Rahmat Wibowo menceritakan secara rinci sengketa perburuhannya dengan PT Nomnie Technologies Indonesia, menuduh perusahaan tersebut menjadikan masa percobaan sebagai senjata untuk menolak upah dan kompensasi, mengutip pasal-pasal hukum tertentu dan menggambarkan tindakan mereka sebagai ancaman UU ITE terselubung yang dikemas sebagai belas kasihan.

@ Rahmat Wibowo mm aw (Pada 3 Juni 2026, saya duduk berhadapan dengan PT Nomnie Technologies Indonesia — sebelumnya dikenal sebagai Liven — di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Hasilnya: Buntu. Deadlock. Kedua belah pihak menandatangani. Saya datang dengan empat klaim yang terdokumentasi. Saya membawa hukum. (@ upah yang belum dibayar untuk 2 hari kerja — karena 7 hari kalender # 7 hari kerja. PP No. 35/2021 Pasal 37(4) sudah jelas. @ Reklasifikasi pemutusan hubungan kerja sebagai PHK — karena masa percobaan tidak menciptakan kategori hukum ketiga di luar PKWTT. Pemutusan PKWTT adalah PHK. Titik. Gi kompensasi untuk 50+ CV yang dikirimkan ke pipeline rekrutmen aktif mereka — ditolak dengan alasan bahwa itu "seperti membersihkan mobil orang asing." Kompensasi kerja pra-kontrak — ditolak, meskipun sudah diberi akses ke sistem perusahaan sebelum 1 April. Apa yang saya terima kembali: X hari kalender berdasarkan kontrak <Sebuah analogi keliru yang runtuh di bawah Pasal 1338 KUH Perdata Logika melingkar yang menggunakan penyaringan pasca-pemutusan untuk membatalkan komitmen pra-pemutusan ¢ Sebuah ancaman UU ITE tersirat yang dibingkai sebagai "belas kasihan" — tanpa ada pengacara di ruangan Tidak ada Advokat. Tidak ada Konsultan Hukum. Seorang General Manager dan seorang HRBP membuat argumen hukum substantif tentang PP 35/2021 dan KUH Perdata — sambil mengaitkan proses pidana sebagai itikad baik. Ini adalah pola yang telah saya lihat sekarang di startup-startup Indonesia: Masa percobaan — yang secara hukum merupakan fitur di dalam PKWTT, bukan kategori ketenagakerjaan bayangan — sedang dijadikan senjata sebagai instrumen keluar berbiaya rendah. Tanpa pesangon. Tanpa UPMK. Pemberitahuan minimal. Pembukuan bersih. Startup yang berafiliasi asing mengimpor norma SDM dari Singapura, Inggris, dan AS — employment at-will, garden leave, masa percobaan sebagai jalan keluar bersih — dan menerapkannya pada lingkungan hukum dengan perlindungan yang sangat berbeda. Hukum tidak peduli dengan kebijakan SDM internal Anda jika bertentangan dengan undang-undang. Sengketa ini kini beralih ke mediasi tripartit di Disnaker Kota Tangerang. Saya mendokumentasikan ini secara publik — bukan untuk merusak, tetapi untuk memberi informasi. Pekerja di industri teknologi Indonesia direkrut dengan cepat dan diberhentikan secara diam-diam. Sebagian besar tidak tahu apa yang sebenarnya dikatakan hukum. Anda memiliki hak selama masa percobaan. Persyaratan pemberitahuan berlaku. Kompensasi yang telah diperoleh tidak dapat dihapus secara retroaktif. Saya telah mempublikasikan analisis hukum lengkapnya. Tautan di komentar. (PT Nomniee Technologies Indonesia) Nomni_ Nomni.Ai Liven cc: Shahrooz Chowdhury Dinda Rhapsodya #LaborLaw #IndonesiaLaw #PHK #WorkerRights #UUCiptaKerja #Probation #Ketenagakerjaanindonesia #Techindustry #infraloka #StartupCulture