Aduan Rahmat Wibowo ke Kapolda Metro Jaya terhadap AWS Indonesia, Anthony Amni, Donald Tirtaatmadja, dan Dian Hamama atas pemutusan kerjanya di masa percobaan tahun 2023

Tentang dokumen ini

Surat Aduan Masyarakat setebal 19 halaman, bernomor 007/ADUAN/RW/09/2026 dan bertanggal 8 September 2026, dari Rahmat Wibowo sebagai “Pengadu” kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Aduan ini ditujukan kepada empat “Teradu”:

• Teradu I: PT Amazon Web Services Indonesia, mantan pemberi kerjanya.
• Teradu II: Anthony Amni, Presiden Direkturnya.
• Teradu III: Donald Tirtaatmadja, yang menandatangani surat kuasa perusahaan kepada kantor hukum Makarim & Taira S. sebagai “Direktur / Director”.
• Teradu IV: Dian Hamama, dari tim Human Resources perusahaan.

Halaman 1–8 sudah ditemukan. Halaman 9–19 belum.

Isi dokumen

• Pemutusan kerja. Ia mulai bekerja di PT AWS Indonesia pada 7 Agustus 2023 dalam “AWS Next Gen Program – Solutions Architect”. Pada 14 September 2023, di masa percobaan, perusahaan memutus hubungan kerjanya melalui Dian Hamama, efektif 22 September 2023. Ia mengaku tidak pernah menerima naskah Peraturan Perusahaan periode 2022–2024.
• Mediasi. Pertemuan bipartit pada 27 Juli 2026 dan dua kali mediasi pada 6 dan 13 Agustus 2026 di Sudinaker Jakarta Selatan (lihat panggilan sidang pertamanya, doc-20260729-001, dan risalahnya, doc-20260806-002) berakhir dengan Anjuran mediator yang menurutnya merugikan dirinya.
• Sebelas sangkaan (tabel di halaman 7–8):
  1. Keterangan palsu yang berakibat hukum (Pasal 373 ayat (1) KUHP Baru, penjara paling lama tujuh tahun; denda korporasi hingga Rp5 miliar). Dasarnya adalah keterangan tertulis perusahaan dalam mediasi bahwa perusahaan tidak pernah diberi tahu soal masalah psikologis apa pun. Ia mengaku sudah memberi tahu HR secara tertulis.
  2. Pencemaran tertulis (Pasal 433 ayat (2)).
  3. Fitnah (Pasal 434).
  4. Pemberatan karena memakai teknologi informasi (Pasal 441 ayat (1), menambah sepertiga ancaman sangkaan 2 dan 3).
  5. Pencemaran nama baik menurut UU ITE (Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024). Sangkaan 2 sampai 5 semuanya diarahkan pada akun forum yang namanya memuat “Amazon” (“Amazon ndarboyGenk”, “Amazon mkUldh”) yang mengunggah di forum bernama “f/KawalRahmatWibowo”.
  6. Menyatakan kebencian atas dasar agama (Pasal 300 huruf b).
  7. Menyebarluaskan kebencian agama melalui teknologi informasi (Pasal 301 ayat (1), penjara paling lama lima tahun). Sangkaan 6 dan 7 bersandar pada satu balasan dari akun bernama “Amazon AWSome” pada 25 September 2023. Balasan itu mengutip kalimatnya sendiri (“Saya dapat mencicil rumah disurga” dan “Jadi ladang dosa orang lain”) lalu menjawab: “We don’t need ayat-ayat from someone like you.”
  8. Menghalangi hak penyandang disabilitas (Pasal 143 jo. Pasal 145 UU 8/2016), terhadap Dian Hamama dan “pihak mediasi”.
  9. Tidak memberikan naskah Peraturan Perusahaan (Pasal 114 jo. Pasal 188 UU 13/2003). Ini tindak pidana pelanggaran yang hanya diancam denda Rp5–50 juta.
  10. Pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 45–49 dan 121 KUHP Baru) atas sangkaan 1–9 dan 11, dengan Anthony Amni sebagai pengurus yang memiliki “kedudukan fungsional tertinggi”.
  11. Pengancaman dengan kekerasan terang-terangan dengan tenaga bersama (Pasal 449 ayat (1) huruf a, penjara paling lama tiga tahun). Ini soal AWS Cloud Day 2023, ketika, menurut surat kuasa hukum AWS tanggal 14 Juli 2026, “tim Klien kami mengambil kembali tanda pengenal akses acara Saudara dan mengantar Saudara keluar dari lokasi acara”.
• Mendahului pembelaan. Untuk tiap sangkaan ia mencantumkan kemungkinan pembelaan para Teradu dan bantahannya (“Sanggahan Hukum”). Ia juga mencatat koreksi atas karyanya sendiri: semula ia mengutip Pasal 146 UU 8/2016, yang ternyata ketentuan peralihan soal Kartu Penyandang Disabilitas, sehingga ia menggantinya dengan Pasal 145.

Pengamatan

1. Masa percobaan lima minggu, tiga tahun kemudian. Ia diberhentikan pada 14 September 2023, lima minggu setelah mulai bekerja. Aduan ini ditulis pada September 2026, setelah mediasi berakhir dengan Anjuran yang tidak ia sukai. Aduan ini mengubah pemberhentian itu menjadi sebelas sangkaan pidana, dua di antaranya diancam penjara hingga lima dan tujuh tahun, terhadap perusahaan, presiden direkturnya, seorang direktur, dan seorang staf HR secara pribadi.
2. Penjelasan perusahaan sendiri soal alasan pemberhentiannya. Dalam keterangan mediasi yang sama yang ia jadikan dasar (Bukti B-001), AWS menyatakan bahwa selama masa percobaan tahun 2023 ia “berkali-kali diberikan teguran lisan” dan dituduh melakukan sejumlah pelanggaran. Aduan ini menyebutnya relasi kerja yang “koersif”. Ia mengutip pengakuan perusahaan itu lalu membacanya sebagai bukti yang memberatkan perusahaan.
3. “Kekerasan” berarti diantar keluar dari sebuah acara. Satu-satunya perbuatan yang diuraikan di bawah Pasal 449 adalah petugas keamanan, atas instruksi perusahaan, mengambil kembali kartu aksesnya dan mengantarnya keluar dari AWS Cloud Day 2023. Ia sendiri mengantisipasi pembelaan bahwa ia dikeluarkan “karena Pelapor membuat ketertiban terganggu” dan tidak membantahnya. Bantahannya adalah bahwa diantar keluar di depan umum membuatnya dirundung di media sosial, termasuk pertanyaan apakah ia “di mcd beli happy meals kah?”.
4. Unggahan anonim, dibebankan kepada AWS dan presiden direkturnya. Kuasa hukum AWS secara tertulis membantah ada hubungan dengan akun-akun berlabel “Amazon” (Bukti C-003). Halaman yang ditemukan tidak memuat bukti yang mengaitkan akun-akun itu dengan perusahaan selain kata tersebut di nama akunnya. Ia tetap meminta polisi meminta pertanggungjawaban pidana korporasi dan Anthony Amni secara pribadi karena “membiarkan” unggahan itu berlanjut sejak 2023.
5. “Kebencian agama” adalah balasan atas ceramahnya sendiri. Unggahan yang ia sebut kebencian terhadap agama adalah teguran kepada dirinya secara pribadi, “someone like you”, karena mengutip ayat dalam perdebatan soal pemberhentiannya. Unggahan itu bertanggal 25 September 2023, hari yang sama ketika akun forumnya sendiri mengancam membawa semua orang yang membicarakannya ke polisi atas dasar pencemaran nama baik (ev-20261022-005).
6. Klaim disabilitas. Ia mengaku sudah memberi tahu HR soal kondisi psikologisnya secara tertulis. Ia juga mengantisipasi pembelaan bahwa kondisinya belum terdokumentasi secara medis sebagai disabilitas ketika ia diberhentikan pada 2023, dan ia tidak membantahnya. Bantahannya adalah bahwa kewajiban melindunginya merupakan “pembiaran berkelanjutan” (continuous omission). Aduan ini mengikuti polanya berlindung di balik diagnosis ADHD dan bipolarnya setiap kali pemberi kerja bertindak atas perilakunya (lihat misalnya ev-20260603-005, ketika ia menuduh mantan pemberi kerja lain gagal menjalankan keberagaman dan inklusi).
7. Orang dipidanakan karena menjalankan tugasnya. Dian Hamama dituduh melakukan tindak pidana keterangan palsu yang diancam hingga tujuh tahun penjara atas posisi perusahaan dalam mediasi hubungan industrial. Donald Tirtaatmadja dituduh hal yang sama karena menandatangani surat kuasa kepada kuasa hukum perusahaan. Aduan ini juga mengulang bahwa ia “turut diduga” memalsukan jabatannya sebagai direktur, dengan merujuk aduan sebelumnya, 006/ADUAN/RW/08/2026.
8. Tidak terbukti sudah diajukan. Tabel identitas di halaman 1 hanya berisi nama dan pekerjaannya, “Profesional / CEO Infraloka”. Halaman yang ditemukan tidak menunjukkan tanda terima atau nomor laporan polisi.

Rujukan hukum diperiksa berdasarkan ringkasan yang dipublikasikan, bukan teks resmi.

Halaman yang masih dicari

Halaman 9–19.