Somasi Rahmat Wibowo kepada Gatot Gunarso, mahasiswa doktoral di Beijing, yang menuntut Rp533 juta dan mengancam Interpol serta ekstradisi atas satu balasan Threads dan pesan grup WhatsApp

Tentang dokumen ini

Somasi setebal 21 halaman, bernomor 065/SOMASI/RW/IX/2026 dan bertanggal Minggu, 20 September 2026, dari Rahmat Wibowo, yang menandatangani sebagai “Aggrieved Party” tanpa kuasa hukum, kepada Gatot Gunarso. Somasi ini menyebut Gatot sebagai mahasiswa doktoral di Beihang University, Beijing, dengan disertasi tentang etika kecerdasan buatan. Ini versi bahasa Inggris, “dokumen 2 dari 3”; disebutkan bahwa versi asli berbahasa Indonesia dan versi berbahasa Tionghoa diterbitkan terpisah. Versi bahasa Tionghoa adalah doc-20260920-002.

Somasi ini ditembuskan kepada:

• Hammam Riza, Ketua KORIKA (Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial), karena salah satu pesan dikirim di grup WhatsApp KORIKA;
• Kantor Rektor, Sekolah Pascasarjana, dan Kantor Mahasiswa Internasional Beihang University;
• KBRI Beijing.

Ke-21 halaman sudah ditemukan.

Isi dokumen

• Unggahan yang dipersoalkan.
  • Balasan akun Threads @gatotgunarso123 di bawah unggahan Machrio Achmad Nurhatta tentang Rahmat, pada hari yang sama dengan tanggal somasi: “Dia orgil, nantangin dan coba meras beberapa orang di grup praktisi AI sampe ngaku bisa bawa DPR dan Polisi buat nuntut ke Taiwan… Dia cm modal ChatGPT doang, hacker-wannabe ala kiddie script.”
  • Pesan dari akun bernama “孔明” (Kongming), yang menurut Rahmat sendiri adalah milik Gatot (“identified by me as yours”), di grup WhatsApp KORIKA-IMPACT: Kesehatan pada 13 Juni 2026: “Kalau spammer, kick aja Pak”, dan “Scammer and Spammer, we won’t miss you”, setelah itu Rahmat dikeluarkan dari grup.
• Pembelaannya. Ia menyatakan tidak pernah memeras siapa pun, dan bahwa buktinya hanya menunjukkan ia mengatakan bisa mengadu ke DPR, jalur yang sah. Ia menekankan tidak pernah bekerja langsung dengan Gatot.
• Dasar hukum. Hukum Indonesia: Pasal 433, 434, 436, 440, dan 441 KUHP Baru, Pasal 27A UU ITE, serta Pasal 1365, 1372, dan 1373 KUH Perdata. Hukum Tiongkok, dikutip dalam aksara Tionghoa beserta pinyin: Pasal 246 Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, aturan Kementerian Pendidikan tentang pengeluaran mahasiswa, dan Undang-Undang Ekstradisi. Sebuah “analisis mens rea” tiga narasi menyimpulkan bahwa unsur kesengajaan terpenuhi.
• Ganti rugi. Denda maksimum Pasal 434 (Rp200 juta), ditambah sepertiga karena memakai teknologi informasi (Rp266.666.667), dikalikan dua: Rp533.333.334.
• Tuntutan.
  1. Menghapus unggahan dan pesan tersebut.
  2. Meminta maaf di Threads dan di grup WhatsApp, mengakui tuduhannya tidak berdasar.
  3. Berhenti membuat pernyataan serupa.
  4. Membayar ganti rugi.
  5. Memberikan bukti, atau menyangkal memiliki akun-akun tersebut.
• Tenggat: Rabu, 23 September 2026, pukul 09.00 WIB, kurang dari tiga hari setelah somasi.
• Eskalasi.
  • Tahap 1: laporan polisi dan gugatan perdata, dengan salinan ke Beihang University dan KBRI.
  • Tahap 2, jika Gatot tidak hadir: penetapan tersangka dan DPO, Interpol, serta permintaan ekstradisi ke Tiongkok berdasarkan perjanjian ekstradisi Indonesia–Tiongkok tahun 2009.
  • Tahap 3: seluruh biaya hukum di kedua negara.
• Lampiran. Laporan etik terpisah kepada Beihang University (No. 066/PENGADUAN/RW/IX/2026) yang meminta universitas memverifikasi status Gatot, mendengar keterangannya, dan mengingatkannya pada hukum Tiongkok dan aturan kampus.
• Bukti A-1 sampai A-5: profil dan riwayat LinkedIn Gatot, balasan Threads, dan dua tangkapan layar grup WhatsApp.

Pengamatan

1. Bukti miliknya sendiri menunjukkan ancamannya. Somasi ini menyatakan Rahmat hanya “menyatakan bisa membawa masalah ini ke DPR”. Bukti A-4, tangkapan layarnya sendiri, menunjukkan ia menulis tiga pesan berturut-turut ke grup pukul 18.55: “boleh kalo mau masuk leaderboard saya”, “masuk professional blacklist”, dan “bisa saya aduin ke dpr”. Bukti A-5 menunjukkan ia menambahkan, pukul 18.57: “analisis mens rea” dan “tinggal lapor polisi mens rea dah terbukti pasal sudah jadi”. Tidak satu pun kalimat ini dikutip dalam somasi.
2. Yang ditulis Gatot sesuai dengan tangkapan layar itu. Gatot menulis bahwa Rahmat mengancam orang-orang di grup dan mengaku bisa membawa DPR dan polisi. Bukti-bukti itu menunjukkan Rahmat mengancam dengan daftar hitam, DPR, dan polisi dalam empat menit. Somasi ini memperlakukan gambaran tersebut sebagai tuduhan pidana pemerasan dan menuntut Rp533 juta.
3. Ekstradisi dari Tiongkok atas satu balasan Threads. Untuk satu balasan Threads dan tiga pesan WhatsApp, somasi ini mengancam akan menjadikan seorang mahasiswa doktoral di luar negeri tersangka dan DPO, melacaknya lewat Interpol, dan mengekstradisinya dari Tiongkok. Somasi ini sendiri mengakui ekstradisi adalah “upaya terakhir” dan “tidak ada hasil yang dapat dijanjikan”.
4. Kampusnya, KBRI, dan ketua organisasinya. Salinan dikirim ke Rektor, Sekolah Pascasarjana, dan kantor internasional Beihang University, beserta laporan etik terpisah yang meminta universitas memverifikasi status Gatot, ke KBRI Beijing, dan ke Ketua KORIKA. Somasi ini juga mengutip aturan kementerian Tiongkok yang membolehkan universitas mengeluarkan mahasiswa.
5. Rp533 juta yang sama. Rumusnya, denda maksimum dengan pemberatan TI dikalikan dua, sama dengan yang ia pakai terhadap Yassirullah Muhammad (doc-20260828-001), Ghozy Ul Haq (doc-20260828-004), dan Kukuh Setiawan (doc-20261001-001).
6. Tiga hari, mulai hari Minggu. Diterbitkan Minggu, 20 September, somasi ini memberi tenggat hingga pukul 09.00 Rabu, 23 September.
7. Yang terjadi sesudahnya. Delapan belas hari kemudian ia mengunggah dengan sandi “breketek encoding”-nya bahwa ia mengirim somasi terbuka kepada Gatot, dan menyebutnya “Diduga Lansia Gabut Kerjanya Membully Anak Muda” yang harus segera cek kesehatan mental (ev-20261008-001). Padahal dalam somasi ini ia memperlakukan sebutan “orgil” dari Gatot sebagai tindak pidana, dengan menyebutnya “hinaan soal kondisi kejiwaan”.

Rujukan hukum tidak diperiksa terhadap teks resmi.