Rahmat Wibowo menerbitkan sebuah dosir hukum yang menuduh seorang advokat tidak terdaftar dan sebuah jaringan anonim melakukan pelecehan terkoordinasi, defamasi, dan ancaman pembunuhan, sambil menegaskan kredensialnya sendiri dan membingkai dokumen-dokumen lawan sebagai tidak sah secara hukum serta perilaku mereka sebagai pelanggaran pidana.

Dalam Perkara Rahmat Wibowo vs. Pelecehan Terkoordinasi dan Praktik Hukum Ilegal Rahmat Wibowo - 1 Juni 2026 ya, ga ada bahan Dalam Perkara Rahmat Wibos vs. Pelecehan Terkoordinasi dan Praktik Hukum Ilegal Seorang profesional IT dengan kredensial kewarganegaraan yang diterbitkan negara dan sertifikasi akademik menghadapi seorang advokat yang tidak terdaftar dan jaringan pelecehannya Seorang cloud engineer dengan kredensial negara dan akademik yang dapat diverifikasi vs. seseorang yang dikonfirmasi bukan pengacara Rahmat Wibowo, Co-Founder dan CEO Infraloka (PT. Infrastruktur Digital Nusantara), alumnus Sistem Informasi ITB Angkatan 2019, penerima beasiswa Djarum Beasiswa Plus, pemegang delapan sertifikasi cloud, dan peserta forum-forum akademik yang diselenggarakan oleh para profesor dan doktor Indonesia — menghadapi kampanye pelecehan terkoordinasi yang berujung pada notifikasi hukum yang ditandatangani oleh seseorang yang dikonfirmasi PERADI tidak pernah terdaftar sebagai advokat. Pihak lawan mengeluarkan Abmahnung formal (peringatan hukum berbahasa Jerman) dan Surat Somasi yang diklaim berasal dari "Kantor Hukum Larasati Laras, S.H., M.H. & Rekan" di Bekasi. PERADI, organisasi advokat nasional Indonesia, merespons keluhan Rahmat pada 13 Mei 2026 dengan mengonfirmasi bahwa tidak ada advokat dengan nama tersebut dalam registri mereka. Dokumen-dokumen tersebut secara hukum tidak sah. Kampanye pelecehan lintas WhatsApp, Twitter, dan platform lainnya sepenuhnya didokumentasikan di bawah ini. Eksibit 1: Pesan langsung Fomo — akun anonim "awas", Arahkan kursor Pengirim mengidentifikasi diri sebagai "Aurora," yang secara langsung menghubungkan akun WhatsApp anonim dengan akun Twitter publik @AuroraHigarana. Pelecehan personal yang ditargetkan melalui pesan pribadi (TOLOL, GOBLOK, CABUL) merupakan pelecehan elektronik berdasarkan Pasal 27 UU ITE No. 1/2024. Tautan lintas platform ini merupakan tindakan terkoordinasi Eksibit 2: @AuroraHigarana di Twitter — 118.700 impresi, defamasi publik "ee" Penyebaran publik atas pernyataan yang dirancang untuk merusak reputasi profesional Rahmat dengan 118.700 impresi merupakan defamasi elektronik berdasarkan Pasal 27A UU ITE No 1/2024. Akun tersebut memposting tangkapan layar tulisan Instagram pribadi Rahmat untuk mengejeknya secara publik, yang berpotensi melanggar Pasal 26 UU ITE tentang penggunaan konten digital pribadi tanpa izin. Jangkauannya telah didokumentasikan dan dapat diukur Eksibit 3: Abmahnung, Aktenzeichen SOM/LHL/26/IV/13 — Rechtsanwaltskanzlei Larasati Hiragana Lima kelemahan fatal: (1) diterbitkan oleh non- advokat yang dikonfirmasi oleh PERADI; (2) diformat sebagai Abmahnung Jerman untuk yurisdiksi Indonesia — tidak ada dasar hukum untuk format ini menurut hukum prosedural Indonesia; (3) alamat kontak adalah akun Gmail, bukan domain hukum profesional; (4) tidak ada nomor registrasi advokat PERADI yang tercantum di mana pun (5) tuduhan ancaman pembunuhan dan penguntitan tidak terbukti. Dokumen tidak sah sejak awal. Eksibit 4: Paket dokumen fisik — Surat Aduan kepada PERADI dan Surat Somasi yang diterima oleh Rahmat Surat Somasi secara kronologis mendahului keluhan Rahmat (April vs. Mei 2026), yang menetapkan bahwa Rahmat menerima notifikasi palsu tersebut lebih dulu dan kemudian memulai proses PERADI. Konfirmasi PERADI menyusul pada 13 Mei. Rangkaian bukti utuh dan tidak terputus. Eksibit 5: Surat Keterangan PERADI No. 004/S.Ket-DPN PERADI/V/2026 — 13 Mei 2026 PERADI Eksibit 6: Sertifikat MPRRI — Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar, Provinsi DKI Jakarta lh Sebuah sertifikat yang diterbitkan negara dengan segel resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan empat tanda tangan wakil ketua. Sertifikat ini mengonfirmasi pencapaian kewarganegaraan Rahmat pada tingkat kelembagaan nasional, standing akademik awalnya, serta penguasaannya atas empat pilar konstitusional Indonesia: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dapat diverifikasi secara independen. Tidak dapat dicabut oleh pelecehan anonim. Eksibit 7: Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita — Sertifikat No. 194, 2 Juni 2026 Diterbitkan sembilan hari sebelum dosir ini. Mengonfirmasi bahwa Rahmat adalah partisipan aktif dalam komunitas hukum akademik terkemuka Indonesia, terlibat dengan empat profesor penuh mengenai pertanyaan hukum pidana dan sipil pada titik pertemuan transfer pricing dan under-invoicing. Klaim kampanye tersebut bahwa Rahmat tidak memahami hukum secara langsung disangkal oleh sertifikat ini dan sertifikat-sertifikat sebelumnya. Eksibit 8: Komentar platform — ancaman untuk menghubungi ibu Rahmat, penyamaran sebagai Assegaf Hamzah Tiga pelanggaran yang bersamaan: (1) klaim palsu afiliasi dengan Assegaf Hamzah dan Partners, sebuah firma hukum yang bernama dan sah, merupakan penyamaran kriminal; (2) memperoleh dan mengancam untuk menggunakan data kontak pribadi ibu Rahmat tanpa persetujuan melanggar UU PDP (Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi); (3) mengarahkan tekanan di masa depan melalui anggota keluarga sebagai bentuk paksaan merupakan pelanggaran berdasarkan Pasal 335 KUHP. Ini adalah eksibit tunggal paling serius dalam rangkaian ini. Eksibit 9: Komentar platform — ejekan agama, bahasa kematian, serangan pribadi Pesan ini menambah beban Eksibit 8 dengan: (1) ejekan terhadap identitas keagamaan Islam (hasidin, "mengaku2 nabi," "tidak paham agama"), yang berpotensi melanggar ketentuan tentang kebencian keagamaan berdasarkan KUHP; (2) frasa "gali kubur sendiii" (dig your own grave) sebagai ancaman pembunuhan terselubung; (3) pernyataan palsu mengenai fakta tentang standing akademik dan profesional; (4) referensi berkelanjutan terhadap ibu Rahmat sebagai alat tekanan. Bersama dengan Eksibit 8, ini membentuk kampanye koersif yang berkelanjutan dan terdokumentasi di berbagai platform dalam hitungan menit. #RahmatWibowo #PraktikHukumIlegal #PERADIVerified #LarasatiLaras #AuroraHigarana #CyberHarassment #UUITENo12024 #UUAdvokat18Tahun 2003 #Infraloka #Bareskrim #Legal Accountability #RahmataLilAlamin