Somasi Rahmat Wibowo kepada Kukuh Setiawan di Australia yang menuntut Rp533 juta dan mengancam ekstradisi atas tiga balasan di Threads

Tentang dokumen ini

Somasi setebal 19 halaman, bernomor 079/SOMASI/RW/X/2026 dan bertanggal Kamis, 1 Oktober 2026 di Jakarta Selatan, dari Rahmat Wibowo kepada Kukuh Setiawan, yang ia identifikasi sebagai pemilik akun Threads @kukuh.setiawan dan, berdasarkan profil LinkedIn, berdomisili di North Wollongong, Australia. Rahmat mengunggahnya di Threads. Halaman 1–14 sudah ditemukan: isi somasi sampai penutup dan “Hormat saya”. Halaman 15–19, kemungkinan tanda tangan dan lampiran bukti, belum ditemukan.

Isi dokumen

• Unggahan yang dipersoalkan. Tiga unggahan @kukuh.setiawan dalam sekitar dua hari:
  1. “Permohonan maaf” bernada sarkastis yang mengakui “kehebatan Mas Rahmat sebagai CEO Infraloka, alumni ITB cumlaude dengan IPK 3.91 … calon visioner tech leader”, dan memohon agar tidak “dihujani somasi dari busur Gandiva milik Rahmat Wibowo sang Arjuna”, disusul balasan berbahasa Jawa: “mong an kocak nek di sanjung sanjung grandiosity ne, ben lewih sinting”.
  2. Gambar seseorang yang menangis, yang menurut somasi tidak dijadikan dasar unsur pidana.
  3. Balasan kepada akun lain (goat.44233318), yang menyebut Rahmat “psikopat”: “Makanya udah gua blok sekarang, ga worth it ngurusin orang ga danta om 🤣… Tapi ya kasian aja sociopath begitu….”
• Dasar hukum. Pencemaran, fitnah, dan penghinaan ringan menurut KUHP Baru (Pasal 433, 434, 436, diperberat Pasal 441), pengungkapan data pribadi (UU PDP Pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2)), hak bebas dari stigma (UU 8/2016), dan perbuatan melawan hukum (KUH Perdata Pasal 1365–1373).
• Tuntutan, paling lambat Kamis, 8 Oktober 2026 pukul 09.00 WIB:
  • menghapus unggahan;
  • menayangkan permintaan maaf terbuka dalam bahasa Indonesia dan Inggris sekurang-kurangnya 30 hari;
  • berhenti menyebut kondisi kesehatan mentalnya;
  • membayar Rp533.333.334;
  • menyerahkan bukti tertulis bahwa ia “sociopath”, atau bantahan tertulis bahwa akun itu bukan miliknya.
• Jika tidak dipenuhi:
  • laporan polisi;
  • gugatan perdata Rp8.000.000.000;
  • pelaporan ke Threads/Meta dan eSafety Commissioner Australia;
  • pemanggilan melalui saluran diplomatik dan, jika mangkir, penetapan tersangka dan Daftar Pencarian Orang (DPO);
  • bantuan timbal balik dengan Australia;
  • Interpol;
  • permintaan ekstradisi.

Catatan

1. Nominalnya adalah denda pidana yang dilipatgandakan. Rp533.333.334 adalah dua kali pidana denda maksimum untuk fitnah menurut Pasal 434 (Rp200 juta) yang ditambah sepertiga menurut Pasal 441; Rp8 miliar adalah dua kali pidana denda maksimum menurut UU PDP. Somasi ini sendiri menyatakan bahwa pidana denda dibayarkan kepada negara dan angkanya hanya dipakai sebagai “tolok ukur”.
2. Ekstradisi untuk tiga balasan di Threads. Ia menguraikan jalur menuju DPO, Interpol, dan ekstradisi dari Australia atas tiga unggahan. Ia sendiri menulis bahwa ia “belum dapat memastikan” pencemaran, penghinaan, atau pengungkapan data pribadi termasuk dalam daftar delik yang dapat diekstradisi menurut perjanjian, dan bahwa hasilnya “tidak dapat dijanjikan”.
3. “Data pribadi” itu informasi yang ia publikasikan sendiri. Klaim pelindungan data terutama didasarkan pada IPK 3,91 dan predikat cum laude-nya, “sepanjang tidak Pengirim publikasikan sendiri” (halaman 9). Ia mengunggah sendiri transkripnya, yang memuat IPK dan predikat tersebut, di Threads (doc-20231028-001). “Arjuna” dengan “busur Gandiva” juga tokoh yang ia pakai untuk dirinya sendiri (ev-20261011-004).
4. Kata-kata itu bukan diagnosisnya. Somasi memperlakukan “sociopath”, “grandiosity”, dan “sinting” sebagai pelabelan negatif atas disabilitas mentalnya menurut UU 8/2016. Somasi itu sendiri menyatakan ia tidak pernah didiagnosis sebagai sosiopat atau psikopat; diagnosis yang tercatat adalah bipolar dan ADHD (doc-20260513-001). Somasi juga mengakui bahwa ketentuan pidana UU 8/2016 tidak mengatur stigma secara mandiri (halaman 7).
5. Tempat kerjanya dicantumkan di alamat. Bagian alamat menyebut bidang kerja dan perusahaan tempat Kukuh Setiawan bekerja serta universitasnya, diambil dari LinkedIn, dan somasi berupaya keras mengidentifikasinya. Di halaman 14 somasi menyatakan surat ini tidak ditujukan kepada tempat kerjanya dan tidak akan memakai majikannya sebagai alat tekanan.
6. Standar yang ia terapkan kepada orang lain. Somasi memperlakukan komentar publik tentang kondisi jiwa seseorang, oleh orang asing yang tidak mengenalnya, sebagai serangan senilai Rp533 juta. Seminggu kemudian Rahmat sendiri secara terbuka menyuruh Gatot Gunarso memeriksakan kesehatan mentalnya (ev-20261008-001), ia pernah menyebut orang lain “calon terpidana tipikor” dan “Abu Lahab” di depan umum, dan ia sendiri mengolok-olok Kukuh Setiawan di Threads dengan parodi lagu burung hantu atas namanya (ev-20261017-005).
7. Tidak ada tanda somasi ini dikirim atau dijawab. Halaman yang terkumpul tidak memuat bukti pengiriman maupun balasan. Kami tidak menemukan laporan bahwa laporan polisi, gugatan, atau permintaan ekstradisi yang diancamkan sudah diajukan.
8. Penomoran. Somasinya bernomor tersendiri: 006 pada 28 Agustus (doc-20260828-001), 027 pada 29 Agustus (doc-20260829-001), dan 079 pada 1 Oktober. Namun nomornya bukan hitungan berjalan untuk setahun: aduannya tanggal 14 Agustus menyebut somasi bernomor 035/SOMASI/RW/IV/2026 tertanggal 19 April 2026 (doc-20260814-001).

Rujukan hukum tidak diperiksa terhadap lembaran negara resmi, yang tidak dapat diakses saat analisis ini ditulis.