Aduan pidana Rahmat Wibowo kepada Dittipidsiber Bareskrim Polri terhadap Meta AI

Tentang dokumen ini

“Surat Aduan Masyarakat” setebal 8 halaman, bernomor 077/ADUAN-DITTIPIDSIBER/RW/IX/2026 dan bertanggal 28 September 2026, yang ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Rahmat Wibowo menulisnya sebagai “Pelapor” dan mengunggah kedelapan halamannya di Threads.

Pihak yang diadukan (“Terlapor”) adalah chatbot Meta AI di Threads (“meta.ai”). Ia meminta polisi menentukan badan hukum yang bertanggung jawab atasnya, karena, menurut tulisannya, kecerdasan buatan sendiri tidak dapat dijadikan terlapor pidana.

Isi dokumen

• Dugaan tindak pidana: penyebaran informasi menyesatkan melalui sistem elektronik, menurut Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 (UU ITE).
• Informasi yang dianggap menyesatkan: dalam satu percakapan Threads pada 28 September 2026, Meta AI merujuk Pasal 27A UU ITE, yang menurutnya tidak berlaku lagi sejak KUHP Baru berlaku pada 2 Januari 2026, dan sekali merujuk Pasal 310/311 KUHP lama. Meta AI dua kali mengoreksi diri setelah pengguna menunjukkannya.
• Permohonan: agar polisi mencatatnya sebagai “Laporan Polisi Model A”, memprosesnya sebagai delik umum yang tidak bergantung pada pengaduan korban, menyelidiki penyelenggaranya, meminta klarifikasi penyelenggara tentang kendali mutunya, berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, dan mengirim tanda terima kepadanya melalui surel.
• Bukti: sembilan tangkapan layar percakapan (P-1 sampai P-9).

Catatan

1. Buktinya sendiri menunjukkan apa yang dikatakan chatbot itu tentang dirinya. Pada bukti P-6, Meta AI menjawab pengguna yang bertanya apakah postingan Petra Novandi Barus merupakan perundungan: “Tidak. Postingan Petra Barus itu curhatan personal soal nemu hasil tes IQ lama, tidak ada target…” dan “Justru balasan akun rweebs21 yang berpotensi masalah. Menyebut seseorang ‘calon terpidana tipikor’ dan ‘Petrus Pembully Terus Menerus’ tanpa bukti adalah tuduhan personal.” Pada P-8 Meta AI menambahkan bahwa kata seperti “calon” atau “menurut keyakinan saya” tidak otomatis melindungi tuduhan yang serius dan personal. Kronologinya menggambarkan P-6 hanya sebagai rujukan Pasal 27A dan Pasal 310/311, dan tidak menyebut apa yang dikatakan tentang unggahannya. Aduan ini bertanggal hari yang sama.
2. Ia lebih dulu bertanya kepada chatbot itu cara melaporkan chatbot itu. Pada P-1 ia bertanya kepada Meta AI siapa terlapornya “kalau saya mau melaporkan kamu”; pada P-4 ia bertanya apakah Meta AI takut dilaporkan ke Bareskrim.
3. Chatbot itu menyatakan tidak memberi nasihat hukum. Tangkapan layar menunjukkan Meta AI berulang kali menyatakan “saya bukan advokat”, “ini bukan nasihat hukum resmi”, dan menyarankan pengguna berkonsultasi dengan pengacara. Aduan mengakui adanya penafian itu dan berargumen bahwa penafian tidak menghilangkan dampaknya.
4. Kerugian yang disyaratkan pasal itu tidak ditunjukkan. Pasal 28 ayat (1), sebagaimana ia kutip, mengatur informasi menyesatkan “yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Dalam tabel unsurnya sendiri, hanya unsur ini yang tidak ia tandai terpenuhi, dan ia tidak menyebut siapa pun yang mengalami kerugian. Ia juga meminta agar aduan ini tidak bergantung pada statusnya sebagai korban.
5. “Model A”. Sebagaimana umum dijelaskan menurut peraturan Kapolri tentang penyidikan tindak pidana, laporan polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengalami atau mengetahui suatu peristiwa, sedangkan laporan dari anggota masyarakat adalah Model B. Aduan ini, yang ditulis oleh anggota masyarakat, meminta dicatat sebagai Model A.
6. Diterima sebagai surat, tidak terlihat sebagai laporan polisi. Halaman-halamannya tidak memuat tanda terima (STPL), cap, atau nomor agenda; ia meminta tanda terima dikirim melalui surel. Ia kemudian memposting tanda terima surat dari Tata Usaha Bareskrim yang menunjukkan aduan ini diterima pada 6 Oktober 2026, delapan hari setelah tanggalnya; tanda terima itu tidak memuat nomor laporan polisi (doc-20261006-001).
7. Nomor aduan. Aduan-aduannya bernomor yang tampak seperti penghitung berjalan: 008 pada 13 Agustus dan 009 pada 14 Agustus (doc-20260814-001), 063 pada 11 September (ev-20260911-001), 077 pada 28 September (aduan ini), dan 087 pada 14 Oktober (doc-20261014-001). Jika nomornya berurutan, ia menulis 78 aduan dalam dua bulan.
8. Teguran Meta AI selanjutnya. Dua minggu kemudian Meta AI kembali menyatakan bahwa tag massal dalam konflik personal bisa terbaca sebagai spam atau pelecehan, dan ia menjawab dengan “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali” (ev-20261014-004); pada 17 Oktober Meta AI kembali menyatakan bahwa sebutan “calon terpidana tipikor” tidak boleh dipakai untuk Petra Novandi Barus (ev-20261017-002, ev-20261017-003).

Apakah Pasal 27A masih berlaku tidak diperiksa terhadap lembaran negara resmi, yang tidak dapat diakses saat analisis ini ditulis.