Surat tanggapan Rahmat Wibowo atas permintaan maaf Rama Abdurachman lewat surel, yang menyebut permintaan maaf itu “pengakuan tertulis”, menganggapnya baru separuh karena Rama menolak membayar Rp533 juta, meminta Rama menyebut angka tawaran, dan mempertahankan tenggat 17 November

Tentang dokumen ini

Surat Tanggapan nomor 094/TANGGAPAN/RW/XI/2026, bertanggal Selasa, 10 November 2026, dari Rahmat Wibowo, “bertindak untuk diri sendiri selaku pihak yang dirugikan”, kepada “Abdurachman Ramadhan, S.H. (Rama Abdurachman, akun Threads @ramaabdr)”, pendiri Master Legal Solution, dengan tembusan kepada “Arsip”. Surat ini menanggapi surel balasan Rama pukul 05.18 WIB pagi itu atas somasi 093 (doc-20261110-003), yang diunggah Rahmat di Threads sekitar satu jam sebelumnya (ev-20261110-001). Panjangnya tujuh halaman; halaman 6 (sisa bagian IV dan bagian V) tidak diperlihatkan. Ia mengunggahnya di Threads sekitar pukul 10.19 WIB pada hari yang sama, lima jam setelah permintaan maaf Rama. Surel balasan Rama sendiri adalah doc-20261110-005.

Isi dokumen

Pembuka. Surat balasan Rama ditandatangani “Abdurachman Ramadhan” dan dikirim dari alamat Master Legal Solution, sehingga Rahmat menganggap identifikasi dalam somasinya, termasuk sertifikat PKPA, “tidak Saudara bantah dan kini Saudara tegaskan sendiri”. “Saya menghargai bahwa Saudara menjawab. Namun sebuah jawaban dinilai dari isinya.”

I. Yang Rama “akui”. Rahmat mencantumkan lima pernyataan dari surat Rama dan mencatatnya “sebagai pengakuan tertulis Saudara”: Rama mengetahui kondisi kesehatan Rahmat dari pernyataan terbuka Rahmat sendiri; pilihan katanya tidak tepat; unggahannya memuat “ungkapan yang merendahkan pribadi maupun kondisi kesehatan” Rahmat; Rama meminta maaf dan menariknya; dan ia tidak akan mengulanginya. Menurut Rahmat, pernyataan pertama dan ketiga menjawab soal sikap batin dan stigma menurut UU Penyandang Disabilitas, dan pernyataan Rama bahwa permintaan maaf itu bukan persetujuan atas kesimpulan hukum Rahmat “tidak mengubah fakta-fakta yang Saudara akui sendiri”.

II. Ketidakselarasan dalil. Tabel sepuluh baris yang membandingkan setiap pernyataan dalam surat Rama dengan unggahannya tanggal 12 Oktober, di bawah judul “cacat logika / standar ganda”. Pernyataan Rama, sebagaimana dikutip Rahmat, antara lain:

1. menyinggung pengobatan dimaksudkan “mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan memperoleh dukungan profesional”;
2. “Saya tidak bermaksud menilai diagnosis maupun penanganannya”;
3. “Keputusan mengenai perawatan atau konsultasi merupakan hak Saudara. Saya menghormati hal tersebut”;
4. informasi tentang kondisi Rahmat ia ketahui dari pernyataan terbuka Rahmat sendiri;
5. “Saya meminta maaf atas pilihan kata dalam komentar saya yang menyinggung Saudara”;
6. rujukan pada ultimum remedium, hukum pidana sebagai upaya terakhir;
7. “Saya berharap kita dapat menghentikan perdebatan pribadi dan kembali memusatkan perhatian pada pekerjaan serta kegiatan yang bermanfaat”;
8. (format surat hukum dan rujukan asas pidana dalam surat balasan);
9. “Saya menarik kembali ungkapan yang merendahkan … dan tidak akan mengulanginya”, dalam surel pribadi;
10. “Saya tidak menyetujui dasar penentuan maupun jumlahnya” dan “Saya tetap terbuka untuk membahas penyelesaian yang wajar”.

Tanggapan Rahmat antara lain: unggahan itu tidak memuat satu kata pun tentang kesehatan atau dukungan; menyebut seseorang “cacat mental” sudah merupakan penilaian; keterbukaannya tentang kondisinya “bukan izin untuk dihina”; permintaan maaf hanya menyentuh pilihan kata, bukan tuduhan fakta bahwa ia ditertawakan penyidik dan disuruh pulang; Rama “menertawakan orang yang menempuh jalur pengaduan, lalu berlindung pada asas agar tidak diadukan”; Rama mempersoalkan kredensial orang lain (“PKPA tidak”) padahal sertifikat PKPA-nya sendiri bertanggal 27 Oktober 2025, “kurang dari setahun sebelum unggahan”, “dan saya tidak pernah mengaku Advokat”; penghinaan dilakukan di muka umum sedangkan penarikannya tertutup; dan menurut Pasal 1374 KUH Perdata permintaan maaf dilakukan “tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi”, sehingga “meminta maaf sambil menolak setiap pemulihan berarti hanya separuh dari yang Saudara akui”.

III. Status pemenuhan tuntutan. Konfirmasi penerimaan: terpenuhi. Menghapus unggahan: “belum dinyatakan”. Permintaan maaf terbuka di Threads selama 30 hari, menarik “diketawain disuruh pulang”: “belum”. Menghentikan pernyataan tentang kesehatan, disabilitas, atau kecerdasannya: “komitmen tertulis, belum terbukti”. Rp533.333.333,34: “ditolak tanpa alasan dan tanpa tawaran”. Konfirmasi tertulis: “belum”.

IV. Sikap Rahmat.

1. Ia menerima komunikasi melalui surel, sebagaimana diusulkan Rama.
2. Ia mencatat permintaan maaf lewat surel “tetapi tidak menggugurkan tuntutan”; ia menerimanya “sebagai langkah awal”.
3. Tenggat tidak berubah: Selasa, 17 November 2026, pukul 17.00 WIB, untuk kelima tuntutan.
4. Sebelum tenggat itu Rama harus menjawab secara tertulis: apakah unggahan telah dihapus dan permintaan maaf terbuka dimuat sesuai tuntutan; sumber pernyataan “Pas lapor polisi, ditanya sama penyidik diketawain disuruh pulang”, atau menariknya secara terbuka; dan alasan konkret keberatan atas ganti rugi, “beserta angka yang Saudara tawarkan, agar pembicaraan dapat dinilai”.
5. Musyawarah lewat surel tidak menangguhkan tenggang waktu pengaduan pidana maupun gugatan perdata, dan ia mencadangkan seluruh haknya, termasuk pengaduan pidana atas Pasal 434. Sisanya ada di halaman 6 yang tidak diperlihatkan.

VI. Lampiran bukti. T-1, kepala surel balasan Rama: dari “Master Legal Solution Indonesia”, kepada Rahmat, 10 November 2026, 5.18 pagi, “Re: Somasi Hukum No. 093/SOMASI/RW/XI/2026 — Rama Abdurachman — 10 November 2026”.

Pengamatan

1. Permintaan maaf dalam satu jam. Rahmat mengunggah somasi sekitar pukul 04.14 WIB. Rama menjawab pukul 05.18 dengan permintaan maaf, penarikan kata-katanya, dan janji tidak mengulanginya. Jawaban Rahmat sepanjang tujuh halaman bertanggal hari yang sama.
2. Permintaan maaf dijadikan pengakuan. Rahmat mencatat setiap kalimat permintaan maaf sebagai “pengakuan tertulis” untuk dipakai soal sikap batin dan stigma, sambil mengutip panjang surel pribadi Rama, lalu mengunggah surat itu di Threads, sehingga permintaan maaf yang Rama sampaikan secara tertutup dipublikasikan bersama komentar Rahmat atasnya.
3. Uang adalah ganjalannya. Setiap tuntutan yang hanya meminta kata-kata diakui, sekurang-kurangnya sebagian; satu-satunya yang ia sebut “ditolak” adalah Rp533 juta. Rahmat mengutip KUH Perdata untuk menyatakan permintaan maaf tidak mengurangi kewajiban membayar, menyebut permintaan maaf tanpa pembayaran “hanya separuh”, dan meminta Rama menyebut angkanya sendiri.
4. Kredensialnya sendiri, dan kredensial Rama. Ia mempersoalkan PKPA Rama yang baru, sambil mencatat bahwa ia sendiri tidak pernah mengaku advokat. Dalam somasinya ia mengakui bahwa “Lawfirm bukan, notaris bukan, Pendidikan PKPA tidak” memang benar tentang dirinya (doc-20261110-003).
5. “Ultimum remedium”, ditolak. Rama merujuk asas bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir. Rahmat menjawab bahwa KUHP hanya mensyaratkan pengaduan korban dalam enam bulan, bukan klarifikasi lebih dulu, dan tetap menyiapkan pengaduan pidana Pasal 434, dengan ancaman hingga empat tahun, atas balasan dengan tujuh suka yang sudah dimintakan maaf.

Dasar hukum ditulis sebagaimana ia nyatakan dan belum dicocokkan dengan teks resminya.

Halaman yang masih dibutuhkan

Halaman 6 (sisa bagian IV dan bagian V).