Somasi 097 Rahmat Wibowo kepada pengelola Paper.id atas akun forum anonim yang memakai logonya, yang mengakui pertanggungjawaban perusahaan 'belum terpenuhi' tetapi menyatakan diamnya akan dianggap 'pernyataan resmi perseroan'

Tentang dokumen ini

Surat Somasi (Surat Peringatan Hukum) nomor 097/SOMASI/RW/XI/2026, bertanggal Kamis, 12 November 2026, dari Rahmat Wibowo di Bekasi, yang bertindak sendiri tanpa kuasa hukum. Surat ini diketik tanpa kop dan terdiri atas 15 halaman, “Halaman 1 dari 15” sampai “Halaman 15 dari 15”: sebelas halaman surat, daftar bukti, dan bukti-buktinya. Nomor WhatsApp dan tanda tangannya bertanda “disensor” pada salinan ini. Ia sendiri mengunggah halaman 1 di Threads pagi itu juga, sambil menandai akun Paper.id dan mengumumkan somasinya.

Isi dokumen

Kepada. (A) PT Pakar Digital Global, “pengelola Paper.id”, u.p. direksi, divisi hukum, dan SDM, di alamat Kebon Jeruk dan surel dukungannya, “diambil dari situs resmi paper.id, diakses 12 November 2026”. (B) “Pemilik akun forum Fomo dengan nama pengguna ‘mainbonjersore’” (nama tampil “Paper id”, memakai logo Paper.id; “identitas pribadi belum diketahui dan dimohonkan konfirmasinya melalui Pihak A”).

Tembusan. Penyidik Unit I Satreskrim Polres Tangerang Selatan, perkara Laporan Polisi LP/B/2231/VII/2026/SPKT/Polres Tangerang Selatan/Polda Metro Jaya dan Surat Perintah Penyelidikan SP.Lidik/2535/VII/RES.1.14./2026.

Perihal. Tuntutan konfirmasi dalam tiga hari serta penghapusan konten, permintaan maaf, pernyataan sikap, dan langkah korektif dalam tujuh hari atas dugaan pencemaran tertulis, penghinaan, dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pembuka. Ia menulis sebagai “pihak yang dirugikan dan pelapor” pada LP/B/2231/VII/2026. Semuanya “dugaan yang tunduk pada asas praduga tak bersalah”, dan ia “tidak menyatakan bahwa PT Pakar Digital Global telah memerintahkan atau menyetujui” perbuatan itu; ia menyurati perusahaan “karena akun yang bersangkutan tampil membawa identitas perseroan”.

I. Uraian perbuatan.

• B-1, 28 Mei 2026 (diedit). Unggahan berjudul “Apasih??” di subforum “f/KawalRahmatWibowo”: “Yang mulai doxxing siapa / Yang mulai crab mentality siapa, dragging everyone down di Linkedin / Supaya bisa merasakan rasa sakit hatinya mamat ketika dipecat?”, dengan kutipan akun lain: “Mamat the probation hatrick legend, cuma bertahan 2 bulan terus dipecat oleh 3 perusahaan berturut-turut!”. 577 tayangan.
• B-3, 7 Mei 2026. Balasan atas komentarnya sendiri, “dm w kalo mau tau orangnya siapa w g mau doxxing nama alumninya”: “@ceogenz autis, you cant play normal and ODGJ at the same time … seek fucking help. Pergi ke RSJ, berobat gblk.”
• B-4, pesan langsung bertanda 6 Mei 2026. Antara lain “Ayo mat somasi gw”, “ODGJ, ayo ke bonjer sini”, “Mamak lo nangis kali mat aslinya liat ODGJ lu”, dan “Rot in hell bro”.
• B-2, Mei 2026. “Gw kok belum nerima undangan sidangnya mat? Kirim ke gua lah.”, diajukan “sebagai bukti sikap batin, bukan sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri”.
• Akibat. Kehormatannya diserang di forum publik yang dikaitkan dengan namanya; disabilitas mentalnya diolok dengan “ODGJ”, “autis”, dan “gila”; keluarganya dibawa-bawa; tekanan psikologis berulang selama Mei 2026.

II. Dasar hukum. Tabel unsur Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 441 ayat (1) (pencemaran tertulis dengan sarana teknologi informasi, sampai 2 tahun atau Rp66.666.666,67) untuk B-1, dan Pasal 436 jo. Pasal 441 ayat (1) (penghinaan ringan, sampai 8 bulan atau Rp13.333.333,33) untuk B-3 dan B-4, semuanya ditandai “Ya”. Pasal 434 (fitnah) dicantumkan “sebagai penanda normatif, bukan dasar pelaporan saat ini”. Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 45–50 dan 121) ia menyebut denda maksimum perusahaan Rp2.000.000.000,00, lalu menandai hubungan kerja “belum dapat disimpulkan”, “lingkup usaha” dan “menguntungkan korporasi” “tidak terpenuhi”, serta “tidak melakukan pencegahan” “bersyarat”: “pada hari surat ini dibuat, pertanggungjawaban pidana korporasi PT Pakar Digital Global belum terpenuhi dan saya tidak menuduhkannya.” Ia menambahkan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365, 1367 ayat (3), 1372, 1373, dan 1380 KUH Perdata, dan akan menempuhnya sebelum 6 Mei 2027.

III. Tuntutan. (A) Paling lambat Minggu, 15 November 2026 pukul 17.00 WIB, konfirmasi tertulis “melalui pesan langsung (DM) kepada saya (hanya melalui WhatsApp)”: penerimaan somasi; apakah pemilik akun adalah pengurus, karyawan, mitra, magang, atau pihak lain yang berhubungan dengan perseroan, beserta jabatan dan masa hubungannya; apakah akun itu dikelola, diizinkan, atau diverifikasi perseroan; dan bahwa perseroan telah menyimpan seluruh data relevan, “data verifikasi akun, surel yang dipakai, log akses jaringan perusahaan, dan komunikasi internal”. (B) Paling lambat Kamis, 19 November 2026 pukul 17.00 WIB: menghapus unggahan; menghentikan semua pesan, komentar, dan unggahan yang menyebut atau mengolok-oloknya; permintaan maaf terbuka oleh pemilik akun di Fomo; pernyataan sikap resmi tertulis perseroan bahwa ia tidak membenarkan perbuatan itu dan telah mengambil langkah korektif internal; serta menyerahkan data kepada penyidik bila diminta resmi. Surat itu “tidak memuat tuntutan uang” terhadap perseroan; haknya atas ganti rugi dari pemilik akun “dan pihak mana pun yang kemudian terbukti bertanggung jawab” dicadangkan.

IV. Sarana penyelesaian. “Hanya melalui pesan langsung (DM) kepada saya, yaitu hanya melalui WhatsApp.” “Saya tidak menyediakan pertemuan tatap muka.” Tanggapan di Fomo, surel, unggahan, atau komentar tidak dianggap.

V. Konsekuensi diam. Bila perusahaan tidak mengonfirmasi sampai 15 November atau tidak menindaklanjuti sampai 19 November, “saya akan menganggap bahwa perseroan mengetahui dan tidak menyangkal akun tersebut membawa identitasnya, serta bahwa pernyataan akun tersebut terhadap saya (Bukti B-1 sampai B-4) adalah pernyataan resmi perseroan terhadap saya”, dan ia akan menyampaikan sikap itu kepada penyidik dan, bila perlu, pengadilan.

VI. Akibat hukum. Tanpa pemberitahuan lebih lanjut: meminta penyidik menilai pertanggungjawaban korporasi dan pengurusnya menurut Pasal 45–49; melanjutkan LP/B/2231/VII/2026 atas Pasal 433 ayat (2) dan 436 jo. 441 ayat (1); menggugat perdata dengan menarik perseroan sebagai turut tergugat atau tergugat “apabila hubungan hukumnya terbukti”; dan meminta platform Fomo melestarikan serta menghapus konten.

VII. Penutup. Disampaikan “dengan itikad baik”. “Apabila Saudara belum memiliki kuasa hukum … Saudara tidak perlu dan diminta untuk tidak menjawab Somasi ini secara pribadi.” Ditandatangani “RAHMAT WIBOWO, Pihak yang Dirugikan, Bekasi, 12 November 2026”, “tanpa melalui kuasa hukum”. Setelahnya daftar bukti B-1 sampai B-4 dan tangkapan layar masing-masing.

Pengamatan

1. “Belum terpenuhi”, lalu “pernyataan resmi”. Menurut tabelnya sendiri, tidak ada yang mengaitkan akun itu dengan perusahaan: hubungan kerja “belum dapat disimpulkan”, unsur lingkup usaha dan keuntungan “tidak terpenuhi”. Ia menulis bahwa ia “tidak menuduhkan” pertanggungjawaban korporasi. Namun ia tetap memberi perusahaan tiga hari untuk menjawab lewat WhatsApp, dan bila tidak, ia akan menganggap makian seorang pengguna anonim sebagai “pernyataan resmi perseroan” dan menyampaikannya kepada polisi. Sebuah perusahaan diminta mengidentifikasi pengguna forum, menyerahkan “log akses jaringan perusahaan dan komunikasi internal”, dan menerbitkan pernyataan, dengan ancaman dianggap sebagai penulisnya.
2. Kata-kata akun itu memang kasar. Pesan yang ia kutip, yang menyebutnya “autis” dan “ODGJ”, membawa-bawa ibunya, dan menyuruhnya “rot in hell”, memang menghina. Itu urusan dia dengan pemilik akun. Yang dilakukan surat ini adalah membawa perselisihan dengan pengguna anonim ke perusahaan yang logonya dipilih pengguna itu.
3. “Saya tidak mau doxxing”, atau DM saya untuk namanya. Ia mengutip B-3 untuk menunjukkan bahwa ia “menyatakan tidak mau melakukan doxxing”. Komentar yang dibalas, komentarnya sendiri, berbunyi “dm w kalo mau tau orangnya siapa”. Pada hari yang sama dengan surat ini ia membagikan daftar di forum anonim yang menyebut 13 sasarannya “Para Fraudster dan Hasidin”.
4. Hanya WhatsApp, tanpa pertemuan. Ia hanya menerima jawaban “melalui WhatsApp” dan tidak menyediakan pertemuan tatap muka. Pada hari yang sama ia mengunggah percakapan pribadi untuk mengejek permintaan Aqilah Saffanah membahas somasinya secara langsung.
5. Laporan polisi yang mana? Surat ini bersandar pada laporan LP/B/2231/VII/2026 di Polres Tangerang Selatan, 17 Juli 2026. Pada 30 Oktober ia menyebut laporan yang sama, dengan surat perintah penyelidikan yang sama, sebagai laporannya terhadap Petra Novandi Barus, dalam surat pemberitahuan kepada tempat kerja Petra. Dua hari sebelum surat ini ia mencantumkannya di antara lima laporan “nama tidak tertulis” yang belum ia terima SP2HP-nya (doc-20261110-001). Surat ini tidak menjelaskan bagaimana laporan bulan Juli mencakup akun yang pemiliknya, menurutnya sendiri, belum ia ketahui.
6. Tempat kerja lagi. Surat ini menyusul tuduhannya terhadap lima perusahaan atas komentar anonim karyawan mereka sehari sebelumnya. Di sini satu-satunya kaitan dengan perusahaan adalah logo pada profil anonim.

Laporan polisi dan surat perintah penyelidikan sebagaimana disebut Rahmat dan belum diverifikasi.