Aduan Rahmat Wibowo kepada Kapolda Metro Jaya atas foto-foto dari ruang SPKT yang diunggah Edho Budiman dan pengacara Machrio Achmad Nurhatta, yang menyatakan tidak menuduhkan tindak pidana tetapi memuat ulang foto petugas dan warga lain yang sama

Tentang dokumen ini

Surat Aduan Masyarakat nomor 097/ADUAN/RW/XI/2026, bertanggal 12 November 2026, dari Rahmat Wibowo kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Surat ini diketik tanpa kop dan terdiri atas 19 halaman, “Halaman 1 dari 19” sampai “Halaman 19 dari 19”: enam halaman aduan diikuti bukti-bukti. Nomor KTP, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon dan emailnya disamarkan dengan tanda bintang pada salinan ini. Nomornya sama, 097, dengan somasinya kepada Paper.id pada hari yang sama. Ia sendiri mengunggah seluruh 19 halaman di Threads sore itu, sambil meminta Meta AI menjelaskannya dan menandai PERADI, para pesohor dan dua stasiun TV.

Isi dokumen

Perihal. “Aduan Masyarakat atas Pengambilan dan Penyebarluasan Gambar Ruang Pelayanan serta Proses Penanganan Laporan Polisi oleh Pihak di Luar Kepolisian (Sdr. Edy Supriyadi Budiman dan Sdr. R. Machrio Achmad Nurhatta, S.H., M.H.), dan Dugaan Pembiaran oleh Petugas yang Bertugas.”

Status pengadu. Untuk Bagian A (Edho Budiman), “Pengadu mengetahuinya melalui media sosial dan bukan korban langsung”. Untuk Bagian B (Machrio), “Pengadu diduga adalah pihak yang dimaksud dengan sebutan ‘Plenger’” dalam unggahan pengacara itu, “sehingga Pengadu memiliki kepentingan langsung”.

Pihak yang diadukan.

• Edy Supriyadi Budiman (“dugaan”), pemilik akun Threads “edho_budiman”. Rahmat “menduga” akun terverifikasi “EDHO | Edy S. Budiman” milik Edy Supriyadi Budiman, “berdasarkan kesamaan nama tampilan ‘Edy S. Budiman’ dengan biodata mahasiswa pada layanan data pendidikan tinggi (PDDikti) atas nama Edy Supriyadi Budiman”, yang menurutnya belum ia verifikasi.
• R. Machrio Achmad Nurhatta, S.H., M.H. (“Machi Achmad”), advokat yang namanya tercetak di kolom pelapor pada dokumen dalam story-nya.
• Petugas Polri yang bertugas, yang ia minta diidentifikasi: “(a) petugas perempuan berpapan nama ‘WIDI’ dengan emblem ‘SPKT’ pada foto Bukti B-3; (b) petugas piket SPKT lain dan petugas ruang penyidikan yang bertugas pada waktu pengambilan foto pada Bagian III.A; (c) petugas SPKT dan penyidik yang bertugas pada saat dokumen dan ruang pada Bagian III.B diambil gambarnya; serta (d) dua orang pada foto Bukti B-4.”

Ia mencatat bahwa Edy dan Machrio bukan pejabat Polri sehingga tidak dapat diperiksa lewat kode etik profesi kepolisian; “aduan ini tidak menuntut pidana terhadap Sdr. Edy dan tidak memuat dugaan pidana baru terhadap Sdr. Machrio”, yang dugaan pidananya “telah diuraikan tersendiri dalam Surat Aduan Nomor 008/ADUAN/RW/09/2026”.

III.A. Unggahan Threads. Pada 9 November 2026 sekitar pukul 19.12 WIB, @edho_budiman mengunggah: “Apa yang kita lakukan pasti ada risikonya. Memperjuangkan hal baik pun tidak serta-merta berjalan mulus. Tapi yakinlah, akan selalu ada orang-orang baik yang membersamai. Demi warga bisa tetap lari dengan aman dan nyaman. Panjang umur perjuangan!”, dengan foto spanduk, ruang tunggu dan loket SPKT, tempat terpasang rambu “DILARANG MENGAMBIL FOTO DAN VIDEO”, serta foto petugas perempuan berpapan nama “WIDI” di mejanya. Ia juga “memperoleh” swafoto dua pria yang mengacungkan jempol di ruangan berdinding panel kayu serupa, yang ia “duga” foto pemilik akun bersama petugas piket, meski ia “belum dapat memastikan identitas kedua orang dalam foto tersebut”.

III.B. Instagram story Machrio. Tujuh tangkapan layar, diunggah “sekitar bulan Juni sampai dengan Agustus 2026”, tentang pengacara itu membuat laporan terhadap “Plenger”, dengan keterangan antara lain:

• “Bikin LP Atas nama Sendiri … Korban2 dugaan pemerasan dan Pengancaman banyak yang mau bersaksi … Ini baru LP Pertama”;
• “Pemeriksaan LP ke 2 terhadap Plenger ‘Pengancaman Pembunuhan’”, dengan tagar #polripresisi;
• “LP ke-3 buat si Plenger. Kawal semua sampai Penjara”;
• “LP ke-6 buat si Plenger. Setiap LP tidak ada yang sama Laporannya. Setiap LP 5-6 Fitnah Pencemaran / Ancaman Kekerasannya … Sejak 2015 jadi Lawyer baru Kali ini buat LP dan bertubi2”;
• “LP ke-7 buat si Plenger. Doi minta di PMJ maka gw Kabulin. 1 Polda + 3 Polres + 3 Polsek … Btw Si Plenger kemarin ke PMJ + Curcol Nangis Pula. Curhat ttg Keluarga dan Bipolarnya”;
• “LP ke-8 buat si Plenger. Udah di undang di 2 Kantor Polisi, Plenger Gak dateng. Gak Sabar nunggu nanti dijemput Paksa. Sedang memantau untuk LP ke-9”.

Ia menyatakan yang ia persoalkan “bukan hak Sdr. Machrio untuk melapor”, melainkan pengambilan gambar di ruang pelayanan dan pemeriksaan, penyebarluasan perkembangan penanganan laporan, informasi tentang kedatangannya sendiri ke Polda Metro Jaya, tagar #polripresisi, dan penanganan laporan di tujuh kesatuan.

IV. Dasar hukum. Ia mengutip kode etik profesi Polri (Perpol 7/2022) soal kewajiban profesionalitas dan kerahasiaan. Tentang KUHP dan KUHAP baru, ia menulis bahwa ia “tidak menemukan ketentuan yang secara tegas melarang warga mengambil foto di ruang pelayanan SPKT” maupun di ruang penyidikan, sehingga ia “tidak menyatakan adanya tindak pidana dalam aduan ini dan tidak menyebut pasal pidana tertentu”.

V. Sanggahan yang mungkin diajukan. Ia mengakui identitas pemilik @edho_budiman “belum terverifikasi”, lokasi dan orang dalam swafoto belum terverifikasi, Machrio “berhak atas surat tanda terimanya”, dan story-nya sudah berbulan-bulan. Ia menyimpulkan: “Aduan ini tidak dimaksudkan untuk menuduh Sdr. Edy atau Sdr. Machrio melakukan tindak pidana.”

VI. Bukti. Tangkapan layar unggahan Threads (B-1), ruang tunggu dan loket SPKT (B-2, dengan potongan rambu sebagai B-2a), petugas perempuan “WIDI” di mejanya (B-3), swafoto dua pria (B-4), dan story Machrio (C-1 sampai C-7). Ia bersedia menyerahkan berkas digital asli dan menunjukkan tautan unggahan kepada pemeriksa.

VII. Permohonan. Sepuluh permohonan kepada Kapolda, di antaranya: meneruskan aduan kepada Kabid Propam; “mengidentifikasi petugas berpapan nama ‘WIDI’ pada Bukti B-3”, petugas SPKT dan ruang penyidikan lain, “serta memastikan identitas dua orang dalam Bukti B-4”; memeriksa apakah pengambilan gambar dilakukan dengan izin; memastikan sumber informasi tentang kedatangannya di Polda Metro Jaya; meminta klarifikasi dari Edy Supriyadi Budiman dan Machrio; “mengoordinasikan penanganan laporan-laporan yang diajukan Sdr. R. Machrio Achmad Nurhatta pada satu Polda, tiga Polres, dan tiga Polsek agar pemanggilan dan pemeriksaan berjalan proporsional dan prosedural”, dengan setiap panggilan disampaikan kepadanya secara tertulis; dan menyampaikan hasilnya kepadanya.

Catatan pengadu dan tanda tangan. “Pengadu berpandangan bahwa upaya penegakan kebenaran, baik oleh aparat, advokat, maupun warga, seyogianya dijalankan dengan cara yang benar dan sesuai prosedur, sehingga tidak menimbulkan kesan mencari sensasi.” Surat ditandatangani “Jakarta, 12 November 2026”, “Pengadu, Rahmat Wibowo”, dengan ruang tanda tangan kosong pada salinan ini.

Pengamatan

1. Foto yang sama, lagi. Aduan ini mempersoalkan tersebarnya foto petugas, mejanya dan warga lain di SPKT. Aduan itu memuat ulang foto-foto tersebut secara utuh, lengkap dengan wajah dan papan nama petugas, warga di ruang tunggu, dan swafoto dua pria yang identitasnya ia akui tidak ia ketahui.

2. Nama dari basis data mahasiswa. Ia menyebut pemilik akun Threads dengan nama lengkap dari biodata mahasiswa di PDDikti, “diduga” hanya dari nama tampilan, dan mengulangnya di perihal surat. Hal yang sama ia lakukan dalam aduannya kepada Propam dua hari sebelumnya, yang ia buat setelah mengatakan akun itu memblokirnya (ev-20261109-007).

3. “Bukan korban langsung”, “tidak ada tindak pidana”. Menurut pengakuannya sendiri ia hanya penonton dalam peristiwa pertama, tidak menemukan aturan yang dilanggar foto-foto itu, tidak menuduhkan pidana dan tidak menuduh siapa pun, tetapi meminta Kapolda mengidentifikasi dan memeriksa petugas berdasarkan nama.

4. Delapan laporan polisi. Story yang ia lampirkan memperlihatkan seorang pengacara yang mengaku telah membuat setidaknya delapan laporan terhadap “Plenger” atas pencemaran dan ancaman, di satu Polda, tiga Polres dan tiga Polsek, yang oleh Rahmat sendiri diidentifikasi sebagai dirinya. Salah satu permohonannya adalah agar laporan-laporan itu “dikoordinasikan” dan setiap panggilan disampaikan kepadanya secara tertulis; menurut pengacara itu, ia tidak datang ketika diundang dua kantor polisi. Video-videonya tentang pengacara itu pada Juli mengancam “jalur hukum maksimal” terhadapnya dan karyawannya.

5. “Kesan mencari sensasi.” Ia menutup dengan menyatakan upaya penegakan kebenaran “seyogianya dijalankan dengan cara yang benar dan sesuai prosedur, sehingga tidak menimbulkan kesan mencari sensasi”. Dalam bulan-bulan yang dibahas di sini ia mengunggah “Bowo Files” bernomor di YouTube sambil menyuruh penonton “cek di Polda” dan membacakan “teguran resmi terakhir” kepada pengacara yang sama di depan kamera.

Laporan polisi dan nomor aduan sebelumnya sebagaimana tertulis dalam dokumen dan belum diverifikasi.