secara turut serta, Pasal 433 ayat (2) jo. 441 ayat (1) jo. 20;
  • laporan pidana kedua atas fitnah secara turut serta, Pasal 434 ayat (1) jo. 441 ayat (1) jo. 20, sebagai “dua perkara pidana terpisah”, masing-masing “dituntut pada ancaman maksimal, baik penjara maupun denda”;
  • gugatan perdata disertai permohonan sita jaminan (conservatoir beslag);
  • mempublikasikan somasi beserta seluruh bukti “sebagai bentuk pembelaan diri yang sah menurut hukum”.

Catatan

1. Delapan kata, tanpa klaim fakta. Seluruh balasan itu berbunyi “sebelum percaya tulisannya, baca2 dulu @KawalRahmatwi”. Balasan itu tidak menyatakan apa pun tentang dirinya selain bahwa pembaca sebaiknya melihat akun lain sebelum memercayai tulisannya. Somasi memperlakukannya sebagai mengadopsi setiap tuduhan akun lain itu dan menjeratnya sebagai turut serta dalam pencemaran dan fitnah.
2. Apa “tulisannya” itu. Unggahan yang dibalas penerima membagikan tangkapan layar unggahan LinkedIn Rahmat sendiri yang mengumumkan “legal risk analysis” atas sengketanya dengan Luca Cada Lora, yang menyatakan Luca “can expect an active prison sentence of 12 to 16 months”, denda Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar, dan ganti rugi perdata Rp1,5 hingga 2,5 miliar, dan ditutup dengan “Congratulations on accelerating straight into court, Luca.” (bukti B-1, halaman 8). Balasan itu menyarankan membaca sumber lain sebelum memercayai analisis tersebut. Lihat juga analisis yang ia terbitkan tentang Luca Cada Lora (ev-20260728-010, ev-20260612-002).
3. Tembusan ke bidang SDM dan kepatuhan internal regulator, tanpa tuntutan terhadapnya. Somasi ditembuskan ke OJK, tempat kerja penerima, “u.p. Bidang Sumber Daya Manusia / Kepatuhan Internal”, karena penerima mencantumkan jabatannya di profil publik. Berbeda dengan somasi 003, 006, dan 007 pada hari yang sama, somasi ini tidak mengutip Pasal 1367 dan tidak menyebut tempat kerjanya sebagai turut tergugat: gugatan perdatanya hanya terhadap penerima. Tembusan ke bidang SDM dan kepatuhan internal itu tidak melayani tuntutan hukum apa pun yang diajukan somasi. Dalam somasi berikutnya ia menulis bahwa ia tidak akan memakai majikan penerima sebagai alat tekanan (doc-20261001-001).
4. Unggah ulangnya tidak disebutkan. Somasi menyatakan penerima mengunggah ulang “sebuah unggahan dalam rangkaian kampanye penghitaman”, dan bukti B-5 (halaman 10) adalah daftar “Post activity — Reposts” yang memuat @hrdbacot dan @ghozyulhaq. Bukti itu tidak menunjukkan unggahan mana yang diunggah ulang atau kapan.
5. Rp533 juta untuk 1.748 tayangan. Tuntutannya sama, Rp533.333.334 dengan perhitungan yang sama, seperti dalam somasinya kepada Julyana Sonia Darmawati, Yassirullah Muhammad, dan Adith Widya Pradipta pada hari yang sama (doc-20260828-003, doc-20260828-001, doc-20260828-002). Nilainya setara sekitar Rp305.000 per tayangan balasan itu.
6. Dua perkara pidana untuk satu balasan. Seperti dalam somasi 003, fitnah (Pasal 434) di halaman 3–4 disebut hanya “kualifikasi subsidair”, lalu di halaman 7 diajukan sebagai salah satu dari “dua perkara pidana terpisah”, masing-masing “dituntut pada ancaman maksimal, baik penjara maupun denda”. Pasal-pasal itu, sebagaimana ia kutip sendiri, mengancam pidana penjara atau denda. Dalam hukum acara pidana Indonesia, tuntutan pidana diajukan oleh jaksa penuntut umum, bukan oleh pelapor.
7. Ia mengakui UU disabilitas tidak berlaku. Ia menulis bahwa fakta-faktanya tidak memenuhi unsur Pasal 145 jo. 143 UU 8/2016 dan bahwa pasal itu “tidak layak dijadikan dasar tuntutan pidana” (halaman 5), seperti dalam somasi-somasinya yang lain pada hari itu.
8. Apa yang ditunjukkan tangkapan layarnya sendiri. Bukti B-2 (halaman 9) adalah tangkapan layar perambannya, yang masuk ke X sebagai @Rahmatwi_, bertanggal Jumat, 28 Agustus pukul 12.13. Tab yang terbuka mencakup unggahan penerima, pencarian Google atas namanya, profil LinkedIn-nya, dan “Users who reposted” — serta dua tab “PT. Global Sukses Di…”, tempat kerja Julyana Sonia Darmawati, yang somasi 003-nya ia unggah di X delapan menit sebelumnya (doc-20260828-003).
9. Dipublikasikan sebelum tenggatnya sendiri. Somasi memberi penerima waktu sampai 31 Agustus pukul 17.00 WIB dan mencantumkan publikasi somasi sebagai langkah yang baru diambil jika tuntutan tidak dipenuhi. Unggahan Rahmat di X yang memuat somasi ini, menurut ID unggahannya, bertanggal 28 Agustus sekitar pukul 12.36 WIB — 23 menit setelah tangkapan layarnya dan tiga hari sebelum tenggatnya sendiri.
10. Lampirannya adalah profil penerima. Bukti B-3 dan B-4 (halaman 9–10) adalah tangkapan layar profil LinkedIn dan riwayat pendidikannya, termasuk gelar magister dari Universitas Indonesia dan gelar sarjana dari sebuah universitas di Finlandia.
11. Tidak ada tanda somasi ini dikirim atau dijawab. Ruang tanda tangan di halaman 7 kosong, dan halaman yang terkumpul tidak memuat bukti pengiriman maupun balasan.

Rujukan hukum tidak diperiksa terhadap lembaran negara resmi, yang tidak dapat diakses saat analisis ini ditulis.