Surat permohonan Rahmat Wibowo kepada Kapolda Metro Jaya agar diberi perkembangan atas 13 laporan polisi dan 36 surat aduannya, beserta daftar pihak yang ia laporkan

Tentang dokumen ini

Surat Permohonan nomor 091/PERMOHONAN/RW/XI/2026, bertanggal Selasa, 10 November 2026, dari Rahmat Wibowo “selaku Pelapor dan Pengadu” kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Surat ini diketik tanpa kop dan ditandatangani “(ditandatangani pada surat asli)”, “Bekasi, 10 November 2026”. Ada dua lampiran: daftar laporan polisinya (Lampiran I) dan daftar surat aduannya (Lampiran II). Ia mengunggahnya di Threads pada 9 November 2026 sekitar pukul 18.07 WIB. Kesepuluh halaman sudah ditemukan.

Tembusan:

1. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri;
2. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
3. Karowassidik Bareskrim Polri;
4. Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya;
5. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya;
6. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya;
7. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Metro Bekasi Kota, dan Metro Jakarta Pusat “untuk laporan polisi pada masing-masing satuan”.

Isi dokumen

I. Latar belakang.

1. Sejak 27 April sampai 27 September 2026 ia membuat 13 laporan polisi di SPKT Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Tangerang Selatan, Polres Metro Bekasi Kota, dan Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk sebagian laporan ia telah menerima SP2HP dan/atau undangan klarifikasi.
2. Ia juga mengirim surat aduan kepada Kabareskrim, Dittipidsiber Bareskrim, dan Kapolda Metro Jaya. Dittipidsiber melimpahkan sebagian aduan kepada Kapolda Metro Jaya u.p. Direktur Reserse Siber dengan surat B/1629/IX/RES.7.4./2026/Dittipidsiber tanggal 22 September 2026.
3. Karena tersebar di beberapa satuan, ia belum mengetahui status masing-masing secara utuh. Ia memegang bukti penerimaan semua surat aduan.
4. Untuk lima laporan polisi ia belum menerima SP2HP maupun undangan klarifikasi: LP/B/3004/IV/2026 (27 April 2026), LP/B/2231/VII/2026 (17 Juli 2026), LP/B/2140/VII/2026 (21 Juli 2026), LP/B/3473/IX/2026 (1 September 2026), dan LP/B/7205/IX/2026 (27 September 2026).

II. Dasar permohonan. Pasal 144 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang menurutnya memberi korban hak atas informasi perkembangan perkara.

III. Hal yang dimohonkan.

1. SP2HP tertulis untuk setiap laporan polisi di Lampiran I, memuat status penanganan (penyelidikan atau penyidikan), langkah yang telah dan akan dilakukan, nama, satuan, dan kontak resmi penyelidik atau penyidik penanggung jawab, serta nomor dan tanggal surat perintah penyelidikan atau penyidikan.
2. SP2HP pertama sesegera mungkin untuk laporan yang belum ada SP2HP-nya.
3. Untuk setiap surat aduan di Lampiran II, satuan yang menangani beserta nomor agenda atau registrasinya, dan hasilnya: dilimpahkan, ditingkatkan menjadi laporan polisi, atau tidak dapat ditindaklanjuti disertai alasannya.
4. Karena laporan dan aduan itu saling berkaitan dan tersebar di beberapa satuan, koordinasi antarsatuan dan, bila dipandang tepat, penggabungan penanganan atau penunjukan satu satuan koordinator, serta informasi rencana gelar perkara.
5. Jawaban secara tertulis atau melalui surel.

IV. Penutup. Ia siap menyampaikan data dan bukti tambahan serta hadir bila dibutuhkan. “Seluruh pihak yang disebut dalam lampiran adalah pihak yang diduga, dan tunduk pada asas praduga tak bersalah.”

Lampiran I. Daftar laporan polisi. “Nomor laporan, tanggal, pasal, dan terlapor dikutip dari Surat Tanda Penerimaan Laporan. Kolom terakhir memuat surat terakhir dari satuan Polri yang telah saya terima.”

Lampiran II. Daftar surat aduan. Menurut surat ini, nomor surat aduan adalah nomor berkasnya sendiri, dan kolom pihak yang diadukan hanya memuat sebagian pihak. Di kolom “status menurut berkas saya”, setiap aduan berbunyi “bukti penerimaan telah saya miliki”, kadang dengan permintaan informasi apakah termasuk yang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Satu-satunya pengecualian adalah nomor 11.

A. Surat aduan yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya (langsung atau sebagai alternatif)

B. Surat aduan kepada Bareskrim Polri c.q. Dittipidsiber tanggal 12 dan 13 Agustus 2026 (“sepuluh surat; tujuh di antaranya bernomor 002 sampai dengan 008”; hanya ketujuh surat itu yang dicantumkan)

C. Surat aduan kepada Dittipidsiber Bareskrim Polri tanggal 5, 28, dan 29 September 2026

Pengamatan

1. Empat puluh sembilan laporan dan aduan dalam kurang dari enam bulan. Menurut hitungannya sendiri, ia membuat 13 laporan polisi antara 27 April dan 27 September 2026 dan mengirim 36 surat aduan antara 13 Agustus dan 14 Oktober 2026, ke lima satuan polisi, Bareskrim, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat ini meminta polisi mengoordinasikan semuanya dan mempertimbangkan penggabungannya.
2. Tanda terima, bukan hasil. Menurut kolom statusnya sendiri, 35 dari 36 aduan belum melampaui tanda terima. Satu-satunya yang ditindaklanjuti adalah aduannya terhadap Ferry Irwandi, yang ditangani Ditreskrimum Polda Metro Jaya (doc-20260911-001). Dari 13 laporan polisi, lima belum mendapat SP2HP maupun undangan.
3. Laporan di balik undangan 11 September. Surat Polres Metro Jakarta Selatan tentang laporan LP/B/2914/VII/2026 tidak menyebut nama terlapor (doc-20260814-002). Di sini ia menyebutnya: Rahmat Fabhian Aminuddin, solutions architect di AWS dan teman seangkatannya di ITB, yang juga ia adukan bersama AWS Indonesia dalam aduan 006/ADUAN/RW/08/2026.
4. Laporan di balik undangan 14 Oktober. Laporan LP/B/3472/IX/2026, yang membuatnya diundang klarifikasi pada 14 Oktober (doc-20260930-002), ditujukan kepada pemilik akun X @ezash, akun Eza Hazami, yang pernah ia sebut “calon napi” (ev-20261014-001).
5. Penyelidikan yang ia kutip, SP2HP yang katanya tak pernah ia terima. Pada 30 Oktober ia memberi tahu perusahaan tempat Petra Novandi Barus bekerja bahwa laporan LP/B/2231/VII/2026 sedang diselidiki, dengan mengutip surat perintah penyelidikan SP.Lidik/2535/VII/RES.1.14./2026 (doc-20261030-001). Di sini ia memasukkan laporan yang sama ke dalam lima laporan yang belum mendapat SP2HP maupun undangan.
6. Sebagian aduan tidak dicantumkan. Daftar ini tidak memuat aduan yang ada di arsip ini: 077/ADUAN-DITTIPIDSIBER/RW/IX/2026 terhadap Meta AI (doc-20260928-001), yang nomornya berada di tengah rangkaian 28 September, dan 087/ADUAN/RW/X/2026 kepada Propam terhadap penyidik Bekasi Utara yang menangani laporan Machrio Achmad Nurhatta terhadap dirinya (doc-20261014-001). Bagian B menyebut sepuluh surat dikirim pada 12 dan 13 Agustus, tetapi hanya mencantumkan tujuh.
7. Orang yang sama, berulang kali. Machrio Achmad Nurhatta disebut dalam empat aduan (nomor 2, 14, 15, dan 20), begitu pula Abigail Aryaputra Sudarman (7, 10, 12, dan 19). Luca Cada Lora (12, 17, 24) dan Maria Khelli (18, 32, 35) masing-masing tiga kali. Rahmat Fabhian Aminuddin, Petra Novandi Barus, Ferry Irwandi, Marcello Faria, AWS Indonesia, dan pihak Dinda Rhapsodya masing-masing disebut sedikitnya dua kali.
8. “Praduga tak bersalah”, diunggah ke publik. Surat ini menyatakan semua pihak dalam lampiran hanyalah pihak yang diduga dan tunduk pada asas praduga tak bersalah. Lalu ia mengunggah seluruh daftar nama itu di Threads.
9. Tidak ada surat untuk laporan terhadap Steven. Laporan paling awalnya, LP/B/3004/IV/2026 tanggal 27 April 2026 terhadap Steven Nataniel Kodyat, adalah satu-satunya laporan terhadap Steven dalam daftar ini, dan menurut pengakuannya sendiri ia belum menerima apa pun: tidak ada SP2HP dan tidak ada undangan. Namun pada 2 November ia mengklaim di Threads bahwa Steven “dipanggil polisi 3 kali mangkir otw tersangka” (ev-20261102-008).
10. “Pemanggilan” Luca. Pada 9 November ia mengumumkan bahwa Luca Cada Lora “bakal dipanggil” sebagai saksi terlapor dalam laporan LP/B/2839/VII/2026 (ev-20261109-004). Daftarnya sendiri mencatat surat terakhir untuk laporan itu adalah undangan klarifikasi untuk dirinya sendiri pada 10 Agustus.
11. Laporan tentang arsip ini. Laporan LP/B/5273/VII/2026 tanggal 20 Juli 2026, yang ia sebut kepada Komdigi sebagai laporannya tentang situs rahmatwibowo.com (ev-20260728-032), dicantumkan dengan terlapor “dalam penyelidikan (nama tidak tertulis)” dan satu SP2HP, tanggal 28 Juli 2026.
12. Machrio, enam kali. Dengan dua laporan polisi (nomor 5 dan 6) di samping empat aduan, Machrio Achmad Nurhatta disebut dalam enam dari 49 laporan dan aduan. Laporan terhadap Dinda Rhapsodya (nomor 2) bertanggal 14 Juli 2026, hari ketika mediator ketenagakerjaan mengeluarkan anjuran dalam perselisihannya dengan perusahaan Dinda (doc-20260714-001).
13. Diunggah sebelum tanggalnya sendiri. Surat ini bertanggal dan ditandatangani “Bekasi, 10 November 2026”. Ia mengunggahnya pada malam 9 November.

Dasar hukum yang ia kutip (Pasal 144 huruf f UU 20/2025) ditulis sebagaimana ia nyatakan dan belum dicocokkan dengan teks resminya.