Somasi Rahmat Wibowo kepada konsultan hukum bisnis Rama Abdurachman yang menuntut Rp533 juta, permintaan maaf terbuka selama 30 hari, dan penghapusan balasan Threads berumur sebulan yang menyebut “somasi as a service”-nya ulah “orang cacat mental”

Tentang dokumen ini

Surat Somasi (“Surat Peringatan Hukum”) nomor 093/SOMASI/RW/XI/2026, bertanggal Selasa, 10 November 2026, dari Rahmat Wibowo di Bekasi, “bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan”, “tanpa kuasa hukum”, kepada Rama Abdurachman, pemilik akun Threads @ramaabdr dan pendiri usaha jasa hukum Master Legal Solution. Surat ini mencantumkan surel bisnis Rama dan tiga alamat kantor yang dipublikasikan firmanya, dengan tembusan hanya kepada “Arsip”. Surat diketik tanpa kop dan terdiri dari 18 halaman, lima halaman terakhir berupa lampiran bukti. Tujuh belas halaman diperlihatkan; halaman 13 (sisa bagian akibat hukum dan penutup) tidak.

Ia mengunggahnya di Threads pada 10 November 2026 sekitar pukul 04.14 WIB, sambil meminta Meta AI menilainya “di atas rata-rata” (ev-20261110-001). Tangkapan layarnya atas balasan itu dan atas pencarian Google tercatat pukul 03.33 dan 03.34 WIB malam itu.

Isi dokumen

I. Uraian perbuatan.

• Unggahan. Pada 12 Oktober 2026, Fuadit Muhammad (@fuaditrockz) mengunggah utas tentang istilah baru “Somasi as a service & Professional Troublemaker”, yang menggambarkan seseorang yang “kerjaannya laporin apapun, mulai dari ITB, AWS, Ferry Irwandi, Raymond Chin, ke polisi”. Di bawahnya @ramaabdr membalas: “Orang cacat mental gaya gayaan somasi somasi, ambil medications anjer”; “Iq tinggi, EQ dungu gitu jadi nya, kebanyakan hidup di dunia pokemon”; “Iq tinggi tapi losers in life, ya itu lah yang bikin somasi as services”; “Lawfirm bukan, notaris bukan, Pendidikan PKPA tidak”; “Pas lapor polisi, ditanya sama penyidik diketawain disuruh pulang”; dan “Karena lapor polisi ternyata perlu social skill yang RW tidak ada intelektual nya”. Balasan itu mendapat 7 suka dan 1 pembagian.
• Ia tidak mempersoalkan kritik atas praktik somasi, maupun kalimat “Lawfirm bukan, notaris bukan, Pendidikan PKPA tidak”: “memang benar saya bertindak untuk diri sendiri selaku pihak yang dirugikan”. Yang ia persoalkan adalah makian, penyebutan kondisi kesehatannya, dan tuduhan tentang laporan polisinya.
• Identifikasi. Balasan itu tidak menyebut namanya, tetapi “RW” adalah inisialnya, dan pencarian Google “penggagas somasi as a service” pada 10 November pukul 03.34 menampilkan Ringkasan AI yang menyebut “Rahmat Wibowo, Co-Founder dan CEO dari InfraLoka” (B-3).
• Identitas Rama. Dari profil Threads-nya (“Business Lawyer & Consultant”, 322 pengikut), profil LinkedIn-nya (pendiri Master Legal Solution, lulusan hukum Universitas Indonesia 2013–2017), dan sertifikat PKPA PERADI tanggal 27 Oktober 2025 atas nama “Abdurachman Ramadhan, S.H.”, yang Rahmat “anggap milik Saudara karena kesamaan nama, gelar, dan latar pendidikan” (B-4 sampai B-7).
• Laporan polisinya. Terhadap “diketawain disuruh pulang”, ia menyatakan laporannya diterima dan diregistrasi, “tiga belas Laporan Polisi” di Polda Metro Jaya dan jajarannya.
• Akibat. Gambaran keliru seakan laporannya tidak ditanggapi serius, kerusakan reputasi, tekanan psikologis akibat sebutan “cacat mental” dan “ambil medications”, potensi memburuknya kesehatan, dan berkurangnya kepercayaan dirinya untuk berpendapat dan menempuh jalur hukum.

II. Dasar hukum. KUHP baru (UU 1/2023), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, bukan UU ITE: pencemaran tertulis (Pasal 433 ayat (2)), penghinaan ringan (Pasal 436), dan fitnah (Pasal 434 sebagai dalil “utama”, dengan 433 ayat (2) sebagai “subsider”), masing-masing ditambah sepertiga berdasarkan Pasal 441 ayat (1) karena menggunakan sarana teknologi informasi, dengan tabel pemenuhan unsur yang semuanya bertanda “Ya”. Delik aduan dan tenggang waktu (Pasal 440 dan 29). KUH Perdata (Pasal 1365, 1372, 1374, dan lainnya). Analisis sikap batin (Pasal 36). Tabel sebelas “dalih” yang mungkin diajukan Rama beserta tanggapannya. Catatan bersyarat bahwa, bila Rama advokat, kode etik advokat mewajibkan sikap sopan. Serta Pasal 5, 26, 143, dan 145 UU Penyandang Disabilitas (UU 8/2016): ia menyatakan dirinya “penyintas disabilitas mental dengan diagnosis gangguan bipolar” dan merujuk surat keterangan Eka Hospital tanggal 13 Mei 2026 serta surat keterangan RSKD Duren Sawit tanggal 9 September dan 8 Oktober 2026, “empat hari sebelum unggahan Saudara” (B-8 sampai B-10).

Rp533 juta. Ia mengambil denda maksimum tertinggi dari pasal-pasal yang ia dalilkan, Rp266.666.666,67 untuk fitnah menurut Pasal 434 jo. 441 ayat (1), lalu mengalikannya dua: “2 × Rp266.666.666,67 = Rp533.333.333,34”.

III. Tuntutan. Konfirmasi penerimaan melalui surel dalam tiga hari kalender (paling lambat Jumat, 13 November 2026, pukul 17.00 WIB), dan dalam tujuh hari kalender (paling lambat Selasa, 17 November 2026, pukul 17.00 WIB):

1. menghapus balasan itu dan setiap unggahan serupa;
2. menerbitkan permintaan maaf terbuka di @ramaabdr, tampil sekurang-kurangnya 30 hari, yang menarik sebutan “cacat mental”, “ambil medications”, dan “diketawain disuruh pulang” serta menyatakan penyesalan yang tulus;
3. menghentikan segala pernyataan tentang kesehatan, disabilitas, atau kecerdasannya;
4. membayar ganti rugi immateriil Rp533.333.333,34 ke rekening yang akan ia kirim lewat surel;
5. mengonfirmasi semua itu secara tertulis, dan mengoreksi identitas Rama bila ia keliru.

IV. Musyawarah. Kesempatan penyelesaian melalui surel sampai tenggat yang sama.

V. Akibat hukum. “Tanpa pemberitahuan lebih lanjut”: pengaduan pidana berdasarkan Pasal 434 (subsider 433 ayat (2)), 436, dan 441 ayat (1) KUHP serta Pasal 145 jo. 143 UU Penyandang Disabilitas; gugatan perdata minimum Rp533.333.333,34, permintaan maaf di muka umum, dan pengumuman putusan; dan pengaduan etik kepada Dewan Kehormatan organisasi advokat bila Rama advokat. Sisa daftarnya ada di halaman 13 yang tidak diperlihatkan.

VII. Lampiran bukti. B-1, utas Fuadit dengan balasan Rama; B-2, balasan itu tersendiri; B-3, Ringkasan AI Google; B-4 sampai B-7, profil Threads dan LinkedIn Rama, riwayat pendidikannya, dan sertifikat PKPA; B-8 sampai B-10, surat keterangan medis Rahmat (halaman 18): surat keterangan Eka Hospital tanggal 13 Mei 2026, yang menyatakannya “fit to work”, dan surat keterangan RSKD Duren Sawit tanggal 9 September dan 8 Oktober 2026 untuk kunjungan rawat jalan berikutnya, dengan nomor rekam medis dan tanggal lahirnya ditutup hitam.

Pengamatan

1. Rumus Rp533 juta, lagi. Rp533.333.333 adalah jumlah yang ia tuntut dalam somasinya kepada Yassirullah Muhammad, Adith Widya Pradipta, Julyana Sonia Darmawati, Ghozy Ul Haq, Adityo Pratomo, Gatot Gunarso, dan Kukuh Setiawan, antara lain (doc-20260828-001, doc-20260920-001, doc-20261001-001), kali ini untuk balasan dengan tujuh suka.
2. Sebulan kemudian, menjelang subuh. Balasan itu diunggah pada 12 Oktober. Ia mengambil tangkapan layarnya pada 10 November pukul 03.33 dan 03.34 WIB dan mengunggah somasi 18 halaman yang sudah jadi sekitar pukul 04.14.
3. Utas itu menyusul serangannya sendiri. Utas Fuadit muncul sehari setelah Rahmat membanjiri sedikitnya tujuh unggahan dengan “mana plus62.ai yang kau janjikan??” dan menyebut Fuadit influencer “NATO” (ev-20261011-002, ev-20261011-003). Ia mengirim somasi bukan kepada penulis utas, melainkan kepada seorang pembalas.
4. “Lawfirm bukan, notaris bukan, PKPA tidak”: benar. Ia mengakui satu kalimat tentang kualifikasinya itu, sambil mengancam seorang sarjana hukum, yang ia yakini memegang sertifikat PKPA, dengan pidana empat pasal dan pengaduan etik.
5. Optimasi mesin pencarinya sendiri sebagai bukti. Untuk menunjukkan bahwa “somasi as a service” merujuk kepadanya, ia mengutip Ringkasan AI Google yang menyebutnya “penggagas” dan merujuk halaman InfraLoka sendiri, frasa yang ia promosikan sendiri.
6. Identitas dari kemiripan nama. Ia “menganggap” sertifikat PERADI atas nama “Abdurachman Ramadhan” milik “Rama Abdurachman”, lalu memuatnya, bersama IPK Rama di universitas dan alamat kantor firmanya, dalam surat yang ia unggah di Threads.
7. Tiga belas laporan sebagai jawaban. Terhadap klaim bahwa polisi menertawakannya, ia mengutip tiga belas laporan polisi yang teregistrasi. Surat permohonannya sendiri yang bertanggal sama mencatat lima dari tiga belas laporan itu belum mendapat SP2HP maupun undangan, dan 35 dari 36 surat aduannya belum melampaui tanda terima (doc-20261110-001).
8. Berkas medisnya, dilampirkan sendiri. Ia menuntut Rama berhenti menyinggung kesehatannya, tetapi melampirkan surat keterangan psikiatrinya sendiri (doc-20260513-001, doc-20260909-001, doc-20261008-001) dalam somasi yang ia unggah, lengkap dengan uraian diagnosisnya.

Dasar hukum ditulis sebagaimana ia nyatakan dan belum dicocokkan dengan teks resminya.

Halaman yang masih dibutuhkan

Halaman 13 (sisa bagian V dan penutup).