Surat pemberitahuan “rahasia” Rahmat Wibowo kepada Direktur Utama tempat kerja Petra Novandi Barus tentang laporan polisinya terhadap Petra, yang menyatakan “bukan somasi” dan “tidak melaporkan korupsi” sambil menguraikan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pasal-pasal korupsi

Tentang dokumen ini

Surat Pemberitahuan bernomor 076/PEMBERITAHUAN/RW/X/2026, tertanggal Jumat, 30 Oktober 2026, bersifat “Rahasia, hanya untuk Direksi, Divisi Hukum, Kepatuhan, dan SDM”. Surat ini dari Rahmat Wibowo, Bekasi, yang bertindak untuk dirinya sendiri “selaku pihak yang dirugikan (Pelapor), tanpa kuasa hukum”, kepada Direktur Utama SawitPRO, u.p. Direksi c.q. Divisi Hukum, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia. Tembusannya kepada Penyidik Unit I Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan, dengan menyebut Laporan Polisi LP/B/2231/VII/2026 dan Surat Perintah Penyelidikan SP.Lidik/2535/VII/RES.1.14./2026.

Subjudulnya: “Pemberitahuan hukum atas laporan polisi dan gelar fakta, termasuk telaah pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana korupsi, dan hak penyandang disabilitas”. Rahmat sendiri mengunggah halaman 1 dari 30 di Threads, pada hari yang sama dengan tanggal surat.

Isi dokumen

1. Perihal. Pemberitahuan atas laporan polisi dan “Gelar Fakta” tentang perbuatan “yang diduga dilakukan oleh Sdr. Petra Novandi (menurut informasi yang saya peroleh, Acting SVP of Technology and Commercial SawitPRO)”, disertai telaah pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 45 sampai 50 KUHP), tindak pidana korupsi (Pasal 603 dan 604 KUHP) “berikut skenario bersyarat menurut sudut pandang penuntut umum”, hak penyandang disabilitas (UU 8/2016), barang bukti, analisis pemenuhan unsur dan mens rea, serta permohonan konfirmasi, pelestarian bukti, dan peninjauan internal.
2. “Bukan somasi.” “Surat ini bukan somasi kepada SawitPRO dan tidak memuat tuntutan ganti rugi terhadap SawitPRO.” Hak-haknya terhadap Petra pribadi, “termasuk Somasi Nomor 047/SOMASI/RW/IX/2026 tanggal 1 September 2026”, tidak berubah.
3. “Tidak melaporkan korupsi.” “Saya tidak menyatakan bahwa SawitPRO telah melakukan tindak pidana, dan saya tidak melaporkan korupsi.” Bagian X.B adalah “skenario bersyarat … bukan merupakan tuduhan”. Seluruh uraian adalah dugaan yang tunduk pada asas praduga tak bersalah, dan Gelar Fakta “adalah analisis saya sendiri dan bukan produk pro justitia”.
4. Kenapa ke perusahaan. Ia menulis kepada Direktur Utama karena Petra, “menurut informasi yang saya peroleh”, bekerja di sana. “Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Pasal 48 huruf d dan e KUHP dinilai dari sikap korporasi setelah mengetahui. Karena itu perusahaan patut mengetahuinya langsung dari saya, bukan dari pihak lain.” Menurutnya, SawitPRO sebelumnya sudah menerima tembusan Somasi No. 047 dan Aduan Masyarakat No. 048/ADUAN-POLDAMETRO-KPK/RW/IX/2026.
5. Dokumen kesehatannya. Lampirannya memuat “dokumen kesehatan saya (M-1 sampai M-3)”, yang ia minta diperlakukan secara rahasia.
6. Tanda terima. Ia meminta tanda terima terlampir diisi dan dikembalikan.
7. Data penerima. Di bawah nama penerima: “nama badan hukum dan alamat surat mengikuti data resmi perusahaan; belum saya verifikasi pada data AHU”.

Pengamatan

1. Lagi-lagi menyurati pemberi kerja sasarannya. Menurut pengakuannya sendiri, ini setidaknya ketiga kalinya Rahmat menyurati pemberi kerja Petra: perusahaan itu sudah menerima tembusan somasi dan aduannya. Menyurati pemberi kerja sasarannya adalah pola: ia mengirim pesan kepada CEO dan Head of People pemberi kerja Steven Nataniel Kodyat, sebagaimana tercatat dalam buktinya sendiri (doc-20261024-001), dan menembuskan somasi-somasi Agustusnya ke pemberi kerja atau kampus penerimanya (doc-20260828-001).

2. “Bukan somasi”, dengan pidana korporasi dan korupsi di perihalnya. Surat ini menyatakan tidak menuduh siapa pun dan tidak melaporkan korupsi, lalu menguraikan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pasal-pasal korupsi dengan “skenario bersyarat menurut sudut pandang penuntut umum”, dan menjelaskan bahwa pertanggungjawaban perusahaan bergantung pada sikapnya setelah “mengetahui”. Pada praktiknya, surat ini memberi peringatan kepada perusahaan.

3. Penyelidikan, bukan perkara. Laporan polisi dan surat perintah penyelidikan (SP.Lidik) menunjukkan bahwa ada laporan dan penyelidikan awal. Keduanya tidak menjadikan siapa pun tersangka, seperti yang dijelaskan Meta AI ketika ia menyebut Petra “calon terpidana tipikor” (ev-20261017-002). “Gelar Fakta”-nya, menurut kata-katanya sendiri, adalah analisisnya sendiri dan “bukan produk pro justitia”.

4. Rekam medisnya sendiri, dikirim ke pemberi kerja orang lain. Ia melampirkan dokumen kesehatannya pada surat kepada pemberi kerja Petra, lalu meminta perusahaan merahasiakannya.

5. Data perusahaan yang belum diverifikasi. Ia menyurati perusahaan tanpa nama badan hukumnya dan mengaku belum memeriksa data AHU. Enam hari sebelumnya, ia berargumen bahwa tanggapan Steven Nataniel Kodyat ditulis AI antara lain karena salah menyebut nama badan hukum pemberi kerja Steven (doc-20261024-001).

6. “Menurut informasi yang saya peroleh.” Surat ini melacak tempat kerja dan jabatan Petra, sebagaimana unggahan-unggahan Rahmat sebelumnya menyebut perusahaan tempat menurutnya Petra dan Ibrahim Arief bekerja (ev-20261019-004).

7. “Rahasia”, tetapi diunggah di Threads. Surat ini bersifat rahasia, “hanya untuk Direksi, Divisi Hukum, Kepatuhan, dan SDM”, dan meminta perusahaan merahasiakan dokumen kesehatannya. Ia sendiri mengunggahnya di Threads pada hari yang sama.

Halaman yang masih dicari

Halaman 2 sampai 30: tujuan surat, Gelar Fakta, analisis pertanggungjawaban korporasi dan pasal-pasal korupsi, bagian disabilitas, daftar barang bukti, permohonan, tanda tangan, dan tanda terima.