Surat aduan Rahmat Wibowo kepada Propam Polda Metro Jaya terhadap petugas piket SPKT ketika pelari dan MC Edho Budiman mengunggah foto dari ruang SPKT, yang Rahmat ajukan sebagai orang luar dan ia unggah setelah mengaku diblokir Edho

Tentang dokumen ini

Surat Aduan Masyarakat nomor referensi 092/ADUAN/RW/XI/2026, bertanggal 10 November 2026, dari Rahmat Wibowo kepada Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Metro Jaya. Surat ini diketik tanpa kop dan ditutup “Jakarta, 10 November 2026, Pengadu, Rahmat Wibowo”, tanpa tanda tangan. Panjangnya sepuluh halaman, empat di antaranya foto bukti. Nomor KTP, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan surelnya disamarkan dengan tanda bintang; pekerjaannya ditulis “Profesional / CEO Infraloka”.

Ia mengunggahnya di Threads pada 9 November 2026 sekitar pukul 20.14 WIB (ev-20261109-007), menandai Meta AI dan memintanya “jelaskan kesaktian somasi saya”. Dalam unggahan itu ia menulis bahwa ia baru saja diblokir akun @edho_budiman.

Isi dokumen

Perihal. Aduan atas dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian oleh petugas di SPKT dan/atau ruang penyidikan Polda Metro Jaya, “berkaitan dengan pengambilan dan penyebarluasan foto ruang pelayanan dan petugas oleh pihak di luar kepolisian”.

I. Identitas pengadu. Rahmat Wibowo. Status: “Warga masyarakat yang mengetahui peristiwa melalui media sosial (bukan korban langsung)”.

II. Pihak yang diadukan.

• Teradu: petugas Polri yang piket di SPKT Polda Metro Jaya, serta petugas di ruang penyidikan (Ditreskrimum) yang “diduga” turut berfoto. Identitas mereka tidak ia ketahui; satu foto (B-3) memperlihatkan petugas perempuan berpapan nama “WIDI” dengan emblem “SPKT”, yang menurutnya “wajah terlihat jelas”.
• Pihak terkait (bukan teradu): pemilik akun Threads terverifikasi @edho_budiman (“EDHO | Edy S. Budiman”, “MC | suka komentar seputar lari, makanan dan dunia beserta isinya”, sekitar 12,4 ribu pengikut). Ia “menduga” pemiliknya adalah Edy Supriyadi Budiman, karena nama tampilannya sama dengan data biodata mahasiswa atas nama itu di PDDikti, dan menyatakan kesamaan itu belum diverifikasi. Pemilik akun adalah warga sipil di luar yurisdiksi Propam, dicantumkan hanya sebagai pihak yang dapat dimintai keterangan tentang izin kehadirannya, dan ia tidak mengajukan tuntutan pidana terhadapnya.

III. Uraian peristiwa.

1. Pada 9 November 2026 sekitar pukul 19.12 WIB ia mendapati unggahan @edho_budiman, bertanda “1h”, dilihat sekitar 10,1 ribu kali, dengan 459 suka, 57 komentar, dan 42 unggah ulang (B-1).
2. Teks unggahan: “Apa yang kita lakukan pasti ada risikonya. Memperjuangkan hal baik pun tidak serta-merta berjalan mulus. Tapi yakinlah, akan selalu ada orang-orang baik yang membersamai. Demi warga bisa tetap lari dengan aman dan nyaman. Panjang umur perjuangan!”
3. Foto-fotonya, menurutnya, diambil di dalam ruang SPKT: standing banner layanan kepolisian dan cara membuat laporan; ruang tunggu dan loket yang memperlihatkan petugas dan warga lain yang sedang mengurus keperluannya (B-2), dengan rambu “DILARANG MENGAMBIL FOTO DAN VIDEO” di dekat loket (B-2a); serta petugas perempuan “WIDI” di meja pelayanan dengan komputer, printer, dan lembar berkas (B-3).
4. Ia juga “memperoleh” swafoto dua pria mengacungkan jempol di ruangan berdinding panel kayu bergaris yang mirip latar B-3 (B-4). Ia menduga itu pemilik akun bersama petugas piket, tetapi mengaku belum dapat memastikan identitas keduanya, apakah salah satunya anggota Polri, atau apakah ruangan itu ruang penyidikan.
5. Ia tidak tahu apakah foto diambil dengan izin, tetapi rambu menunjukkan larangan memotret. Ia meminta Propam memeriksa apakah petugas piket mengetahui, mengizinkan, atau membiarkan pelanggaran itu.

IV. Dasar hukum “yang telah diperiksa”. Ia menyatakan seluruh kutipan “telah dicocokkan dengan naskah resmi peraturan”. Ia mengutip Pasal 5 ayat (1) huruf c dan f, Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf d, serta Pasal 7 huruf c dan e Peraturan Kepolisian 7/2022 tentang kode etik profesi Polri. Ia menyatakan telah menelusuri KUHP (UU 1/2023) dan KUHAP (UU 20/2025) dan tidak menemukan ketentuan yang melarang warga memotret di ruang SPKT atau ruang penyidikan, “karenanya tidak menyatakan adanya tindak pidana”. Ia meminta Propam mencocokkan peristiwa ini dengan aturan internal tentang dokumentasi di ruang pelayanan, akses ke ruang penyidikan, dan privasi para pihak.

V. Analisis dan sanggahan. Tabel enam kemungkinan sanggahan dan penilaiannya: SPKT ruang publik (dilemahkan oleh rambu); foto diambil dengan izin (“belum dapat dibantah”; jika benar, apakah izin diberikan kepada setiap warga atau hanya pihak tertentu, merujuk larangan diskriminasi Pasal 12 huruf i); B-4 bukan di ruang penyidikan (“diakui” belum terverifikasi); identitas pemilik akun belum terverifikasi (“benar”); pemilik akun bukan anggota Polri (“benar”); kehadiran untuk kegiatan komunitas (“pengadu tidak menilai niat pemilik akun”). Kesimpulannya: aduan ini tentang apakah petugas mengizinkan foto yang memperlihatkan petugas, berkas, dan warga lain di ruang berambu larangan, “tidak dimaksudkan untuk menuduh pemilik akun melakukan tindak pidana”.

VI. Bukti. B-1, tangkapan layar desktop unggahan pukul 19.12 pada Senin 9 November; B-2, foto ruang tunggu; B-2a, potongan rambu; B-3, petugas di meja pelayanan; B-4, swafoto; dan B-5, tangkapan layar profil akun, “dapat diserahkan pada saat pemeriksaan”.

VII. Permohonan. Mencatat aduan; mengidentifikasi petugas “WIDI”, petugas piket SPKT dan ruang penyidikan lain, serta dua orang di B-4; memeriksa apakah pemotretan sesuai standar operasional prosedur; memproses pelanggaran berdasarkan Perpol 7/2022 atau menyampaikan hasilnya secara tertulis bila tidak ada; meneruskan hal di luar kewenangan Propam; dan menyampaikan perkembangan kepadanya.

Catatan pengadu. “Upaya penegakan kebenaran, baik oleh aparat maupun oleh warga, seyogianya dijalankan dengan cara yang benar dan sesuai prosedur, sehingga tidak menimbulkan kesan mencari sensasi. Aduan ini disampaikan dengan itikad baik untuk memastikan kepatuhan prosedur, bukan untuk menghambat kritik atau kegiatan masyarakat yang sah.”

Pengamatan

1. Bukan urusannya, menurut pengakuannya sendiri. Ia menyebut dirinya warga yang melihat unggahan di media sosial, “bukan korban langsung”. Tidak ada isi aduan yang menyangkut dirinya, laporannya, atau urusannya dengan polisi.
2. Dalam tiga jam, setelah diblokir. Unggahan Edho tayang sekitar pukul 17.26 WIB pada 9 November. Rahmat menangkap layarnya pukul 19.12, dan sekitar pukul 20.14 mengunggah aduan ini sambil mengaku baru diblokir akun itu dan menyatakan sudah waktunya bertindak. Aduannya bertanggal keesokan harinya, 10 November.
3. Identitas orang asing dari pangkalan data mahasiswa. Untuk menamai pemilik akun, ia mencocokkan nama tampilan “Edy S. Budiman” dengan data mahasiswa di PDDikti dan memasukkan nama lengkap, yang tidak dipakai akun itu, ke dalam aduan yang kemudian ia unggah.
4. Mengadukan foto orang lain sambil menyebarkannya. Aduan ini tentang foto yang memperlihatkan petugas, berkas, dan warga di SPKT. Ia memuat semuanya dalam aduan dan mengunggahnya di Threads, dengan papan nama petugas “WIDI” tertulis di teks. Ia menutup wajah petugas dan wajah satu pria dengan emoji, tetapi membiarkan wajah pria lainnya di B-4 terlihat.
5. Bukan teradu, di atas kertas. Ia berulang kali menyatakan Edho tidak diadukan dan tidak dituduh melakukan tindak pidana, tetapi Edho satu-satunya orang yang disebut namanya, unggahannya satu-satunya bukti, dan aduan ini diunggah dalam postingan tentang diblokir olehnya.
6. “Kesaktian somasi saya.” Dalam unggahannya ia meminta Meta AI “jelaskan kesaktian somasi saya”, bualan yang sama dengan yang ia pakai untuk tanda terima suratnya (ev-20261108-006). Ia menandai Divisi Humas Polri, Divisi Propam Polri dan akun komunitasnya, Polda Metro Jaya, PERADI, Pandji Pragiwaksono, dan dr. Tirta.
7. Aduan lain ke Propam yang sama. Ini setidaknya aduannya yang ketiga kepada Propam Polda Metro Jaya, setelah aduan 001/ADUAN-PROPAM/RW/IX/2026 terhadap Machrio Achmad Nurhatta dan aduan 087/ADUAN/RW/X/2026 terhadap penyidik Bekasi Utara yang menangani laporan Machrio terhadap dirinya (doc-20261014-001). Nomornya menyusul surat permohonan 091 tentang perkembangan 13 laporan polisi dan 36 aduannya, yang bertanggal sama (doc-20261110-001).

Peraturan yang ia kutip ditulis sebagaimana ia nyatakan dan belum dicocokkan dengan naskah resminya.