Surat aduan Rahmat Wibowo kepada Kapolda Metro Jaya terhadap PT Nomnie Technologies Indonesia, Dinda Auchterin Rhapsodya, empat advokat JHP Law Office, dan seorang pengacara bernama “Agung”, setelah laporan polisi terhadap dirinya dicabut

Tentang dokumen ini

Surat Aduan Masyarakat setebal 26 halaman, bernomor 009/ADUAN/RW/09/2026 dan bertanggal 8 September 2026, dari Rahmat Wibowo sebagai “Pengadu” kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Surat ini dibuat pada hari yang sama dengan aduan 007/ADUAN/RW/09/2026 terhadap AWS Indonesia (doc-20260908-001). Aduan ini ditujukan kepada empat “Teradu”:

• Teradu I: PT Nomnie Technologies Indonesia (Nomni AI / Liven), mantan perusahaannya. Ia juga meminta polisi memeriksa direkturnya; Randy Gunawan, General Manager of Indonesia; dan Salsabila Meidiana Putri, HR Business Partner, sebagai saksi.
• Teradu II: Dinda Auchterin Rhapsodya, HR Operations Manager, yang menandatangani surat pemutusan hubungan kerjanya.
• Teradu III: JHP Law Office dan para advokatnya, Esra Sitorus, Johan Sulipatty, Hendri Gunawan, dan Michael David Aritonang, yang mengirim somasi tanggal 1 Juli 2026 kepadanya (doc-20260701-001).
• Teradu IV: Dimas Agung Hendarto (“Agung”), yang menyebut dirinya “lawyer yg waktu itu di Polsek Cisauk bertemu dgn Bapak Fuad dan Sdr. Rahmat Wibowo”.

Ia sendiri menghitamkan NIK, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, surel, dan “status”-nya di halaman 1. Ia mengunggah halaman 1–6 dan 10–13 di Threads pada 31 Oktober 2026. Halaman 7–9 dan 14–26 belum ditemukan.

Isi dokumen

1. Hubungan kerja. Ia dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sebagai Senior DevOps Engineer “sejak 2 Maret 2026”. Pada 21 April 2026, dalam masa percobaan, perusahaan mengakhiri hubungan kerjanya dengan pemberitahuan tujuh hari, melalui surat yang ditandatangani Dinda sebagai “Penerima Kuasa Direktur”. Ia meminta salinan surat kuasa itu pada malam yang sama dan mengaku tidak pernah menerimanya.
2. Perselisihan ketenagakerjaan. Perusahaan tidak menanggapi dua undangan bipartitnya (untuk 4 dan 8 Mei). Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang mengadakan klarifikasi pada 3 Juni serta sidang mediasi pada 10 dan 24 Juni 2026, yang berakhir dengan Anjuran tertulis mediator. Perselisihan ini tidak berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam perundingan bipartit 3 Juni, yang digelar atas arahan Disnaker, empat tuntutannya berakhir deadlock: sisa upah, kualifikasi status pengakhiran, kompensasi “Employee Referral Program”, dan upah pra-kontrak.
3. Randy Gunawan dan Salsabila Meidiana Putri. Ia mengatakan bahwa dalam perundingan itu, setelah ia mengungkapkan bahwa ia penyandang disabilitas mental, sang general manager mempertanyakan kelayakannya untuk berunding dan secara lisan mengancam akan melaporkannya ke polisi atas pencemaran nama baik perusahaan. Ia mengakui ancaman ini “tidak tercatat secara tertulis” dalam berita acara yang ditandatangani kedua pihak. Ia juga mengutip sejumlah ucapan HRBP, yang menurutnya juga “tidak terdokumentasi secara tertulis”.
4. Telepon 3 Juni. Ia mengatakan Dinda meneleponnya sore itu dan menghina kondisi kejiwaannya (“gila kaya anak anjing”), yang menjadi dasar laporan polisinya sendiri terhadap Dinda. Sebagai tanggapan, ia memberi tahu Dinda tentang Pasal 38 dan 39 KUHP baru (pengurangan atau pembebasan pidana bagi penyandang disabilitas mental), lalu menulis di WhatsApp: “jangan sampe di kantor polisi mba malah dipermalukan”, disertai foto Pasal 38–39 serta pasal pencemaran dan fitnah 433–434, dan bertanya “paham tidak mba”.
5. Somasi. Keempat advokat dituduh menerbitkan somasi “tanpa satu pun lampiran bukti pendukung”, serta memakai kuasa dari perusahaan untuk mendalilkan kerugian “perusahaan dan personal karyawan”.
6. “Agung” dan kesepakatan. Pada 23 Juli 2026, Agung menulis kepadanya di WhatsApp: “Ditunggu itikad baiknya utk dihapus kembali sesuai perjanjian awal, atau akan kembali kami proses di Kepolisian”, terkait profil LinkedIn-nya. Ia menyebut ini ancaman membuka kembali “proses Laporan Polisi yang telah dinyatakan selesai/dicabut”, dan menyatakan bahwa pihak mereka sendiri mengakui penghapusan LinkedIn-nya “tdk ada di agreement tsb”.
7. Tujuh dugaan pidana (tabel di halaman 12–13):
   1. Penghinaan ringan (Pasal 436 jo. Pasal 441), atas kata “gila” dan “rsj” dalam pesan WhatsApp tanggal 3 Juni dan 14 Juli, terhadap Dinda.
   2. Menghalangi hak penyandang disabilitas (Pasal 143 jo. Pasal 145 UU 8/2016, maksimal dua tahun), karena laporan polisinya diajukan pada hari yang sama dengan klarifikasi bipartit, terhadap Dinda dan perusahaan.
   3. Fitnah (Pasal 434, maksimal tiga tahun), atas somasi, terhadap para advokat JHP dan perusahaan.
   4. Pemberatan karena sarana teknologi informasi (Pasal 441 ayat 1), di atas dugaan nomor 3.
   5. Pencemaran nama baik menurut UU ITE (Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat 4 UU 1/2024, maksimal dua tahun), terhadap Dinda, para advokat JHP, dan perusahaan.
   6. Keterangan tidak benar dalam surat (Pasal 391, maksimal enam tahun), karena mencantumkan dirinya sebagai penerima kuasa direktur dalam surat pemutusan hubungan kerjanya, terhadap Dinda.
   7. Pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 45–49 jo. Pasal 121) atas dugaan nomor 1–6.
8. Laporan polisinya sendiri. Bukti B-001 adalah tanda terima laporannya terhadap Dinda, LP/B/2209/VII/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA tanggal 14 Juli 2026, atas dugaan penghinaan berupa ujaran “gila kaya aja anjing”.

Pengamatan

1. Laporan terhadap dirinya dicabut, lalu ia membuat laporan sendiri. Menurut keterangannya sendiri, laporan polisi Dinda terhadap dirinya “telah dinyatakan selesai/dicabut” berdasarkan kesepakatan dengan pihak Dinda, yang pengacaranya bertemu dengannya di Polsek Cisauk. Itulah kantor polisi tempat, menurut pengacara Machrio Achmad Nurhatta, Rahmat terekam menangis, dan Machrio menulis bahwa Rahmat menghapus LinkedIn-nya karena takut masuk penjara (ev-20261019-006, doc-20260705-001). Laporan polisinya sendiri terhadap Dinda bertanggal 14 Juli 2026, hari ketika Polsek Cisauk mengundangnya untuk memberi keterangan. Pada 23 Juli, pihak Dinda memintanya menghapus kontennya “kembali sesuai perjanjian awal”. Kini ia meminta polisi memperlakukan pengingat itu sebagai ancaman dan memidanakan perempuan yang laporannya sudah dicabut.
2. “Jangan sampe di kantor polisi mba malah dipermalukan.” Di tengah perselisihan dengan HR manager yang memproses pemutusan hubungan kerjanya, ia mengirimkan pasal-pasal yang mengurangi atau menghapus pidana bagi penyandang disabilitas mental, bersama pasal pencemaran dan fitnah, memperingatkan bahwa justru Dinda yang bisa dipermalukan di kantor polisi, dan bertanya “paham tidak mba”. Ia menyebutnya sebagai anjuran agar Dinda menempuh somasi terlebih dahulu. Belakangan ia mengaku, dalam pesan pribadi, pernah mengancam akan membunuh Dinda (ev-20261014-002).
3. Lagi-lagi membalas dendam kepada lawan jenis. Dinda disebut dalam lima dari tujuh dugaan pidana, termasuk satu dengan ancaman hingga enam tahun penjara hanya karena mencantumkan perannya dalam surat pemutusan hubungan kerja. Di halaman 12 ia menyatakan “tidak menuduh secara pasti” bahwa surat kuasa itu dipalsukan, tetapi tetap mencantumkan dugaan tersebut.
4. Minta kompensasi atas rekomendasi yang semuanya ditolak. Salah satu dari empat tuntutannya adalah kompensasi Employee Referral Program. Menurut kuasa hukum perusahaan, tidak satu pun calon yang ia rekomendasikan memenuhi kriteria, dan semuanya ditolak (doc-20260701-001).
5. Advokat dituduh memfitnah karena surat teguran. Somasi itu memintanya berhenti mengunggah dan menghapus kontennya. Ia membalasnya dengan menuduh keempat penanda tangannya melakukan fitnah, setelah sebelumnya mengadukan mereka ke PERADI (ev-20260728-046). Pengacara kelima dilaporkan karena pesan WhatsApp yang mengingatkannya pada kesepakatan.
6. Ancaman yang tidak tercatat. Ancaman yang ia tuduhkan kepada Randy Gunawan, menurut kata-katanya sendiri, tidak ada dalam berita acara yang ditandatangani kedua pihak, dan ucapan yang ia tuduhkan kepada Salsabila Meidiana Putri “tidak terdokumentasi secara tertulis”. Ia meminta polisi memanggil Salsabila untuk mengonfirmasi keterangannya.
7. Pada hari yang sama dengan aduan terhadap AWS. Aduan 007 dan 009 sama-sama bertanggal 8 September 2026. Keduanya mengubah pemberhentian pada masa percobaan dan mediasi sesudahnya menjadi dugaan pidana terhadap perusahaan dan staf HR yang menanganinya (doc-20260908-001).
8. Tidak terbukti telah diajukan. Halaman yang ditemukan tidak memuat tanda terima atau nomor laporan polisi untuk aduan ini.

Halaman yang masih dicari

Halaman 7–9, yang melanjutkan kronologi (bagian IV.4 dan IV.5) dan memulai analisis tiap dugaan pidana, serta halaman 14–26, yang melanjutkan galeri bukti mulai Bukti B-003.