Aduan Rahmat Wibowo ke Bareskrim dan Polda Metro Jaya yang menuduh Ferry Irwandi menyebarkan “berita bohong” lewat analisis ekonominya

Tentang dokumen ini

Surat Aduan Masyarakat setebal 9 halaman, bernomor 063/ADUAN/RW/09/2026 dan bertanggal 11 September 2026, dari Rahmat Wibowo sebagai “Pengadu” kepada Kepala Bareskrim Polri dan Kepala Polda Metro Jaya. Aduan ini ditembuskan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Dewan Pers. Yang diadukan adalah kreator konten Ferry Irwandi dan konten makroekonomi “Krisis 2026” berupa video dan unggahan yang ia terbitkan pada Mei 2026. Rahmat mengunggahnya di Threads. Halaman 1–7 dan 9 sudah ditemukan, begitu pula bagian atas halaman 8; sisa halaman 8, tempat tanda tangan seharusnya berada, belum ditemukan.

Isi dokumen

• Sangkaannya. Menyiarkan berita bohong yang “dapat mengakibatkan kerusuhan” (Pasal 263 ayat (2) KUHP Baru) dan menyiarkan berita yang “tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap” (Pasal 264), yang ia sebut dasar hukum “paling proporsional”. Ia juga mencantumkan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UU ITE, serta, “sebagai konteks”, UU sektor keuangan, mata uang, bank sentral, dan pers, dan Pasal 1365–1366 KUH Perdata.
• Yang ia persoalkan. Tujuh “representasi faktual” (halaman 2–3), antara lain:
  • menyebut rekor terendah rupiah sebagai “terlemah sepanjang sejarah” tanpa penyesuaian inflasi;
  • menyajikan turunnya cadangan devisa sebagai krisis mendesak;
  • parameter exchange-rate pass-through 0,13–0,20;
  • proyeksi keberlanjutan utang;
  • arus keluar dana asing worst-case US$10 miliar, sementara konsensus pasar sekitar US$2 miliar;
  • rantai kausal dari rupiah melemah sampai “kerusuhan sosial”;
  • angka penghematan dalam analisis efektivitas biaya program MBG yang dibuat Ferry.
• Pengakuannya sendiri.
  • Kritik terhadap kebijakan ekonomi, termasuk analisis yang pesimistis, dilindungi Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945.
  • Tidak terjadi kerusuhan, sehingga unsur Pasal 263 ayat (1) belum terpenuhi.
  • Unsur “patut diduga bohong” adalah “titik terlemah”.
  • “Diketahuinya bohong” “tidak didukung bukti yang ada”.
  • Ferry tidak menyerukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penarikan dana massal, atau kerusuhan, dan kritiknya sebagian benar. Rahmat menempatkan perbuatannya pada “kelalaian berat dalam penyajian”, bukan “provokasi sengaja”.
• Permohonan.
  • Menerima aduan sebagai dasar penyelidikan awal atas Pasal 264.
  • Memanggil dan memeriksa Ferry.
  • Meminta keterangan ahli dari Bank Indonesia, BPS, dan Kementerian Keuangan.
  • Menelusuri jangkauan kontennya bersama kementerian.
  • Mendalami monetisasinya.
  • Berkoordinasi dengan Dewan Pers.
  • Menghentikan proses bila penyidik menyimpulkan perbuatannya opini yang sah.
• Bukti.
  • D-0: foto Ferry.
  • D-1 sampai D-4: empat analisis Rahmat sendiri atas konten Ferry, bertanggal Mei 2026, yang disimpan di folder Google Drive publik.
  • D-5: konten asli Ferry, yang ia minta diamankan sendiri oleh polisi.

Catatan

1. Perbedaan pendapat soal ekonomi, diadukan sebagai pidana. Setiap butir dalam tabelnya adalah perbedaan tafsir: kurs riil atau nominal, estimasi arus keluar mana yang dipakai, cara mengkalibrasi parameter, tingkat bunga mana yang dipakai dalam proyeksi utang. Aduan ini sendiri menyebut kesimpulan kebijakan Ferry — bahwa reformasi fiskal dan struktural diperlukan — “sebagian benar”.
2. Analisisnya sendiri menyatakan unsur-unsur utamanya tidak ada. Aduan ini mengakui bahwa tidak terjadi kerusuhan dan tidak ada bukti Ferry tahu ada yang bohong. Temuan terkuatnya adalah bahwa sebagian angka “berlebih-lebihan atau tidak lengkap” dibandingkan data resmi. Meski begitu, aduan ini tetap meminta polisi memanggil dan memeriksanya.
3. Buktinya adalah tulisan Rahmat sendiri. Bukti D-1 sampai D-4 adalah kritik Rahmat sendiri atas analisis Ferry (ev-20260523-001, ev-20260728-034, ev-20260728-044). Konten yang diadukan tidak dilampirkan; ia meminta polisi mengumpulkannya.
4. Pesaing dengan rekam jejak. Aduan ini mengantisipasi keberatan bahwa Rahmat adalah pesaing yang mengkriminalisasi kritik, dan menjawab bahwa ia sudah mengungkapkan kepentingannya. Pada Juni ia mengatakan alat AI buatannya memberi analisis Ferry nilai 4,4 dari 10 dan bahwa ia mengungguli analisis seorang ekonom (ev-20260615-004). Pada Oktober ia mengumumkan telah melaporkan Ferry dan menyebutnya pengecut karena memblokirnya alih-alih menerima tantangan debat (ev-20261002-001), dan kemudian menyebut laporan polisinya terhadap Ferry dalam balasan atas sebuah polling (ev-20261011-004).
5. Pasal “berita bohong”. Pasal 263 dan 264 KUHP Baru melanjutkan Pasal 14 dan 15 UU 1/1946, yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada Maret 2024 (Putusan 78/PUU-XXI/2023). Aduan ini menyatakan setiap pasal yang dikutip sudah diverifikasi terhadap naskah resmi, tetapi tidak menyebut putusan tersebut.
6. Alasan “manipulasi parameter” tercoret. Pada baris 4 tabelnya, yang menuduh Ferry melakukan “manipulasi parameter”, sebagian besar penjelasannya tercoret. Teks yang tercoret berada di antara dua tanda “~” (kira-kira), yang dibaca sebagai coretan oleh Markdown — format yang menurutnya ia pakai untuk bukti-buktinya.
7. Gambar di atas halaman 1. Pada salinan yang diunggah di Threads, sebuah gambar menutupi tabel identitas pengadu: “PUSING KAN LU? kan kamu anak ITB, masa gini aja ga ngerti”.
8. Tidak ada tanda aduan ini sudah diajukan. Halaman yang ditemukan tidak memuat tanda terima atau nomor laporan polisi. Bagian bawah halaman 8, di bawah “Hormat saya,”, belum ditemukan.

Rujukan hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, diperiksa terhadap ringkasan yang dipublikasikan, bukan naskah resmi.

Halaman yang masih dibutuhkan

Bagian bawah halaman 8.