Rahmat Wibowo mengunggah 'The KORIKA Expulsion File' di YouTube, menampilkan tiga pengurus KORIKA sebagai 'defendant' dengan '11 ketentuan hukum, tujuh pidana' karena mengeluarkannya dari grup WhatsApp komunitas itu

Unggahan asli ↗

Rahmat Wibowo mengunggah 'The KORIKA Expulsion File' di YouTube, menampilkan tiga pengurus KORIKA sebagai 'defendant' dengan '11 ketentuan hukum, tujuh pidana' karena mengeluarkannya dari grup WhatsApp komunitas itu

Catatan

Ia memublikasikannya di YouTube pada 5 Juli 2026. Tautan menit membuka video pada menit itu.

  • Dikeluarkan dari grup, dijadikan berkas pidana. Ia menyajikan “the KORIKA expulsion files” soal dikeluarkannya dia dari grup WhatsApp KORIKA, komunitas riset AI Indonesia, dengan “11 legal provisions, seven criminal, three civil, and one disability rights framework” (menit 0). Ia mendaftar pasal-pasal pencemaran dan penghinaan KUHP serta pasal KUH Perdata terhadap tiga pengurusnya (menit 1–5).
  • Tiga “defendant”. Ia menampilkan “defendant profile” yang menyebut T. Indra Kesuma, Suryadiputra Liawatimena dan Oskar Riandi (menit 2), mengatakan mereka “mengoordinasikan” pengeluarannya setelah ia menuduh Abil Sudarman, tokoh yang terkait KORIKA, melakukan penipuan, dan meramalkan “large civil compensation plus public reinstatement” (menit 3–6). Tuduhan yang sama ia buat dalam analisis hukum bulan Juni.

Transkrip

[Video YouTube, "The KORIKA Expulsion File, Expulsion of Rahmat Wibowo From InfraLoka, 11 Legal Provisions", 5 Juli 2026, 7 menit. Kutipan dari teks otomatis YouTube.] [0:00] in this video we're going to talk about the eh KORIKA expulsion files. So, it's about me being kicked from the group and then being mocked as a, you know, have some kind of eh mental disability. ... So, this one will have like 11 legal provisions, seven criminal, three civil, and then one disability right framework. [2:00] this is the defendant profile, T. Indra Kesuma ... and then Suryadiputra Liawatimena and Oskar Riandi [6:00] this is the most likely outcome, large civil compensation plus public reinstatement.